Rabu, 26 September 2018 03:58 WIB
pmk

Ekonomi

Ketika Dolar Meroket Nyaris Tembus Rp15.000/USD

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID – Meroketnya nilai rupiah terhadap Dolar Amerika yang Selasa (4/9/2018) mencapai Rp 14.978 tidak bisa serta merta memaksa Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Hanya saja, lemahnya nilai tukar rupiah tersebut bisa berdampak pada krisis kepercayaan masyarakat kepada Presiden.

Pakar hukum Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad menjelaskan, tidak ada aturan yang memaksa seorang presiden untuk mundur dari jabatannya, karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

"Ya secara konstitusional Presiden tidak bisa dimundurkan karena dolar naik," kata Suparji kepada INDOPOS, Selasa (4/9/2018). 

Kendati demikian, menurut dia, lemahnya nilai tukar rupiah tersebut bisa berdampak pada krisis kepercayaan masyarakat kepada presiden. "Secara moral Presiden dianggap gagal mewujudkan stabilitas ekonomi. Karena rupiah mengalami penurunan nilainya," ujarnya.

Akibat krisis kepercayaan itu, Presiden jelas bisa mendapatkan sanksi politik dari rakyat. Namun secara konstitusional, sanksi itu hanya dapat diberikan pada saat datangnya pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang.

"Dengan demikian, rakyat akan memberi sanksi politik pada pemilu. Itu saja. Untuk dipaksa mundur, tidak bisa," jelas dia.

Meski demikian, tidak dipungkiri sejumlah presiden di Indonesia mundur dari jabatannya akibat soal lemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak pada krisis ekonomi. "Beberapa kali presiden mundur karena krisis ekonomi. Presiden Soeharto mundur tahun 1998, Presiden Soekarno mundur tahun 1965," ungkapnya. 

Nilai tukar rupiah hingga Selasa (4/9/2018) memang makin lesu. Rupiah diperdagangkan di Rp 14.822 per dollar AS pada Senin (3/9/2018) pukul 15:27 WIB.

Pada perdagangan Selasa (4/9/2018), dolar/rupiah masih di level Rp 14.978.

Dibandingkan harga penutupan, posisi rupiah hari ini paling lemah sejak tahun 1998.

Rupiah tetap melemah, kendati penguatan dollar AS mereda sedikit ketimbang kemarin dibanding mata uang utama dunia.

Indeks Dollar Index Spot Currency turun sedikit Selasa (4/9/2018), meski tetap berada di atas level 95. 

Tekanan dollar atas mata uang Asia juga tak besar. Malah, The Greenback melemah dibanding mayoritas seperti won Korea, yuan China, baht Thailand.

Sementara, pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, tidak ada aturan yang mengatur soal kegagalan presiden sehingga diharuskan mundur atau mengundurkan diri dari jabatan. 

"Tidak ada UU yang mengatur soal kegagalan. Kalaupun ada, itu UU Pemilu. Dimana setiap 5 tahun jabatan presiden itu diperebutkan, terlepas dari gagal atau berhasil. Jika berhasil, kemungkinan besar bisa dipilih kembali. Sebaliknya kalau gagal," jelasnya saat dihubungi INDOPOS, Selasa (4/9/2018). 

Namun demikian, diakuinya, ada aturan lain yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya terkait konteks pelanggaran hukum melalui sidang MPR atas usul DPR dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. 

"Pada dasarnya pemberhentian presiden wakil presiden melalui pemilu dan/atau melalui mekanisme pemakzulan (Pasal 7 UUD 1945)," jelasnya. 

Namun ia menegaskan, aturan tersebut belum dapat digunakan dalam konteks lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

"Jadi jauh kemungkinannya presiden melakukan perbuatan sebagaimana diatur pasal 7 UUD 45. Persepsi kegagalan bukan pelanggaran hukum," ujarnya. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pelemahan-rupiah #nilai-tukar-rupiah #harga-dolar 

Berita Terkait

IKLAN