Rabu, 21 November 2018 05:17 WIB
pmk

Nasional

Kasus DPRD Kota Malang, Eksekutif dan Legislatif Harus Pintar Kelola Anggaran

Redaktur: Redjo Prahananda

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Foto: jawapos.com

INDOPOS.CO.ID - KPK menetapkam 41 dari 45 Anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka terkait kasus suap pembahasan APBD-Perubahan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Hampir semua Anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menolak berkomentar lebih jauh mengenai kemungkinan, lembaga antirasuah ini bakal menambah jumlah tersangka dalam kasus ini.

“Gak boleh (berspekulasi). Saya cuma bisa mengatakan, kalau bicara penindakan itu berarti terdapa proses penyelidikan. Kalau tanya bagaimana peranan dia nanti, harus dipelajari pelan-pelan,” jelas Saut.

“Sejauh mana peranan mereka seperti apa dan penyidik lebih paham kenapa ini duluan, kenapa ini belakangan, bagian dari strategi,”papar dia melanjutkan.

KPK mengimbau kepada anggota eksekutif dan legislatif harus pintar mengelola anggaran. Menurut Saut, perilaku koruptif mayoritas anggota DPRD Kota Malang bukan masalah dari kesalahan sistem.

“Semua harus memahami. bagaimana Eksekutif dan Legislatif menentukan anggaran. Dalam proses itu , kalau integritas terganggu , kemudian lari ke conflict of interest (konflik kepentingan). Bukan cuma sekadar karena sistem, mulai e-budgeting, e-planning,”tutur dia.

Saut menambahkan, masalah korupsi di Indonesia murni integritas dari pengguna anggaran. “Bagaimana sistem seperti apapun, KPK mengawasi, (korupsi) bisa terjadi. Karena ini persoalan integritas." (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #korupsi-dprd-malang #saut-situmorang #kpk 

Berita Terkait

IKLAN