Selasa, 13 November 2018 08:04 WIB
pmk

News in Depth

Pesimistis Kinerja di Tahun Politik

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Kinerja DPR di bidang legislasi dianggap masih lemah. Pada masa sidang V 2018 hanya tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Prolegnas Prioritas dan dua RUU Kumulatif Terbuka yang berhasil disahkan DPR. Hasil itu baru mengurangi empat beban prioritas legislasi 2018 yang secara keseluruhan berjumlah 50 RUU.

SIKAP pasimistis dengan janji DPR meningkatkan kinerjanya di bidang legislasi hingga akhir tahun nanti pun muncul. Grafik capaian undang-undang baru setiap tahun menunjukkan puncak pencapaian tertinggi DPR hanya 10 RUU dalam setahun.

Apalagi sebagian besar anggota sudah harus menyibukkan diri dengan kampanye pemilihan umum. Seharusnya tahun politik tak boleh jadi alasan bagi DPR untuk mengabaikan tugas dan tanggung jawab.

Sebagai lembaga pembuat undang-undang, ternyata hingga penutupan masa sidang  sidang V di tahun 2018 hanya tiga RUU Prolegnas Prioritas dan dua RUU Kumulatif Terbuka yang berhasil disahkan. Hasil itu pun baru mengurangi empat beban prioritas legislasi 2018 yang secara keseluruhan berjumlah 50 RUU.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli meyakini capaian itu tidak akan berhasil, terlebih saat ini adalah tahun panas jelang Pemilu 2019. ”Saya pesimistis DPR RI akan menuntaskan janji legislasinya. Saya yakin anggota dewan terpecah waktu dan konsentrasinya. Baik untuk pencalegan, dan untuk pemenangan pemilihan presiden dengan kerjanya untuk menyusun dan membahas undang-undang,” ucap Lili kepada INDOPOS, Senin (2/9) lalu.

Andaikan coba memaksakan untuk menyelesaikan UU,  kata Lili,  dirinya mengkhawatirkan kualitas dari produk undang-undangnya rawan digugat masyarakat. ”Di tengah-tengah kesibukan tersebut tugas legislasi bukan hanya tidak tercapai tapi juga kualitas produknya baik dari sisi prosedural maupun substansinya,” terangnya.

Ia menjelaskan, dari segi prosedural khawatir banyak yang dipotong atau tidak dilakukan hearing dan konsultasi dengan publik dan stakeholders. ”Sedangkan dari segi substansi, kualitas UU yang dihasilkan bermasalah dan tidak aspiratif,” ungkapnya.

”Jadi jangan salahkan publik ketika ini yang jadi problem utama kinerja DPR jeblok. Akibatnya citra DPR jadi jelek dan buruk,” tambahnya.

Sementara, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menegaskan, bahwa DPR di bawah Bambang Soesatyo yang merupakan peralihan dari Setya Novanto menjadi DPR dengan kualitas rendah dibanding tahun politik 2013.

”Setahun sebelum Pemilu 2014 yakni pada tahun 2013, DPR 2009-2014 berhasil mengesahkan 12 RUU Prioritas dari 70 daftar Prioritas 2013. Sementara untuk tahun ini, dari 50 RUU prioritas baru 4 yang berhasil disahkan DPR,” terang Lucius kepada INDOPOS.

Sama halnya dengan Lili Romli, dirinya pun menyangsikan di sisa usianya hingga Pemilu 2019,  Kinerja DPR akan menambah legislasi secara signifikan. ”Trend menurunnya kinerja DPR menjelang tahun politik saya kira sudah menjadi hal yang biasa dan tak akan banyak diharapkan menambah target pengesahan legislasi,” terangnya.

Dirinya juga menjelaskan,  kinera DPR periode 2014-2019 ini terus mengalami penurunan tiap tahunnya. ”Mereka nyaris stagnan dalam hal produktivitas legislasi. Bayangkan sudah hampir 4 tahun, produktivitas DPR dalam bidang legislasi tercatat paling maksimal hanya 10 UU baru pada tahun 2016. Selain itu setiap tahun DPR tak pernah bisa melampaui hasil 10 RUU,” ujarnya.

Dengan rekor produktivitas yang rendah tersebut, lanjut Luciua, nampaknya kian sulit untuk berharap bahwa di tahun 2018 ini DPR bisa melampaui prestasi mereka di tahun 2016. ”Apalagi tercatat sekitar 514 anggota DPR yang sekarang  akan kembali mencalonkan diri menjadi calon kegislatif pada Pemilu 2019. Mereka semua hampir pasti sosialisasi ke daerah pemilihannya untuk meraih kemenangan di Pemilu 2019,” ucapnya.

Belum lagi persaingan ketat Pilpres pasti mendorong anggota DPR untuk terlibat aktif dalam kerja pemenangan pasangan capres-cawapres yang diusung masing-masing parpol. ”Akibatnya, tentu saja hutang 46 RUU prioritas yang masih ada sampai sekarang tak akan bisa dilunaskan.  Belum tentu seperempatnya juga bisa diselesaikan,” pungkasnya. (dil)

RUU Disahkan 2015-2018

2015

·         RUU Prioritas sebanyak 3 RUU

·         RUU Komulatif Terbuka sebanyak 13 RUU

2016

·         RUU Prioritas sebanyak 10 RUU

·         RUU Komulatif Terbuka sebanyak 9 RUU

2017 

·         RUU Prioritas sebanyak 6 RUU

·         RUU Komulatif Terbuka sebanyak 11 RUU

2018

·         RUU Prioritas sebanyak 4 RUU

·         RUU Bulan Komulatif Terbuka 3 RUU

 

Jumlah RUU Prolegnas 2018:                         50 RUU

·         Masuk Prolegnas 4 RUU

Sisa 46 RUU Prolegnas yang belum dibahas

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #pesimistis-kinerja-di-tahun-politik #pemilu-2019 

Berita Terkait

Adu Strategi Calon Legislatif Makin Ketat

Nasional

Caleg Berebut Pemilih Milenial

Politik

Gugatan Gerindra DKI Dikabulkan KIP

Politik

Jokowi: Timses Harus Tetap Kerja Keras

Politik

PDIP Beri 10 Penghargaan ke Kaum Milenial

Nasional

Wakil Rakyat Kritik Fasilitas RSUD Koja

Jakarta Raya

IKLAN