Jumat, 21 September 2018 02:17 WIB
pmk

News in Depth

Dapat Pengakuan dari Wakil Rakyat

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - DPR RI mengakui kinerja Parlemen masih rendah dalam pembuatan produk registrasi. Namun, para wakil rakyat akan melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemandekan dalam fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang di tahun politik.

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengakui kinerja parlemen masih rendah dalam pembuatan produk legislasi. Namun, DPR saat ini terus memperbaiki kinerja dalam legislasi, di samping tugas dan fungsinya dalam pengawasan dan anggaran. ”Kami memang paling terlihat dalam program legislasi DPR dan legislasi kami banyak mengalami kekurangan,” kata politikus Partai Demokrat itu kepada wartawan, kemarin.

Meski begitu, Agus menolak jika kinerja DPR disebut menurun. Sebab, kerja DPR dalam fungsi pengawasan dan anggaran sudah membaik. ”Jadi, sekali lagi, yang paling tidak bagus prestasinya adalah legislasi,” ujarnya.

Agus menolak jika rendahnya produktivitas legislasi dibebankan ke parlemen. Menurut dia, pembahasan rancangan undang-undang harus disetujui pemerintah dan parlemen. ”Berarti, kalau legislasi jelek, bukan DPR-nya saja yang jelek, pemerintah juga jelek,” tuturnya.

Agus menambahkan, pihaknya bakal berkomunikasi dengan pemerintah untuk mempercepat pembahasan legislasi. ”Pemerintah juga harus didorong untuk lebih cepat dan memberikan waktu yang cukup terhadap pembahasan ini,” katanya.

Diamini Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan akrabnya mengatakan, pimpinan DPR akan melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemandekan dalam fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang di tahun politik.

Politisi Partai Golkar itu mengakui, tahun politik akan berdampak terhadap kinerja legislasi  di DPR karena banyak anggotanya yang akan berkampanye agar terpilih lagi sebagai anggota DPR padap pemilu 2019.

Bamsoet mengakui, salah satu upaya yang ditempuh adalah meminta komitmen dari komisi-komisi di DPR terkait fungsi legislasi tersebut. ”Bila komitmen satu komisi satu undang-undang dapat dipegang, ditambah panja dan pansus yang tetap berjalan maka dalam setahun ke depan, sebelum masa kerja DPR 2014-2019 berakhir, minimal terdapat 12 hingga 13 UU yang disahkan,” katanya.

Untuk itu, ia juga mengimbau fraksi-fraksi agar selalu ada wakilnya dalam setiap sidang. Di sisi lain, ia juga menghimbau pemerintah menyiapkan wakil-wakilnya sehingga pembahasan tidak terhambat. Sebab, pembuatan undang-undang bukan hanya oleh DPR, tetapi juga dibahas bersama dengan pemerintah. Ia menyampaikan, selama 2017 setidaknya telah ada 17 RUU yang disahkan Sedangkan sejak 2014 hingga 2017 terdapat 26 UU yang telah diselesaikan. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pesimistis-kinerja-di-tahun-politik #pemilu-2019 

Berita Terkait

IKLAN