Kamis, 20 September 2018 03:55 WIB
pmk

Headline

Bawaslu Rekomendasi KPU Tunda Rekapitulasi DPT Nasional

Redaktur: Redjo Prahananda

Ilustrasi. Foto : Dok. INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Bawaslu merekomendasikan KPU RI menunda rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu 2019.

Sebab, hasil pengawasan dan kajian Bawaslu menemukan setidaknya ada 131.363 data pemilih berstatus ganda.

Ketua Bawaslu, Abhan menjelaskan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap by name by address dengan NIK DPT. Hasilnya, dari 76 Kabupaten/Kota atau 15 persen, sudah melaporkan, terdapat pemilih ganda sebanyak 131.363 orang.

Dia menilai, jumlah pemilih ganda tersebut menunjukkan data pemilih tidak akurat dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) tidak berfungsi secara optimal. Pemilih ganda ini mengakibatkan inefisiensi biaya logistik dan penyalahgunaan data pemilih.

"Kami meminta KPU melakukan pencermatan kembali secara faktual terhadap data pemilih ganda paling lambat 30 hari," tegas Abhan dalam rapat pleno rekapitulasi DPT Nasional di Kantor KPU Menteng Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Mengenai kemungkinan penduduk melakukan perekaman KTP-el hingga lebih dari satu kali, Abhan nilai, KPU harus dapat mengantisipasi dan menyisir data penduduk tersebut.

Kalau proses pemutakhiran data pemilih dan pemadanan data dengan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dilakukan dengan optimal, mustahil muncul data ganda.

"Kami juga akan melakukan pencermatan by name by address di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasilnya akan disampaikan paling lambat 14 hari sejak rekomendasi disampaikan," pungkas Abhan. (jaa)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #dpt-nasional-pemilu-2019 #ketua-bawaslu-abhan #bawaslu #kpu-ri #dpt-pemilu-2019 

Berita Terkait

Kemendagri Merasa Jadi Korban KPU

Headline

Kemendagri Merasa Jadi Korban KPU

Headline

KPU Lampaui Kewenangannya

Headline

Pleno DPTHP, Bawaslu Minta Tambahan Waktu 20 Hari

Nasional

IKLAN