Jumat, 21 September 2018 03:05 WIB
pmk

News in Depth

Gagas Dibentuk Komisi Legislasi

Redaktur:

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali. Foto: Rizka Pradhana/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - FUNGSI legislasi DPR RI kerap mendapat sorotan publik lantaran minimnya produk Undang-Undang (UU) yang dihasilkan sesuai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahunan. Terlebih, ada beberapa pembahasan RUU yang telah disetujui menjadi UU bermasalah secara konstitusional. Alhasil berujung diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

”Perlu gagasan baru untuk mengatasi minimnya produk UU yang dihasilkan DPR dengan nama Komisi Legislasi,” ujar Zainudin Amali, beberapa waktu lalu.

Politisi Partai Golkar itu menilai, 11 komisi yang ada di DPR ternyata tak mampu mengawal proses perampungan RUU yang diusulkan masing-masing komisi. Sebab, selama ini Badan Legislasi (Baleg) DPR hanya memiliki kewenangan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap setiap RUU. Setelah itu, RUU kembali diserahkan ke komisi yang mengusulkan untuk dilakukan pembahasan. 

Persoalan lain, kata Amali, konstitusi memberi mandat DPR memiliki kekuasaan membentuk UU bersama dengan pemerintah. Karenanya, tanpa pemerintah pembahasan sebuah RUU pun tidak berjalan. Guna mengatasi berbagai persoalan tidak efektifnya proses pembahasan RUU mulai dari awal hingga akhir dibutuhkan gagasan baru. ”Ini wacana, apakah harus dibuat alat kelengkapan khusus di DPR yang membahas legislasi untuk periode berikutnya?” imbuh Amali.

Menurutnya, menambah alat kelengkapan dewan berupa komisi yang khusus menangani dan membahas berbagai RUU usulan DPR ataupun pemerintah menjadi jalan keluar mengatasi lemahnya fungsi legislasi DPR. Nantinya, Komisi Legislasi ini bersifat permanen dan fokus pada kerja-kerja legislasi dan anggotanya tidak dibebani tugas dan fungsi pengawasan atau anggaran. ”Alat kelengkapan dewan ini kita khususkan pada fungsi legislasi dan dia (anggotanya, Red) konsentrasi disitu (pembahasan RUU, red). Mudah-mudahan kalau misalnya target 50 RUU dalam Prolegnas prioritas, paling tidak kita bisa selesaikan 20 RUU,” harapnya. 

Meski begitu, lanjutnya, untuk mewujudkan gagasan atau usulan adanya Komisi Legislasi ini diperlukan kesepakatan semua fraksi di DPR. Setelah mendapatkan persetujuan semua fraksi, bila perlu nantinya merevisi kembali UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) dengan memasukkan kelembagaan komisi khusus legislasi ini.

Pakar hukum tata negara dan mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie punya pandangan serupa. Dia mengatakan, banyaknya komisi sebagai alat kelengkapan DPR tak mampu mendongkrak kinerja DPR di bidang legislasi. Karenanya, evaluasi terhadap alat kelengkapan DPR yang ada memang perlu dilakukan. Misalnya, dengan cara merampingkan jumlah 11 komisi yang ada menjadi tiga sesuai fungsi DPR yakni, komisi yang membidangi legislasi, pengawasan dan anggaran.

Menurutnya, bila selama ini komisi didasarkan bidang-bidang seperti ekonomi, politik, hukum dan lain dapat dibuat banyak sub ordinat ke bawah dari tiga komisi itu sebagai bagian pembagian sesuai jatah kursi. Diharapkan, urusan bidang legislasi tetap tidak terganggu dengan urusan fungsi anggaran dan pengawasan. ”Jadi yang menangani legislasi adalah orang-orang yang sama dan bersifat tetap. Jadi tiga komisi aja, ngapain banyak-banyak,” usulnya.

Berbeda, Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto menilai, gagasan memangkas 11 komisi menjadi tiga komisi sesuai fungsi DPR berpotensi mendapat penolakan. Mesti setuju secara pribadi, dia berpendapat persoalan ini perlu dibahas dan diperdalam di masing-masing partai.

Terkait lemahnya fungsi legislasi ketika proses perancangan, sambung politisi PDIP itu, penyusunan, pembahasan, harmonisasi, sinkronisasi dan pembahasan lanjutan, disebabkan DPR tidak memiliki banyak legal drafter yang mumpuni. Karena itu, kata mantan pecatur nasional tersebut, kekurangan DPR dalam merancang RUU, kebutuhan akan legal drafter yang mumpuni menjadi keharusan. ”Kita dalam membuat UU tidak memiliki kemampuan. Yang ada anggota DPR hanya jago lapangan. Jadi harusnya mencari legal drafter yang hebat. Jadi perbaikannya legal drafter yang diperkuat,” pintanya. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pesimistis-kinerja-di-tahun-politik #dpr-ri #pemilu-2019 

Berita Terkait

IKLAN