Rabu, 26 September 2018 12:12 WIB
pmk

Hukum

Kejagung Akui Bisa Buka Kembali Penyidikan Kasus Jakpro

Redaktur: Redjo Prahananda

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, M Adi Toegarisman. Yudha Krastawan

INDOPOS.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui sebetulnya bisa membuka kembali penyidikan kasus dugaan pengalihan aset Pemda DKI seluas 5.000 meter persegi di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Asalkan, dalam penyelidikan kasus itu ditemukan fakta hukum baru.

“Jangan mungkin-mungkin, kita mau cek dulu yang namanya SP3 itu,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, M Adi Toegarisman saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan kasus itu dibuka kembali penyidikannya oleh Kejagung, Rabu (5/9/2018).

Diketahui, kasus pengalihan lahan yang diduga merugikan negara sebesar Rp38 miliar itu pernah dihentikan penyidikannya oleh Kejagung, pada 2016 silam. Namun kasus ini kembali mencuat setelah SP3 yang diterbitkan oleh korps adhyaksa digugat oleh LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Jumat (31/8/2018).

Menyikapi hal ini, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen itu memastikan SP3 yang diterbitkan oleh pihaknya sudah melalui pertimbangan yang matang. “Kalau kita ambil sikap, semua pertimbangan sudah matang. Kita tidak akan pernah mengubah langkah dari apa yang pernah kita ambil,” jelas Adi.

Atas gugatan itu, Adi pun memastikan pihaknya akan siap menghadapinya di pengadilan. “Namanya gugatan kita hadapi. Semua kan ada ketentuan, ada pedomannya. Kita lakukan itu semua berdasarkan hukum. Orang menggugat yang kita hadapi,” jelas Adi.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mencetuskan SP3 yang diterbitkan oleh Kejagung atas kasus tersebut masih prematur. Karena SP3 belum dilengkapi dengan hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPK atau BPKP.

"Maka sudah selayaknya tindakan SP3 yang dilakukan termohon dalam perkara aquo dinyatakan tidak sah karena perkara tersebut jelas-jelas cukup bukti minimal dua alat bukti, memenuhi unsur pasal yang disangkakan dan merupakan perbuatan pidana korupsi," jelas dia.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Fredie Tan alias Awi (Dirut PT Wahana Agung Indonesia - Ancol Beach City) , Oky Sukasah (Komisaris PT Delta Jakarta), dan I Gusti Ketut Gede Suena (mantan Dirut PT Jakarta Propertindo-BUMD) sebagai tersangka kasus itu, pada 2014 silam. Namun, penetapan tersangka gugur seiring dengan penerbitan SP3 kasus tersebut, 2016 lalu.

Kejagung beralasan penghentian kasus tersebut karena tidak cukup bukti, sehingga tidak dilanjutkan ke pengadilan. Kasus pengelolaan lahan aset Pemda DKI seluas 5 ribu meter persegi di Pluit, Jakarta Utara, diduga dialihkan pengelolaannya tanpa izin dari Gubernur DKI dan DPRD DKI serta tanpa melalui lelang terbuka . Akibatnya negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 38 miliar. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kasus-jakpro #kejagung 

Berita Terkait

IKLAN