Sabtu, 22 September 2018 06:42 WIB
pmk

Hukum

Buron Setahun, Terpidana Korupsi Diringkus Kejagung di Menteng

Redaktur:

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) dan Direktur Teknologi Informasi dan Produksi pada Jamintel Yunan Harjaka (kanan).

INDOPOS.CO.ID - Tim intelijen Kejaksaan RI mengamankan seorang terpidana yang juga buronan dalam kasus pengadaan instalasi air bersih di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011 senilai Rp4,6 miliar.

"Terpidana atas nama Khossan Katsidi, diamankan di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 14.30 WIB," kata Direktur Teknologi Informasi dan Produksi pada Jamintel, Yunan Harjaka kepada INDOPOS di Kejagung, Rabu (5/9/2018).

Terpidana tidak melakukan perlawanan berarti saat ditangkap oleh petugas. Karena itu, ia dengan mudah diamankan dan diterbangkan ke Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2185 K/Pid.Sus/2016 tanggal 29 Mei 2017, Khossan Katsidi dihukum selama 7 tahun penjara dan denda Rp.200.000.000 subsidair 6 bulan pidana kurungan," jelas Yunan.

Penangkapan ini berkat kerjasama Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kejaksaan Negeri Padang Pariaman serta Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Atas penangkapan tersebut, jumlah buronan yang ditangkap melalui program Tangkap Buronan (Tabur) 31.1 yang mewajibkan setiap Kejaksaan Tinggi menangkap buronan per tiap bulannya itu menjadi bertambah.
"Jadi, jumlah keseluruhan buronan yang ditangkap sudah mencapai 161 orang dari 395 yang ditargetkan," pungkasnya.

Sebelum ini, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tidak ada tempat yang aman bagi buron korupsi untuk bersembunyi dan pihaknya akan terus memburunya. “Kita akan cari terus, kita berikan pesan pada mereka bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para buron ini. Mereka tidak akan tidur nyenyak,” katanya.

Pihaknya akan terus mengawal hingga putusan pengadilan sampai telah berkekuatan hukum tetap atau inkrach.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan mengejar pembayaran uang denda dan uang pengganti serta ingin memaksimalkan pemulihan atas kerugian negara.

“Suka atau tidak, mau atau tidak, mereka harus bayar kalau tidak kita sita barangnya, kita bisa minta diganti dengan hukuman kurungan pengganti tinggal pilih saja,” kata Prasetyo.(ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kasus-pengadaan-instalasi-air-bersih-di-kabupaten-padang-pariaman #terpidana-korupsi-diringkus-kejagung-di-menteng 

Berita Terkait

IKLAN