Rabu, 21 November 2018 07:33 WIB
pmk

Headline

Neraca Pembayaran Rawan, DPR Dukung BI Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Redaktur:

DAMPAK : Suasana penukaran valuta asing di salah satu money changer Jakarta, Rabu (5/9). Foto: Toni Suhartono/Indopos

INDOPOS.CO.ID - Naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) belakangan ini disebut-sebut mengusik perekonomian Tanah Air. Tak ingin berlarut, sejumlah langkah dilakukan oleh pemerintah. Melalui Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian dengan menaikkan tarif PPh impor pasal 22. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya membengkak dari sebelumnya yang sempat direncanakan 900 produk atau komoditas, menjadi 1.147 pos tarif.  

Langkah itu dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan impor. Sekaligus membuat neraca pembayaran menjadi seimbang.

Diakui pelemahan rupiah tidak hanya disebabkan faktor eksternal. Seperti kenaikan suku bunga The Fed,  perang dagang AS-Tiongkok, kirisis emerging market seperti di Turki, Argentina, Venzuela,  dan Afrika Selatan. Namun juga karena faktor internal. Yakni tidak seimbangnya neraca pembayaran. 
Sehingga Indonesia dianggap rawan dari sisi pembayaran. Berdasarkan data  Bank Indonesia (BI)  defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) kuartal II-2018 mencapai  USD 8 miliar atau 3,0 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Neraca pembayaran kita dianggap rawan. Kita melawan koreksi supaya neraca pembayaran seimbang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian defisit transaksi berjalan, di kantornya, Jakarta, Rabu (5/9). 

Menurutnya, pemerintah perlu untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan. Itu untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Sehingga dikeluarkanlah peraturan pengendalian impor melalui instrumen PPh 22. Sebanyak 1.147 pos tarif yang mendapatkan penyesuaian tarif kenaikannya beragam. Sebanyak 210 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen. "Termasuk dalam kategori ini adalah barang mewah. Seperti mobil CBU dan motor besar," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, sebanyak 218 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 10 persen. Yakni seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri. Seperti barang elektronik, keperluan sehari-hari seperti sabun, sampo kosmetik serta peralatan masak atau dapur. "Barang-barang itu bisa diproduksi di sini," ujarnya. 

Selain itu 719 komoditas, tarif PPh naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Seperti keramik, ban, audio visual dan produk tekstil. "Kita harap barang industri dalam negeri bangkit. Sebab, barang impor lebih mahal. Ini kesempatan bagus buat mereka melakukan penetrasi. Aturan ini berlaku sampai kapan, sampai itu dicabut. Kita lakukan penyesuaian tarif itu melihat keseluruhan neraca pembayaran. Bukan per komoditi atau pernegara," jelas Sri Mulyani.

Ditambahkan, pemerintah secara keseluruhan juga melakukan supaya devisa naik. Supaya negatif bisa positif. Namun di sisi lain kita juga harus bisa mengendalikan devisa keluar. "Pak Menko sudah meluncurkan B20. Hemat devisa USD 2,3 miliar tahun ini. Karena migas salah satu penyumbang impor. Impor migas dibanding ekspor lebih besar. Karena itu kita melakukan langkah B20," beber Sri Mulyani. 

Terkait jumlah utang, berdasarkan data BI, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2018 tumbuh melambat. ULN Indonesia pada akhir triwulan II 2018 tercatat sebesar USD 355,7 miliar, terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 179,7 miliar, serta utang swasta sebesar USD 176,0 miliar. ULN Indonesia pada akhir triwulan II 2018 tersebut tercatat tumbuh 5,5 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 8,9 persen (yoy). 

Sedangkan Menteri Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam menghadapi gejolak, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah. "Ini menyangkut dinamika-dinamika keuangan global. Bergerak cepat. Nilai tukar sempat melemah cukup dalam. Mungkin seminggu terakhir ini," jelasnya.

Perizinan online atau OSS, menurut Darmin, dirancang memberi kemudahan supaya investasi bisa berkembang. Sekaligus mendorong ekspor.  "Ini lebih ke persoalan investasi dan ekspor. Kemudian B20 lebih ke subtitusi impor, ada kebijakan yang mendorong investasi dan ekspor.

Dan kebijakan yang mendorong subtitusi impor. Kita juga sudah melakukan yang subtitusi impor. Sedangkan yang ekspor kita masih menunggu menteri ESDM melakukan peningkatan ekspor batubara," jelasnya. 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menambahkan, Pemerintah akan terus mendorong untuk meningkatkan ekspor. Seperti  beberapa komoditas andalan. Mulai industri makanan, kelapa sawit, barang kimia, logam, hingga tekstil.  Pihaknya, Rabu pagi (5/9) bersama Presiden Joko Widodo juga menyaksikan ekspor mobil dengan nilai yang cukup besar. Pertengahan bulan ini juga akan ada ekspor. "Jadi menunjukkan sebetulnya manufaktur sedang menggeliat. Walaupun sebelumnya impor bahan baku naik.  Industri sedang meningkatkan produksinya," jelasnya. 

Terkait mobil mewah, Airlangga mengatakan itu kita setop dulu. Apalagi sudah bisa ekspor."Selain itu,  itu juga bukan barang kebutuhan masyarakat," pungkasnya. 

Staf ahli Wapres Sofyan Wanandi yang juga pengusaha mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sebab, kalau banyak barang impor membanjiri Indonesia, dibiarkan pengusaha  tidak bisa bersaing. 

"Kalau barang China yang dijual ke AS, didumping ke sini, kita juga nanti tidak bisa bersaing. Kalau semua barang yang tidak laku ke Amerika dijual ke sini, kita juga tidak bisa bersaing. Jadi apa yang dilakukan pemerintah melindungi kami juga untuk meningkatkan ekspor," pungkasnya.

Terpisah, Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Bank Indonesia (BI) terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kemarin. Para wakil ralyat mendukung pemerintah dalam menjaga depresiasi rupiah. Anggota Komisi XI DPR RI, Johnny G Plate mengatakan, dalam kondisi seperti ini perlu menjaga kepercayaan pasar. Jangan sampai ada kesan pelemahan rupiah dipolitisasi karena akan memengaruhi psikologis pasar.

Politisi Partai NasDem itu juga meminta kepada para politisi yang kurang memahami kondisi saat ini untuk tidak terlalu banyak berbicara. "Kami berharap politisi atau siapapun juga kalau kurang-kurang kompeten rem-rem diri lah," ujarnya dalam rapat, Rabu (5/9).

Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, Ecky Awal Mucharam justru menagih keberhasilan program pengampunan pajak alias tax amnesty. Apalagi, pemerintah menjanjikan uang dari luar negeri balik ke Indonesia. "Sekarang kita lihat apa hasil tax amnesty yang sesungguhnya alasan utama yang paling digembar-gemborkan dan disajikan kepada kita oleh pemerintah adalah dana repatriasi," ujarnya di lokasi yang sama.

Muhammad Prakosa selaku pimpinan rapat di Komisi XI DPR RI juga meminta langkah antisipasi yang sudah dilakukan BI harus tetap dilakukan meskipun dampaknya belum begitu kelihatan terhadap stabilisasi nilai tukar. "Jurus sudah semuanya dikerahkan, tapi masih keteteran, mudah-mudahan ada terobosan sehingga kembali bisa kendalikan suplai deman valas kita," kata Prakosa, Rabu (5/9).

Dari hasil rapat, Prakosa menguraikan, pihaknya mendukung langkah-langkah yang dilakukan BI dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah. Kemudian meminta kepada gubernur BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak lain untuk mempercepat dan memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan perekonomian nasional. Terakhir, Komisi XI DPR RI meminta kepada gubernur BI berkoordinasi dengan pemerintah, OJK, dan pihak lain untuk mengambil langkah-langkah strategis agar devisa hasil ekspor dapat bermanfaat untuk kepentingan perekonomian nasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pelemahan nilai tukar masih didominasi faktor eksternal. Mulai perbaikan ekonomi negeri Paman Sam, rencana kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) yang lebih agresif, hingga ketidakpastian perang dagang antara AS dengan China.

Kenaikan suku bunga, kata Perry, yang dilakukan The Fed juga membuat arus modal asing banyak yang masuk ke Amerika. Apalagi negara lain belum ingin melakukan penyesuaian suku bunganya. Selain global, depresiasi rupiah belakangan ini juga disebabkan oleh defisit transaksi berjalan (CAD). Pasalnya, transaksi berjalan yang masih defisit menandakan bahwa kebutuhan akan valas semakin besar.

Intinya, kata Perry,  pihaknya  berusaha menjaga nilai tukar rupiah dengan berbagai upaya. Menurut dia, hal terpenting dalam menjaga stabilitas rupiah adalah dengan menyeimbangkan tingkat depresiasi serta volatilitas nilai tukar tersebut. Sehingga nantinya, jika memang harus terdepresiasi terhadap dolar AS tidak akan  terjadi secara tiba-tiba. "Yang paling penting adalah menjaga tingkat depresiasi agar tidak oversoothing sehingga kalau memang terjadi depresiasi tidak mendadak, tetapi secara gradual," ucapnya di Kompleks Palemen, Senayan, Rabu (5/9). Dia menyebutkan, BI telah melakukan berbagai upaya untuk mengawal ketat rupiah seperti meningkatkan suku bunga acuan, intervensi ganda di pasar valas, serta menawarkan swap dengam biaya yang lebih murah. "Padahal sebenarnya kami tidak suka menaikkan suku bunga karena inflasi kita masih rendah," lanjut dia. 

Adapun nilai tukar rupiah yang saat ini sudah hampir mendekati Rp 15.000, menurut dia sudah hampir menguat beberapa waktu lalu. Sebab, berbagai bauran kebijakan yang dilakukan oleh BI mulai bekerja dan diterima oleh pasar. Namun, banyak skenario tak terduga yang berada di luar kendali BI seperti konflik antara Turki dengan Amerika Serikat, ataupun krisis yang melanda Argentina. "Pasar sempat stabil, begitu juga rupiah bahkan menguat, capital inflow juga masuk, baru beberapa minggu boom Turki, Trump dengan Erdogan. Kemudian krisis Argentina. Skenario sangat dinamis," tutupnya.

Belum Ada Penambahan Impor Beras Lagi

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor beras 2 juta ton. Institusi yang mendapatkan izin melakukan impor adalah Perum Bulog. Impor dilakukan secara bertahap. Lalu apakah akan ada penambahan impor lagi.  "Sampai saat ini tidak rapat koordinasi untuk itu (impor lagi). Baik untuk tahun ini maupun tahun depan. Masih tetap," ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan,  Rabu (5/9). Soal izin impor beras itu dibahas bukan hanya oleh Kemendag."Tapi melalui rapat koordinasi terbatas," ujarnya.  Adapun biaya untuk impor disiapkan oleh Bulog. "Iyah melalui Bulog pelaksanaannya,"  pungkasnya. 

Sebelumnya, rencana pemerintah melalui Bulog mengimpor 1 juta ton  beras hingga September 2018, kembali menuai polemik. Pasalnya, stok beras saat ini dianggap masih aman. Polemik  juga pernah terjadi beberapa waktu lalu saat pemerintah memutuskan mengimpor 500 ton beras saat masa panen raya.  Adapun impor beras salah satunya dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi dikisaran 3,5 persen. 

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  Bhima Yudhistira mengatakan impor beras yang saat ini akan dilakukan pemerintah sebenarnya kurang perlu. "Stok beras di gudang Bulog masih 2,2 juta ton dan aman untk 6 bulan kedepan. Impor beras untk stabilisasi harga belum dibutuhkan," ujarnya, beberapa waktu lalu.  

Menurut Bhima, ada juga  efek negatif apabila impor beras dipaksakan. Yakni  nanti rupiah akan melemah. "Defisit perdagangan bisa melebar dan kontradiktif terhadap rencana pemerintah untuk mengendalikan barang impor," ujarnya.

Lebih lanjut Bhima mengatakan,  jika beras impor bertepatan dengan panen raya yang kena dampak adalah daya beli petani. "Akar masalahnya pada data pangan yang belum sinkron. Idealnya data pangan hanya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tiap kementerian harus tunduk pada data BPS. Di sini, lanjutnya, lemahnya Kemenko Perekonomian untuk mendamaikan kepentingan antara Kemendag, Kementan, dan Bulog. Idealnya masalah impor beras selesai di level koordinasi," pungkasnya. 

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan impor beras sudah diputuskan dalam rapat. "Pertama 500 ton, 500 ton, 1 juta ton. Itu sudah keputusan rakor 4 bulan lalu," ujarnya. (dai/aen) 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #nilai-tukar-rupiah #pelemahan-rupiah #harga-dolar 

Berita Terkait

IKLAN