Jumat, 21 September 2018 01:11 WIB
pmk

Politik

Ini Hasil Pertemuan Tripatrid Polemik Aturan Bekas Koruptor Nyaleg

Redaktur: Redjo Prahananda

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - Pertemuan DKPP, Bawaslu dan KPU telah selesai. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengungkapkan, musyawarah berlangsung secara dinamis dan terbuka. Bawaslu dan KPU menyampaikan pandangannya masing-masing.

Ada dua hasil yang disepakati dalam pertemuan tripartid ini. Pertama mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk segera memutus Judicial Review Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalegan serta mendesak parpol menarik bacaleg yang berstatus bekas koruptor.

"Kita berpendapat MA punya satu kewenangan memutuskan secara cepat," ungkap Harjono di Kantor DKPP Thamrin Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Menurutnya, perkara ini berbeda dengan JR yang biasa MA hadapi. Dalam pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memerintahkan kepada MA untuk memeriksa secara cepat.

Selain itu, para pihak sepakat menunggu putusan MA hingga tanggal 20 September 2018 atau satu hari sebelum KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT).

"Komunikasi dengan MA untuk bisa di terima dan secepatnya bisa di putuskan karena KPU dan Bawaslu seluruhnya tergantung pada putusan MA. Soal perbedaan status menyan koruptor," urai Harjono.

Kemudian yang kedua, akan dilakukan pendekatan kepada parpol untuk menarik kembali bacaleg eks-napi koruptor. Sebab parpol telah mengisi pakta integritas sebagaimana diatur dalam pasal 4 PKPU 20/2018.

"Itu hal yang secara maksimal disepakati," pungkasnya. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #dkpp-gelar-pertemuan-kpu-bawaslu #polemik-bekas-koruptor-nyaleg #bawaslu #kpu-ri 

Berita Terkait

IKLAN