Jumat, 16 November 2018 09:17 WIB
pmk

Headline

UAS Batalkan Ceramah, Ini Kata NU-Muhammadiyah

Redaktur:

Ustadz Abdul Somad. Foto: Radar Banjarmasin

INDOPOS.CO.ID - Dai kondang Ustadz Abdul Somad (UAS) dikabarkan membatalkan agenda ceramah di sejumlah daerah. Itu terkait adanya sejumlah penolakan dan intimidasi. Dua ormas Islam terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama (NU)  dan Muhammadiyah, angkat bicara. 

Menurut Ketua Pengurus Besar NU Robikin Emhas, negara ini adalah negara demokrasi, demokrasi yang berdasarkan hukum. "Oleh karena itu tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dilarang oleh hukum. Seperti halnya dengan dakwah," tegas Robikin kepada INDOPOS di Jakarta,  Rabu (5/9).

Menurutnya, dakwah merupakan suatu aktivitas untuk mengajak manusia agar mengenal Tuhan dengan baik, sehingga dapat membangun hubungan secara vertikal dengan benar dan baik. "Dari hubungan vertikal yang benar dan baik itu diharapkan manusia akan sanggup membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Bahkan dimungkinkan memiliki kesanggupan mengamban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Harapannya, kehidupan akan berjalan harmoni dan beradab," ucapnya. 

Untuk itu,  kata Robikin, aktivitas dakwah juga perlu memperhatikan kaidah dan etika dakwah. Yakni dilakukan dengan lemah lembut dan bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. 

Dalam bingkai ke-Indonesia-an, lanjutnya, selayaknya materi dakwah yang disampaikan juga dapat memupuk dan menumbuh-suburkan semangat nasionalisme."Kalau sudah demikian, maka tidak ada alasan untuk merintangi aktivitas dakwah," jelasnya. 

Kalau ada perbedaan pendapat,  ungkap Robikin, maka harus selesaikan dengan musyawarah. "Hindarkan penggunaan kekerasan dalam mengelola perbedaan," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengingatkan, andai ada yang merasa tidak dapat dipersatukan oleh semangat nasionalisme dan agama yang sama, maka tetap sebagai saudara. "Toh, kita tetap saja bersaudara. Bukankah semua manusia adalah segaris turunan dengan Adam?" tutupnya. 

Senada diutarakan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.  Dia secara tegas menyayangkan dan prihatin dengan adanya pembatalan ceramah UAS. "Seharusnya pelarangan dan pembatalan itu tidak terjadi apabila pihak panitia sudah memenuhi semua persyaratan penyelenggaraan pengajian. Ini sungguh sangat ironis," ujarnya kepada INDOPOS. 

Kalau ada tuduhan dan kekhawatiran UAS anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan sebagainya,  ucap Mu'ti, seharusnya dibuktikan terlebih dahulu. 

Jika memang UAS terbukti kuat anti-NKRI ,  maka dapat dibawa ke ranah hukum. Karena siapapun yang menghasut dan menentang NKRI berarti makar. 

"Akan tetapi, jika tidak ada bukti, apalagi hanya asumsi, maka tuduhan itu merupakan fitnah yang sangat keji," cetusnya. 

Dirinya meminta aparatur keamanan harus menegakkan hukum secara adil, tidak memihak, dan objektif. "Aparatur keamanan harus memberantas semua bentuk premanisme atas nama apapun dan oleh siapapun, termasuk mereka yang mengatasnamakan membela NKRI. Karena kewenangan menjaga kedaulatan NKRI adalah tugas dan wewenang TNI," tegasnya. 

Sedangkan masalah keamanan,  lanjut mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah ini,  adalah tugas dan tanggung jawab aparatur Polri, bukan oleh ormas. "Aparatur Polri berkewajiban menghentikan semua bentuk tindakan main hakim sendiri karena berpotensi memecah belah umat dan bangsa," pungkasnya. 

Sementara itu,  anggota Komisi Hukum dan HAM DPR Nasir Djamil menyesalkan sikap sejumlah kelompok masyarakat yang menolak kehadiran UAS untuk memberikan ceramah di sejumlah daerah. Menurutnya, penolakan ini menunjukkan bahwa masih ada kelompok yang intoleransi terhadap perbedaan. 

"Sangat disayangkan kok masih ada kelompok orang yang mengancam Ustad Abdul Somad sehingga beliau membatalkan agenda ceramahnya", ujar Nasir Djamil kepada INDOPOS. 

Dalam pandangan Nasir, justru aneh kalau hari gini masih ada yang mencurigai. Padahal,  UAS sudah berceramah di institusi negara dan semua kalangan. Tak terkecuali untuk TNI dan Polri. 

"Saya meminta agar Polri segera proaktif menindaklanjuti dugaan ancaman yang disampaikan kelompok masyarakat itu kepada Ustadz Abdus Somad", ujar Nasir. 

Lebih lanjut,  politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Aceh ini, jika kelompok ini dibiarkan, maka akan memancing situasi menjelang pileg dan pilpres semakin panas. Politisi asal Aceh ini juga meminta semua pihak untuk membangun solidaritas dan toleransi dalam menyikapi perbedaan. 

"Kelompok pengancam Ustad Somad harus diingatkan bahwa apa yang mereka lakukan bisa berdampak terhadap renggangnya persatuan umat dan diproses secara hukum," tandasnya. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya,  UAS melalui akun Twitter dan Instagram-nya mengumumkan pembatalan sejumlah acara hingga akhir tahun.  Itu terkait dirinya kerap mendapat ancaman, intimidasi, dan pembatalan ketika ingin menyampaikan tausiah di beberapa daerah seperti di Grobogan, Kudus, Jepara, dan Semarang, beberapa waktu lalu. 

Ustad yang namanya kian melejit itu membatalkan ceramah di Malang, Solo, Boyolali, Jombang, dan Kediri pada September. Selanjutnya, pada Oktober ia mengurungkan niat untuk ceramah di Jogjakarta. Terakhir, ia terpaksa menunda janji dengan Ustad Zulfikar di Jawa Timur pada Desember.

Dijelaskan, pihaknya tak ingin membuat panitia terbebani lantaran adanya penolakan dari berbagai pihak atas kunjugannya. Ia juga memperhatikan kondisi psikologis dari para jamaahnya. "Mohon maaf atas keadaan ini, harap dimaklumi, dan mohon doakan selalu. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh," katany di akun Intagram miliknya. (dil) 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #ustadz-abdul-somad 

Berita Terkait

Ceramah UAS Dilarang, Alam Demokrasi Telah Rusak

Nasional

Gubernur Siap Sambut Ustadz Abdul Somad di Banten

Banten Raya

GP Ansor: UAS Diboncengi Massa Eks HTI

Nasional

UAS Merasa Dintimidasi, Polisi Belum Terima Laporan

Nasional

UAS Menolak, Parpol Mendukung

Headline

UAS Menolak, Rekomendasi Ulama Tetap Sama

Politik

IKLAN