Selasa, 25 September 2018 02:27 WIB
pmk

Headline

Zumi Minta LTR, Mengalir ke PAN Jambi

Redaktur:

LANJUTAN- Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Zumi Zola mengikuti sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/9). fOTO: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Zumi Zola, gubernur nonaktif Jambi, meminta anak buahnya loyal, total, dan royal (LTR). Itu terungkap dalam lanjutan persidangan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap sejumlah proyek, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/9). Dalam sidang kali ini, jaksa menghadirkan 10 orang saksi. Mereka berasal dari unsur PNS di Jambi dan pihak swasta.

Di antara mereka adalah Dody Irawan. Dalam sidang itu, mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi itu mengaku ditunjuk oleh Zumi Zola sebagai kepala dinas. Namun, sebelum dilantik, diminta bersedia loyal, total, dan royal (LTR) kepada Zumi. Permintaan itu disampaikan orang kepercayaan Zumi, Asrul Pandapotan Sihotang. "Kalau mau jadi kepala dinas, saya harus loyal, total dan royal," ujarnya.

Menurutnya, Asrul sempat menjelaskan maksud permintaan itu. Dia diminta hanya tunduk dan menaati segala perintah Zumi selaku gubernur. "Kalau loyal, ya maksudnya matahari cuma satu. Saya harus ikut perintah Pak Gubernur," katanya.

Sedangkan royal, lanjutnya, berarti harus bersedia memenuhi semua kebutuhan, khususnya, sewaktu-waktu diminta memenuhi kebutuhan finansial Zumi. Adapun total, jelasnya, harus siap bekerja kapan pun diminta oleh Zumi. Termasuk saat diminta mendampingi Zumi saat kunjungan kerja pada siang dan malam hari.

Dalam sidang ini, juga terungkap bahwa mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin masih berpengaruh di pemerintahan Jambi. Itu diakui oleh Dody. Bahkan, Zulkifli yang merupakan ayah dari Zumi, dinilai masih berperan dalam pengisian jabatan di Pemprov Jambi. "Rumor waktu itu, Pak Gubernur diatur oleh orangtuanya, Pak Zulkifli," katanya. Hanya, menurutnya, penunjukan dirinya sebagai kepala dinas adalah salah satu upaya Zumi agar publik tidak menilai selalu diatur oleh Zulkifli.

Saksi lain yang dihadirkan adalah Direktur PT Arta Graha Persada Imaduddin alias Lim. Lim mengungkap bahwa ia membiayai akomodasi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional yang hendak diberangkatkan ke Jakarta serta membiayai billboard untuk Zumi Zola.

"Pak Ferry (pihak swasta) memanggil saya, minta tolong disiapkan akomodasi ke Jakarta untuk pengurus DPP PAN kota. Pak Ferry minta saya bertemu Apif (orang dekat Zumi). Dia yang akan menjalankan sepenuhnya, tiket, hotel, mobil rental untuk 25 orang," ucap Lim. "Akomodasi itu untuk berangkat pelantikan Zumi Zola sebagai gubernur Jambi dari PAN, total seluruhnya mencapai Rp75 juta," paparnya.

Selain itu, dia mengakui bahwa dirinya masih membiayai sewa kantor DPD PAN senilai Rp 60 juta selama dua tahun dan membelikan ambulans, 10 sapi untuk kurban atas nama Zumi dan keluarganya. Semuanya dilakukan agar adik Zumi, Zumi Laza, dijadikan ketua DPP PAN Jambi dan dicalonkan menjadi wali kota Jambi.

"Yang minta (dibayari) Apif dan langsung diberikan ke pemilik rumah namanya Iskandar Zulkarnaen. Total sewa Rp160 juta yang Rp100 jutanya dari Apif,”paparnya.

Lim menjelaskan kembali, Apif juga menyuruh dia memasang baliho Zumi Laza di 10 titik senilai Rp 70 juta. "Di situ ada foto Zumi Laza karena diminta Apif lalu saya bayar keyang punya advertising," tambahnya.

Setelah Lim, Basri, karyawan PT Artha Graha Persada, memaparkan kesaksiannya di persidangan Zumi Zola. Basri memaparkan Zumi meminta PT Arta Graha Persada sebagai rekanan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jambi mengumpulkan uang dari sejumlah kontraktor. Uang sebagai pelicin saat ketok palu pembahasan APBD 2017.

Namun diketahui, catatan pengumpulan uang dari beberapa kontraktor itu kemudian dibakar saat tahu adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kadis PU Jambi Arfan dan anggota Komisi III DPRD Jambi, Supriyono.

Hal tersebut diakui Basri dalam kesaksiannya. Dia telah membakar dokumen itu lantaran takut jika catatan uang yang dikumpulkan dari sejumlah kontraktor ditemukan saat OTT. "Waktu OTT ketakutan, kami ketakutan, saya yang bakar," ujar Basri.

Di catatan tersebut tertera ketentuan besaran nominal untuk tiap kontraktor. Seperti Asiang, disebut telah menggelontorkan Rp 1,5 miliar untuk uang ketok palu. Asiang juga menyetor Rp 1,3 miliar untuk ijon proyek.

Seperti diketahui, Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi dengan total Rp 40 miliar, USD 177,300, dan SGD 100 ribu. Penerimaan gratifikasi sejak Zumi menjabat sebagai gubernur Jambi pada 2016.

Selain menerima gratifikasi, Zumi juga didakwa memberi suap dengan total Rp 16.490.000.000 kepada pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Uang suap diberikan Zumi terkait ketok palu pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017.

Jaksa mengatakan, agar pembahasan anggaran APBD 2017 lancar Zumi harus mengguyur anggota DPRD masing-masing Rp 200 juta, badan anggaran sebesar Rp 225 juta, dan anggota komisi masing-masing mendapat Rp 375 juta. Uang suap digelontorkan Zumi juga terkait pembahasan Anggaran Daerah Tahun 2018.

Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga didakwa menerima USD 177.000 dan SGD 100.000. Selain itu, Zumi juga didakwa menerima 1 unit Toyota Alphard. Zumi diduga menerima gratifikasi dari berbagai rekanan dan konsultan proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi Jambi.

Sedangkan Zumi Zola  membantah memerintahkan Dody Irawan untuk bersikap loyal, royal,dan total kepada dirinya. ’’Dalam pemilihan beliau lewat mekanisme lelang saya tak bisa intervensi sampai 3 besar," katanya. (cr-1)

 

 


 


TOPIK BERITA TERKAIT: #zumi-zola #kasus-suap-korupsi-dprd-jambi 

Berita Terkait

IKLAN