Rabu, 14 November 2018 09:16 WIB
pmk

Politik

Politisi Dukung Penertiban APK

Redaktur:

GEBER APK: Aparat Satpol PP bersama pengawas pemilu menertibkan alat peraga kampanye berupa spanduk di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. DARUL/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Ricky Ricardo mengingatkan kepada seluruh caleg dari Partai Demokrat di Jakarta khususnya untuk menahan diri agar tidak berkampanye ataupun memasang alat peraga kampanye (APK).

Pasalnya, penertiban APK yang dilaksanakan oleh jajaran pengawas pemilu bersama Satpol PP tidak sekadar merugikan caleg bersangkutan, melainkan ikut merugikan parpol. “Seluruh caleg Demokrat untuk menahan diri terkait kampanye dalam bentuk apapun. Tunggu sampai jadwal kampanye dimulai,” ujar Ricky, Kamis (6/9).

Hanya saja, Ricky mengingatkan kepada Bawaslu DKI Jakarta agar ikut melibatkan seluruh pimpinan parpol dalam pelaksanaan penertiban APK. Sebab, ketua parpol bisa mendesak para caleg untuk tidak memasang atribut di masa pra kampanye. “Pimpinan parpol bisa mengarahkan caleg agar mengikuti aturan hukum yang berlaku,” tandas dia.

Selain itu, sambung dia, keterlibatan para tokoh masyarakat juga sangat diperlukan. Sehingga Bawaslu DKI melaksanakn kegiatan penertiban dengan tenang. Dengan kata lain, bisa menghindari adanya potensi gesekan dengan pihak-pihak tertentu.

“Prinsipnya, Demokrat siap Bersama Bawaslu DKI menertibkan alat peraga kampanye yang tak sesuai aturan. Para caleg juga diingatkan untuk tidak curi start,” tutur Ricky.

Dia juga berharap, Bawaslu DKI Jakarta menjadikan temuan pelanggaran kampanye sebagai bagian yang ditindaklanjuti ke ranah hukum. “Temuan Bawaslu terhadap pelanggaran kampanye harus jadi keputusan hukum yang jelas. Bisa menjadi rekomendasi ke polisi untuk ditindaklanjuti jika ada pelanggaran,” tegas Ricky.

Dengan demikian, kata Ricky, seluruh pihak termasuk parpol bisa memberikan pendidikan yang positif bagi masyarakat. “Bagaimana mau memberikan pencerahan untuk masyarakat bila pelanggaran sekadar menjadi catatan oleh Bawaslu DKI,” tambah dia.

Di sisi lain, Komisoner Bawaslu DKI Jakarta Divisi Penindakan Puadi menuturkan, telah berkoordinasi dengan apparat Satpol PP untuk menertibkan atribut milik parpol dan caleg. Alasannya, masa kampanye akan dimulai pada 23 September 2018.

Sehingga, tidak dibenarkan berkampanye hingga tiba pada jadwal yang ditentukan. “Instruksi Bawaslu provinsi kepada Bawaslu kota agar berkoordinasi dengan Satpol PP,” tukas Puadi. (rul)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bawaslu #pemilu-2019 

Berita Terkait

IKLAN