Jumat, 21 September 2018 10:58 WIB
pmk

Fokus

Pecat Ribuan PNS Korup, Negara Rugi

Redaktur:

Ilustrasi. Foto: Ist

INDOPOS.CO.ID – Pemerintah diminta memecat ratusan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti korupsi berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkracht . Hal tersebut sebagai langkah penghematan anggaran. Pasalnya, untuk menggaji para PNS sangat besar menggunakan uang negara.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh saat negara ini sedang melakukan penghematan anggaran di berbagai sektor. Tak terkecuali pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, negara malah kecolongan dari pembayaran gaji ASN yang berstatus terpidana korupsi.

"Ada lebih dari 2500an ASN. Bayangkan setiap dari mereka menerima gaji Rp 3-4 juta. Berapa anggaran yang dikeluarkan negara bagi mereka yang harusnya sudah tidak mendapatkan haknya,” kata Nini, sapaan akrabnya, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (6/9).

Politisi PKB itu mempertanyakan administrasi yang ada di internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Harusnya, setelah ada keputusan pidana bagi ASN, secara otomatis menghapus status ASN-nya.

Dia menyebut, Kemendagri juga harus mengevaluasi sistem administrasi yang ada di daerah. Karena kalau administrasinya sudah benar, tentunya ini tidak akan terjadi."Jadi Kemendagri harus bertanggung jawab. Kemendagri harus benar-benar memperbaiki sistem administrasi internal yang ada di dalam dan harus segera mengambil tindakan,” tegas politisi dapil Jawa Timur itu.

Senada disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Bamsoet sapaan akrabnya, menegaskan, pemerintah harus segera memecat ASN yang terbukti korupsi berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus membersihkan instansi pemerintah dari amtenar yang terbukti korupsi.

"Agar BKN dan pejabat pembina kepegawaian segera memproses pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ASN yang terlibat tindak pidana korupsi. Ini adalah amanat Pasal 87 UU 5/2015 tentang ASN," ujarnya, Kamis (6/9).

Bamsoet mengatakan, hal yang patut menjadi perhatian adalah kemungkinan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) membiarkan ASN koruptor tetap berkarir di instansi pemerintah. Menurutnya, BKN harus mendalami persoalan itu.

Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu mengatakan, BKN bisa melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengusut dugaan patgulipat PPK dengan ASN napi korupsi yang masih menerima gaji. "Karena menimbulkan kerugian negara," tegasnya.

Selain itu, Bamsoet juga meminta BKN meningkatkan pembinaan terhadap ASN. Caranya dengan memberikan kesempatan kepada ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan."Sehingga muncul ASN yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus meningkatkan produktivitas para abdi negara," tutupnya.

Seperti diberitakan, sebanyak 2.357 PNS berstatus koruptor dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) masih aktif menjadi abdi negara dan mendapatkan gaji. Kementerian PAN-RB bakal memberikan hukuman berat berupa pemecatan. Penjatuhan sanksi ini masih dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab kebanyakan PNS itu adalah pegawai pemda.

Menteri PAN-RB Syafruddin menanggapi terkait masih ada ribuan PNS korup yang masih menerima gaji. Dia menuturkan Kementerian PAN-RB masih akan mengoordinasikan persoalan tersebut bersama Kemendagri. Kemungkinan koordinasi baru dilaksanakan awal pekan depan.’’Senin (pekan depan, Red) kita tunggu rakornya dulu. Nanti kita akan kita putuskan dengan tegas,” ujar Syafruddin usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin (6/9).

Mantan wakapolri itu menuturkan, tindakan tegas itu bisa sampai pada pemberhentian PNS yang telah terbukti sebagai koruptor. Namun, keputusan tersebut tentu harus mendengarkan pendapat dari pihak-pihak lain. ”Ya nanti lihat kan enggak boleh satu pihak. Karena itu menyangkut banyak pihak,” tambah dia.

Apalagi dari ribuan PNS tersebut juga berada di bawah pemerintah daerah. Sehingga  perlu koordinasi pula dengan pemda setempat. ”Kan anak buahnya (PNS, Red) di daerah itu terutama lebih banyak,” jelas dia.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara menyebutkan setidaknya ada 2.357 PNS korup yang masih menerima gaji. Mereka tidak langsung diberhentikan lantaran proses hukum masih berlangsung. Sesuai PP 11/2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil itu pemberhentian PNS tersebut perlu ada keputusan hukum tetap atau inkrach dengan masa hukuman minimal dua tahun penjara.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menuturkan, awalnya terdata 2.674 PNS yang sudah dicatuhi pidana terkait tipikor dan berkekuatan hukum tetap. Nah dari jumlah tersebut sudah ada 317 orang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat sebagai PNS.

’’Yang masih aktif sejumlah 2.357 orang PNS,’’ katanya. Dia mengatakan, jumlah tersebut berpotensi terus berkembang. Seiring dengan proses verifikasi, validasi, maupun kasus-kasus korupsi baru. Dia mengatakan, BKN berwenang dalam pemblokiran dana PNS dalam sistem kepegawaian nasional.

Tetapi untuk proses penjatuhan sanksi pemberhentian, merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing. Untuk PNS kabupaten atau kota, maka PPK-nya bupati atau wali kota. Sedangkan untuk PNS provinsi, maka PPK-nya adalah gubernur. Kewajiban PPK memberhentikan PNS yang telah dijatuhi vonis kasus tipikor dan berkekuatan hukum tetap, tertuang dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS.

’’BKN terus membantu instansi melakukan verifikasi dan validasi terhadap PNS tipikor yang inkracht,’’ katanya. Upaya ini bagian dari langkah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik di kementerian ataupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti PNS/ASN yang telah divonis itu. Tindak lanjut itu, misalnya, melakukan pemberhentian tidak dengan hormat. ”KPK mengingatkan itu untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar,” ujarnya.

Febri pun berharap PPK dapat menginformasikan pada BKN atau pada KPK bila masih ada informasi tentang PNS/ASN yang telah divonis, namun belum masuk daftar blokir. Informasi itu bakal ditindaklanjuti dengan upaya validasi. ”Proses validasi akan terus dilakukan,” ungkap mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

KPK juga kembali mengingatkan kepala daerah sebagai PPK dapat dikenai sanksi tegas bila tidak memberhentikan PNS/ASN yang telah menjadi narapidana (napi) korupsi. ”Ini sesuai dengan pernyataan Mendagri sebelumnya, sanksi tegas dapat diberikan pada kepala daerah sebagai PPK,” imbuh dia. (aen/jun/wan/tyo/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pns-korup 

Berita Terkait

IKLAN