Rabu, 14 November 2018 03:34 WIB
pmk

Politik

Caleg Satu Parpol Rawan Konflik

Redaktur:

KRITIK-Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah. Foto. DARUL/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Jelang masa kampanye, sejumlah kalangan mengingatkan agar caleg meningkatkan intensitas untuk berkomunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Sebab, komunikasi yang baik akan menentukan perolehan suara.

“Sangat tergantung pada bagaimana caleg bisa mendekati masyarakat dan bergaul dengan baik,” ujar pengamat kebijakan publik Amir Hamzah, Kamis (6/9/2018).

Menurut dia, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seluruh parpol yang bertarung di Pemilu 2019. Mulai dari potensi konflik di internal parpol, caleg pindah parpol hingga opini tentang parpol pendukung penista agama pada Pilkada 2017. “Ini akan terjadi, jangan dianggap sepele,” tandas Amir.

Terkait dengan konflik internal, kata dia, terjadi karena ada kubu caleg anggota partai dan non anggota partai. Sebab, partai berkewajiban membuka diri untuk siapa saja yang mau menjadi caleg.

“Di satu partai akan ada dua kekuatan ini. Caleg anggota partai dan non anggota partai akan bersaing keras. Potensi konflik ini akan terus terjadi hingga mereka terpilih dan duduk di legislatif. Parpol harus siap menghadapi ini,” tutur Amir.

Persoalan lainnya yakni, caleg yang pindah ke parpol lain. Parpol yang ditinggalkan atau parpol yang dihinggapi harus memahami bahwa caleg tersebut belum tentu diikuti oleh para pendukungnya di parpol yang ditinggalkan. Sebab sebagian besar kader dan simpatisan itu loyalitasnya kepada parpol, bukan caleg bersangkutan.

Selain itu, tambah Amir, parpol yang sudah terlanjur mendapat cap sebagai parpol pendukung penista agama. Menurut dia, parpol pendukung penista agama pada Pilkada 2017 akan sulit mendapat tempat di hati masyarakat.

Terlebih lagi, belakangan ini terdapat sejumlah kabar bahwa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang juga Ketua Dewan Pembina GNPF Ulama, Habib Rizieq Shihab (HRS), menyampaikan instruksinya agar umat Islam tidak mendukung partai politik yang selama ini dikenal mendukung penista agama, menyokong pembubaran ormas Islam, dan pelaku kriminalisasi ulama.

Instruksi terungkap dalam amanat HRS DPP FPI dan GNPF melalui sejumlah media massa. Instruksi tersebut menyusul sikap sejumlah aktivis Islam yang berubah haluan dengan bergabung ke partai politik pendukung penista agama. (rul)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pemilu-2019 

Berita Terkait

Adu Strategi Calon Legislatif Makin Ketat

Nasional

Caleg Berebut Pemilih Milenial

Politik

Gugatan Gerindra DKI Dikabulkan KIP

Politik

Jokowi: Timses Harus Tetap Kerja Keras

Politik

PDIP Beri 10 Penghargaan ke Kaum Milenial

Nasional

IKLAN