Rabu, 21 November 2018 01:18 WIB
pmk

Headline

Rupiah Mulai Menguat, Butuh Kritik Mahasiswa

Redaktur:

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. Foto: Charlie Lopulua/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Bank Indonesia (BI) dan pemerintah terus meredam pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Berdasarkan data  Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), kurs tengah rupiah pada Kamis (6/9) berada di posisi  14.891. Menguat dibanding Rabu (5/9) yang berada di posisi 14.927.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah kepada wartawan Kamis (6/9)  mengatakan,  BI selaku otoritas moneter mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan pemerintah mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan.  Bank Indonesia akan tetap berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah sesuai fundamentalnya.

Terkait penguatan rupiah, Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  Bhima Yudhistira mengatakan, sentimennya  antara Argentina dan IMF juga  terjadi negosiasi. Sehingga proyeksinya dana talangan IMF akan meredakan sejenak krisis Argentina. 

"Kemudian dari dalam negeri BI melakukan intervensi skala besar melalui operasi pasar sekunder. Meskipun rupiah menguat tipis tapi risikonya cadangan devisa tergerus untuk intervensi rupiah," ujarnya. 

Penguatan rupiah harus tetap dijaga. Menurut Bhima, secara global ada krisis di Afrika Selatan dan Turki. Juga perang dagang AS-China belum menemui titik temu. "Ditambah rencana The Fed naikan bunga acuan 2 kali lagi tahun ini," pungkasnya.

Terpisah, anggota Komisi X DPR RI Nizar Zahro mengatakan,  dibutuhkan peran mahasiswa untuk memberikan kritikan agar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) cepat mencari solusi. "Jangan sampai pemerintahan Jokowi terlena karena mahasiswanya diam-diam saja. Jadi,  sebagai agen perubahan sudah saatnya memberi kritik membangun," ucap Nizar kepada INDOPOS  di Jakarta,  Kamis (6/9).

Nizar menjelaskan, akhir - akhir ini gerakan mahasiswa bisa dibilang lumpuh total,  terlebih dengan kenaikan harga BBM dan harga listrik di era kepemimpinan Joko Widodo ini. "Ketika saat ini mahasiswa banyak diam dan tak turun ke jalan, maka wajar jika hal itu timbul pertanyaan. Apakah mahasiswa sudah hilang nalar kritisnya? Apakah mahasiswa sudah acuh terhadap kondisi bangsa dan rakyatnya? Ataukah Mahasiswa memang sengaja dibungkam oleh penguasa," tukasnya.

Ketua DPP Partai Gerindra ini menjelaskan, sebagai generasi midle class, tentu mahasiswa harus kembali ke jati dirinya. "Yakni sebagai agen rakyat dibandingkan sebagai agen penguasa. Parlemen jalannya harus menjadi kekuatan lagi yang bisa mengubah kebijakan kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat menjadi prorakyat," jelasnya.

Sedangkan menurut pengamat politik Muslim Arbi,  meski menurun,  itu tidak memengaruhi perubahan kehidupan ekonomi rakyat serta pertumbuhan ekonomi. "Ini dolar naiknya banyak turunnya sedikit. Pertumbuhan tetap 5 persen. Emak-emak sudah mulai banyak berteriak karena sembako mahal. Kok mahasiswanya malah diam," ucap Muslim kepada INDOPOS.

Padahal,  ucap Muslim, di era 1998 saat nilai tukar USD juga mencapai Rp 15.000, namun mahasiswa sudah bergerak sampai kejatuhan rezim Soeharto.  "Nah situasi sekarang ini mirip 1998 di mana posisi rupiah semakin tak terkendali dan melemah terus menerus bahkan bisa mencapai Rp 20.000 jika tidak ada langkah luar biasa dari pemerintah. Maka perlu adanya dorongan dari mahasiswa sebagai kritik membangun," terangnya.

Lebih lanjut,  koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) ini menuturkan, mahasiswa seharusnya malu adanya gerakan  Barisan Emak-emak Militan (BEM) yang beberapa waktu lalu melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara,  Jakarta.

"Kalau BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi karena beberapa waktu belakangan Mahasiswa seperti ayam sayur, maka peran strategis mereka sementara di gantikan oleh Barisan Emak-Emak Militan yang berdemo  memprotes soal mahalnya harga sembako dan naiknya BBM, tarif listrik, dan lain-lain," terangnya.

Pengamat Politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Jerry Massie turut menyatakan,  mahasiswa sebagai penggerak moral di negeri ini sudah harus mulai banyak bicara di depan publik. Baginya,  mahasiswa tidak melulu turun aksi ke jalanan,  namun bisa melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak yang berkompeten.

"Lakukan saja dulu hearing dengan DPR dan pemerintah.  Yang penting tunjukkan bahwa mahasiswa peduli terhadap kondisi bangsa. Kalau memang makin parah,  ya itu kembali kepada mahasiswa apakah sudah harus kembali ke jalanan atau tidak," ujar Jerrie kepada INDOPOS.

Lebih lanjut,  doktor jurusan politik universitas di Amerika ini mengakui bahwa kondisi perekonomian saat ini dengan dolar sudah mencapai Rp 15. 000 perlu tindakan yang spektakuler dan bukan melempar masalah akibat dampak krisi di luar negeri.

"Harus fantastis. Perlu dobrakan. Kalau  bisa dolar AS turun ke Rp 11.000 dan pertumbuhan ekonomi capai 6 persen. Kalau ini terjadi di sisa waktu pemerintahan Jokowi, maka saya yakin rakyat dan mahasiswa juga akan mengapresiasinya," ungkapnya.

Pengamat pendidikan dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad juga mengimbau mahasiswa untuk tidak kalah dengan emak-emak yang menuntut harga sembako dan kebutuhan sehari-hari agar kembali murah. Padahal sebelumnya mahasiswa kerap turun ke jalan ketika ada sesuatu yang membuat rakyat sengsara.

"September merupakan tahun ajaran baru bagi mahasiswa. Momentum ini hendaknya dimanfaatkan mahasiswa untuk bangkit menjadi pemandu dan pengawal reformasi," kata Suparji kepada INDOPOS.

Suparji menegaskan, kehadiran Barisan Emak Emak Militan harusnya membuat mahasiswa malu dan menjadi cambuk untuk tampil di depan sebagai agen perubahan. "Suara mahasiswa kepada lembaga legislatif dan eksekutif sangat penting untuk menjaga agar bangsa ini tetap berada on the track sesuai ideologi, kontitusi, regulasi dan reformasi," paparnya.

Lebih lanjut  Suparji mengatakan, sebagai agen perubahan, mahasiswa jangan sampai terlena terhadap keadaan negeri ini, ekonomi dan supremasi hukum sedang tidak jelas. "Nawacita dan revolusi mental yang menjadi program pemerintahan saat ini  perlu diingatkan dan ditagih mahasiswa," jelasnya.

Sebelumnya Koordinator Barisan Emak-emak Militan (BEM) Tri Erniyanti dalam bincang-bincangnya kepada INDOPOS juga meminta kepada mahasiswa agar aktif mengingatkan pemerintah bahwa harga sembako sudah semakin mahal. "Saya heran,  para emak-emak sudah mengibarkan genderang aksi jalanan,  ini malah mahasiswanya diam-diam aja. Yang bayar kalian kuliah kan juga dari emak,  kenapa tidak seperti dulu lagi yang mampu bersuara lantang," tegas Tri.

Sedangkan  politisi PPP Lena Maryana Mukti menegaskan bahwa dirinya meyakini mahasiswa tidak bergerak dikarenakan masih percaya dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Kalau ditanya kenapa mahasiswa tidak turun ke jalan,  ya tanyakan saja ke mahasiswanya. Tapi kalau sayabpribadi menilai ini karena masih ada trust dari mahasiswa dan masyarakat terhadap Pak Jokowi," kata Lena kepada INDOPOS.

Dirinya pun menjelaskan bahwa untuk menurunkan nilai dolar AS dan sembako memang dibutuhkan kerja sama dari semua kalangan. "Semua harus bersatu. Jangan malah memancing hal kontroversi.  Mahasiswa,  rakyat,  pengusaha,  anggota DPR,  dan lain-lain berikanlah trust kepada pemerintah," ujarnya.

Selain itu,  dirinya juga menilai bahwa saat ini rakyat sudah paham bahwa tidak ada hal yang ditutupi dari pemerintahan Jokowi-JK. "Keterbukaan informasi sudah sangat gamblang. Rakyat sudah tahu mana yang benar dan salah. Dan rakyat juga sudah tahu bahwa pemerintah terus bekerja menekan harga dolar dan sembako. Terbukti sekarang juga sudah menurun menjadi Rp 14.800, dan BBM juga tidak naik meski dolar mahal," ucap Lena yang juga menjadi juru bicara pasangan capres-cawapres Jokowi-Maruf Amin.

Di tempat berbeda,  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta tidak panik dan percaya bahwa pemerintah tidak tinggal diam atas merosotnya rupiah atas mata uang Dolar AS. "Seperti halnya Turki, Argentina dan hari-hari ini Afrika Selatan yang juga mengalami hal yang sama. Inilah saatnya kita tunjukan kepedulian kita pada negara dan bergandengan tangan untuk mengatasi pelemahan rupiah," ucapnya dalam keterangan pers yang diterima INDOPOS.

Politikus Partai Golkar ini pun menegaskan agar tidak ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan mengambil untung di tengah-tengah kesulitan bangsa. "Pemerintah bersama dunia usaha yang didalamnya juga ada KADIN (Kamar Dagang dan Industri) juga saat ini sedang mencari solusi yang tepat,"  ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa DPR saat ini juga meminta Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal dan BI sebagai otoritas moneter lebih kreatif melancarkan jurus-jurus yang tepat dalam menghadapi pelemahan rupiah.

Misalnya, melakukan akselerasi  APBN semaksimal mungkin, karena saat ini APBN merupakan sumber penting dalam memutar ekonomi nasional. Kemudian, kata Bambang,  diperlukan kemudahan akses ke institusi keuangan, khususnya perbankan, yakni kebijakan kredit tanpa jaminan harus di perluas untuk sektor-sektor produktif usaha kecil menengah rakyat.

Lalu melakukan perluasan bantuan tunai langsung  untuk menyangga daya beli rakyat yang tergerus karena menurunnya penerimaan rumah tangga, sementara harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak. Serta mendorong percepatan Proyek-proyek padat karya agar dapat menyerap tenaga kerja di daerah-daerah.

"Terakhir, kami mengimbau agar memberikan insentif atau pengurangan pajak terhadap barang-barang dan produk tertentu agar Indonesia bisa menjadi sorga belanja bagi turis-turis manca negara," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya,  Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Bank Indonesia (BI) terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Rabu (5/9). Para wakil ralyat mendukung pemerintah dalam menjaga depresiasi rupiah. 

Dari hasil rapat, Muhammad Prakosa, selaku pimpinan rapat di Komisi XI DPR RI, menjelaskan, pihaknya mendukung langkah-langkah yang dilakukan BI dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah. Kemudian meminta kepada gubernur BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak lain untuk mempercepat dan memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan perekonomian nasional. Terakhir, Komisi XI DPR RI meminta kepada gubernur BI berkoordinasi dengan pemerintah, OJK, dan pihak lain untuk mengambil langkah-langkah strategis agar devisa hasil ekspor dapat bermanfaat untuk kepentingan perekonomian nasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pelemahan nilai tukar masih didominasi faktor eksternal. Mulai perbaikan ekonomi negeri Paman Sam, rencana kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) yang lebih agresif, hingga ketidakpastian perang dagang antara AS dengan China.

Kenaikan suku bunga, kata Perry, yang dilakukan The Fed juga membuat arus modal asing banyak yang masuk ke Amerika. Apalagi negara lain belum ingin melakukan penyesuaian suku bunganya. Selain global, depresiasi rupiah belakangan ini juga disebabkan oleh defisit transaksi berjalan (CAD). Pasalnya, transaksi berjalan yang masih defisit menandakan bahwa kebutuhan akan valas semakin besar.

Intinya, kata Perry,  pihaknya  berusaha menjaga nilai tukar rupiah dengan berbagai upaya. Menurut dia, hal terpenting dalam menjaga stabilitas rupiah adalah dengan menyeimbangkan tingkat depresiasi serta volatilitas nilai tukar tersebut. Sehingga nantinya, jika memang harus terdepresiasi terhadap dolar AS tidak akan  terjadi secara tiba-tiba. 

"Yang paling penting adalah menjaga tingkat depresiasi agar tidak oversoothing sehingga kalau memang terjadi depresiasi tidak mendadak, tetapi secara gradual," ucapnya di Kompleks Palemen, Senayan, Rabu (5/9). Dia menyebutkan, BI telah melakukan berbagai upaya untuk mengawal ketat rupiah seperti meningkatkan suku bunga acuan, intervensi ganda di pasar valas, serta menawarkan swap dengam biaya yang lebih murah. "Padahal sebenarnya kami tidak suka menaikkan suku bunga karena inflasi kita masih rendah," lanjut dia. 

Adapun nilai tukar rupiah yang saat ini sudah hampir mendekati Rp 15.000, menurut dia sudah hampir menguat beberapa waktu lalu. Sebab, berbagai bauran kebijakan yang dilakukan oleh BI mulai bekerja dan diterima oleh pasar. Namun, banyak skenario tak terduga yang berada di luar kendali BI seperti konflik antara Turki dengan Amerika Serikat, ataupun krisis yang melanda Argentina. "Pasar sempat stabil, begitu juga rupiah bahkan menguat, capital inflow juga masuk, baru beberapa minggu boom Turki, Trump dengan Erdogan. Kemudian krisis Argentina. Skenario sangat dinamis," terangnya. (dai/dil)

 

 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #nilai-tukar-rupiah #pelemahan-rupiah #harga-dolar 

Berita Terkait

IKLAN