Kamis, 20 September 2018 08:00 WIB
pmk

Politik

Taufik Laporkan Komisioner KPU ke DKPP

Redaktur:

Politikus Partai Gerindra Muhammad Taufik.

INDOPOS.CO.ID - Politikus Partai Gerindra Muhammad Taufik melaporkan para komisioner KPU DKI Jakarta dan KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan dibuat oleh kuasa hukumnya, Yupen Hadi, Jumat (7/9/2018).

Hadi menuturkan, pihaknya membuat laporan ini karena para komisioner KPU tidak melaksanakan putusan Bawaslu DKI Jakarta mengenai rekomendasi status Taufik yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam sidang sengketa.

Sebelumnya KPU DKI tidak meloloskan wakil ketua umum Partai Gerindra tersebut dalam pendaftaran bacaleg.

"Jadi ini kami anggap sebagai pelanggaran etik karena menurut hukum putusan itu (Bawaslu DKI) wajib dilaksanan, putusan wajib ini kalau tidak dilaksanakan berdosa," ujar Hadi usai memdaftarkan laporannya ke DKPP di Thamrin Jakarta Pusat.

Hadi menegaskan, putusan Bawaslu DKI tersebut harus segera ditindaklanjuti tanpa menunggu apapun lagi, terutama hasil Judicial Review (JR) Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU 20/2018 mengenai pencalegan.

Menurutnya, putusan JR MA itu merupakan hal yang berbeda dengan putusan Bawaslu DKI Jakarta. "Bagi kami tidak ada pilihan, keputusan itu (Bawaslu DKI) harus wajib dilaksanakan terlebih dahulu," pintanya.

Selain itu, bila KPU akan menjalnakn putusan Bawaslu dengan syarat menunggu hasil JR MA, menurut Hadi, hal itu tidak ada dasar hukumnya. Memaksakan penundaan tanpa dasar hukum itu merupakan pelanggaran hukum.

Hadi juga menuding KPU arogan. Sebab, ia nilai KPU sudah membuat PKPU 20/2018 tentang larangan bekas koruptor nyaleg yang merugikan. Lalu, setelah diputus Bawaslu, KPU tetap bersikukuh tidak mau melaksanakan. "Jadi Pak Taufik itu dua kali jadi korban sebenarnya oleh arogansi KPU," tudingnya.

Hadi berharap, agar DKPP bisa menjadi wasit, hadir sebagai pemberi angin segar dalam situasi yang tidak menentu ini. "Tarik menarik antara KPU dan Bawaslu ini menimbulkan korban seperti Pak Taufik dan beberapa orang lain lagi," tukasnya. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #partai-gerindra #kpu 

Berita Terkait

IKLAN