Rabu, 19 September 2018 10:28 WIB
pmk

Banten Raya

KPK Awasi Tujuh Kabupaten/Kota

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengawasi tujuh dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Alasannya komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi di wilayah tersebut masih minim karena fokus pengawasan anggaran ini hanya pada sektor strategis.

Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah)  KPK, Tri Budi Rochmanto menyatakan monitoring dan evaluasi (Monev) ketujuh kabupaten/kota di Banten ini berdasarkan komitmen bupati/wali kota kepada KPK. Pengawasan yang dilakukan pihaknya ini menggunakan sistem aplikasi Pusat Pemantauan Pencegahan atau Monitoring Centre of Prevention (MCP). Salah satunya proyek kegiatan lelang yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

“Di Provinsi Banten baru 55 persen, ini masih jauh dari target nasional. Karena memang zona merah korupsi, makanya pengawasan kegiatan anggaran kami perketat. Karena memang komitmen korupsi di sini masih kecil,” katanya, Kamis (6/9).

Dijelaskan, adapun tujuh kabupaten/kota yang dipantau memiliki APBD yang cukup besar di antaranya Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Cilegon, Serang, dan Tangerang. Sedangkan pementauan terhadap Kota Tangsel sedikit longgar dilakukan karena persentase MCP yang dikelola oleh pemkotnya berada di rangking teratas se-Provinsi Banten.

“Capaian kota ini 74,61 persen, artinya hampir rata-rata terpenuhi kriteria yang kami minta fokus area tadi. Untuk kabupaten/kota lain belum sampai sebesar itu,” ungkapnya.

Tak sampai di sana, Rochmanto mengaku, adapun fokus area pemantauan di antaranya mencakup program bidang penggunaan APBD, pengadaan barang dan jasa. Serta manajemen aparatur sipil negara (ASN), kapabilitas APIP, hingga barang daerah, dana desa. Selain itu anggaran yang dipergunakan tujuh pemerintah daerah di Banten ini juga terdapat bantuan dana pemerintah pusat yang cukup besar. “Sangat rentan dikorupsi dengan cara membuat kegiatan fiktif atau konspirasi dengan rekanan mereka. Hasil dan kualitas pekerjaan mereka ini buruk,” paparnya.

Dan karena ini pula, lanjut Rochmanto, tim KPK akan melakukan pengawasan terhadap semua anggaran tersebut ketujuh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pihaknya berharap dengan adanya pengawasan ini, penurunan kasus korupsi uang negara oleh pejabat daerah dan pegawai negeri sipil (PNS) dapat tercapai. Apalagi, pembangunan di wilayah Banten ini masih jauh tertinggal dengan provinsi lain di Pulau Jawa. "Kalau pejabatnya bersih, maka pembangunannya merata. Ini yang diharapkan masyarakat di sana. Kami perketat pengawasannya," imbuhnya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Agus Pambagyo menuturkan, usaha KPK untuk memperketat pengawasan di Provinsi Banten ini telah benar. Mengingat tingkat korupsi APBD yang melibatkan bupati, wali kota dan PNS sangat tinggi. Bahkan, ulah nakal mereka itu telah menggurita cukup besar. "Waktu itu kan gubernur dan adiknya dicokok KPK. Makanya harus cepat ditindaklanjuti dan ditangkap pelakunya dengan cepat. Gurita korupsi di sana sangat parah," tuturnya.

Ditambahkan Agus, dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah dan PNS sudah sering terjadi. Karena kolusi dan nepotisme yang dirancang para oknumnya sangat apik. Namun begitu, dirinya yakin KPK mampu menyeret koruptor yang telah menikmati uang negara. "Lihat saja pembangunan di sana tidak memuaskan. Banyak warga sudah komplain dan melapor ke Ombusmand terkait pelayanan publik," pungkasnya.(cok)

Tujuh Kota Yang Diawasi

-    Kota Serang

-    Kabupaten Serang

-    Kota Cilegon

-    Kabupaten Lebak

-    Kabupaten Pandeglang

-    Kota Tangerang

-    Kabupaten Tangerang

 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk 

Berita Terkait

IKLAN