Senin, 19 November 2018 06:53 WIB
pmk

Nasional

Pemprov Ngotot Anggaran Pendamping RW, Banggar DKI Menolak

Redaktur:

Rapat Banggar KUA-PPAS 2018 di DPRD DKI di Jakarta, Jumat (7/9/2018). Foto: Nasuha/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Pembahasan anggaran untuk pendampingan Rukun Warga (RW) pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta berjalan alot. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menginginkan anggaran Rp 1,6 miliar ini bisa diberikan kepada 2700 RW se-DKI Jakarta.

"Ini anggaran untuk pelatihan. LMK dan PKK bisa memberikan masukan, untuk teknis kita dampingi," ujar Sekda DKI Jakarta, Saefullah dalam rapat Badan Anggaran KUA-PPAS 2018 di DPRD DKI di Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Usulan anggaran biaya transportasi pendamping RW hingga Musrenbang sebesar Rp 150 ribu per pendamping tersebut sudah ditolak oleh DPRD DKI. "Ini (pendampingan RW, red) belum perlu. Jadi kami menolak," tegas Anggota Banggar DKI Jakarta, William Yani.

Menurut Yani, anggaran pendampingan RW tidak bermanfaat untuk warga Jakarta. Dia mengusulkan anggaran pendampingan RW bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. "Lebih baik Rp 1,6 miliar ini untuk program kepentingan rakyat dari pada untuk pelatihan," kata legislator dari Fraksi PDIP ini. (nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #anggaran-pendamping-rw #pemprov-dki #rapat-banggar-kua-ppas-2018 

Berita Terkait

Dorong Investasi Pemprov DKI di JICT

Jakarta Raya

Pendekatan Ini Atasi Masalah Ekosistem Danau di Jakarta

Jakarta Raya

Anggaran Revitalisasi TIM Capai Rp 1 Triliun

Jakarta Raya

DKI Responsif, Jabar Belum Ada Kabar

Megapolitan

Anies Minta Cawagub Taati Visi Kampanye

Jakarta Raya

IKLAN