Kamis, 15 November 2018 09:31 WIB
pmk

Headline

Sofyan Basir Dikabarkan Tersangka, KPK: Segera Kami Umumkan

Redaktur:

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir bergegas usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta beberapa waktu lalu. Foto:Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Beredar kabar di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/9/2018), yang menyebutkan Direktur PT PLN Sofyan Basir sebagai tersangka. Ini setelah pengakuan tersangka kasus suap PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih, yang kebali menyebutkan adanya pertemuan dirinya dengan Sofyan Basir untuk membahas pembangunan proyek PLTU Riau-1.

Eni kembali diperiksa, Jumat (7/9/2018). Keterlibatan Sofyan Basir pun diungkap Eni. Ia menyebut, Sofyan menerima jatah fee terkait kesepakatan kontrak kerjasama PLTU Riau-1. Rumah dan ruangan kantor Sofyan di gedung PLN pusat sudah digeledah penyidik KPK. Dokumen dan CCTV di dua tempat tersebut disita. Sofyan sendiri lebih dari sekali diperiksa di Gedung KPK.

Pengakuan itu kemudian memunculkan spekulasi bahwa KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang yang dikonfirmasi belum bersedia menjawabnya.” Kita tunggu saja ya,” kata Saut kepada wartawan, Jumat (7/9/2018).

Tak hanya Saut, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah pun INDOPOS coba dikonfirmasi atas kabar tersebut. Namun Febri membantah kabar tersebut. Ia memastikan saat ini penyidik masih fokus untuk merampungkan berkas tersangka Eni Saragih, Johannes Kotjo dan tersangka Idrus Marham.

"Sampai saat ini belum ada tersangka baru. KPK masih melakukan penyidikan terhadap tiga tersangka," kata Febri Diansyah saat di konfirmasi lewat pesan singkat.

Kasus ini bermula saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Eni Maulani Saragih Wakil Ketua Komisi VII DPR RI berada di kediaman Menteri Sosial Idrus Marham.

KPK menduga Eni menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total keseluruhan sekitar Rp 6,2 miliar.

Eni disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. (cr-1)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #sofyan-basir #kpk #idrus-marham #kasus-korupsi-pltu-riau-1 #idrus-tergerus-kasus-listrik 

Berita Terkait

IKLAN