Rabu, 14 November 2018 01:33 WIB
pmk

Indobisnis

IMLOW Desak Pemerintah Tertibkan Kontainer Bobrok

Redaktur: Redjo Prahananda

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Indonesia Maritime, Logistic and Transportation Watch (IMLOW) mendesak instansi berwenang menertibkan 80 persen peti kemas atau kontainer bobrok demi menjaga faktor keselamatan angkutan laut.

Sekjen IMLOW, Achmad Ridwan Tento menjelaskan, penindakan dan sanksi atas peti kemas usang telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adapun teknis kelaikan telah tertuang melaluin Peraturan Menteri Perhubungan No: 53/2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi.

"Agar tindakan konkret bisa teralisasi seperti karena UU sudah mengamanatkan sanksi bagi pelangga. Apalagi Kemenhub sudah melansir ada 80 persen kontainer beroperasi di tanah air tidak layak pakai. Apakah sudah mendapatkan sanksi?," ujar dia di Jakarta, Minggu (9/9/2018).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis sekitar 80 persen kontainer digunakan untuk kegiatan pengapalan ekspor impor dari dan ke Indonesia maupun untuk kegiatan antarpulau/domestik, dalam kondisi bobrok.

Masalah itu mulai nampak setelah Kemenhub melakukan sosialisasi dan publikasi Permenhub Nomor 53 tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi, di Jakarta pada 30 Agustus 2018 oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Penilaian kondisi itu didapat setelah Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub melakukan survey pada periode 2014-2015. Berdasarkan survey Ditjen Hubla itu, ternyata cuma 20 persen kontainer di Indonesia laik pakai sedangkan 80 persen memprihatinkan dan tidak memenuhi standard.

"Penindakan terhadap kontainer tidak layak pakai dapat dilakukan oleh penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) instansi terkait sebagaimana tertuang dalam UU Pelayaran," jelas Ridwan.

Dalam pasal 282 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan, selain penyidik pejabat polisi negara RI dan penyidik lain, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi lingkup tugas dan tanggung jawab pelayaran diberikan wewenang sebagai penyidik.

"Bahkan dalam beleid itu sudah diatur sanksinya.Makanya IMLOW mempertanyakan bagaimana tindak lanjut hasil survey dilakukan Kemenhub itu," jelas dia.

Ridwan melanjutkan, dalam pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan, setiap peti kemas sebagai bagian dari alat angkut wajib memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas.

Sedangkan, pasal 313 Undang-Undang itu menegaskan, setiap orang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (1) itu dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta.

"Saat survey kelaikan peti kemas yang dilakukan oleh Kemenhub itu, kan UU Pelayaran sudah diberlakukan. Pemerintah sudah harus membuat langkah konkret.” (dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: #imlow #tertibkan-kontainer-bobrok 

Berita Terkait

IKLAN