Jumat, 21 September 2018 05:30 WIB
pmk

Hukum

KPK Bidik Golkar dengan Pidana Korporasi Jangan Sekedar Wacana

Redaktur: Redjo Prahananda

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik partai Golkar dengan pidana korporasi mendapat dukungan dari sejumlah pemerhati hukum.

Dukungan ini menyusul penetapan sejumlah tersangka dari partai beringin oleh lembaga anti rasuah atas dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1. 

"Langkah tersebut sangat tepat sekali dan harus didukung semua pihak dengan tujuan supaya membuat terang benderang perkara tersebut," ujar pakar hukum Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad kepada INDOPOS, Minggu (9/9/2018). 

Langkah KPK membidik partai Golkar dengan pidana korporasi didorong dengan penetapan tersangka dari sejumlah politisi partai tersebut.

Sinyal tersebut diperkuat dengan munculnya pengakuan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih yang pernah diperintah oleh partai tersebut untuk mengawal proyek PLTU Riau-1. 

Menurut Suparji, jika terbukti menikmati aliran dana korupsi, maka partai tersebut bisa ditindak secara hukum dengan menggunakan tindak pidana korporasi. "Hukuman bisa berupa denda dan pencabutan statusnya sebagai korporasi berbentuk parpol," ungkap dia.

Dia berharap rencana KPK menetapkan Golkar sebagai tersangka korporasi bukan sekedar wacana tetapi harus tindakan nyata terarah dan terukur baik berupa penyelidikan maupun penyidikan.

Apalagi persoalan partai politik menerima dana haram, kata dia, sudah lama diungkapkan dan diketahui publik.

Antaralain, kasus mantan Bendahara Umum partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin terkait suap proyek wisma atlet di Hambalang. Selain itu, kasus gratifikasi dalam penetapan kuota impor sapi dan pencucian uang dengan terpidana, Ahmad Fathanah. 

"Sampai sekarang tanpa tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Sekarang momentum baik untuk mereaalisasikan itu," harap Suparji. 

Dukungan yang sama juga disampaikan oleh Koordinator Investigasi Central for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman.  "Kita akan dukung penuh KPK untuk membongkar kejahatan korporasi apapun bentuk dan kejahatan," jelas Jajang kepada INDOPOS, Minggu (9/9/2018). 

Ia pun merasa optimistis lembaga antirasuah pimpinan Agus Rahardjo cs dapat membongkar kejahatan korporasi akibat korupsi proyek PLTU Riau 1. "Membongkar kasus e-KTP sekaliber Ketua DPR dan Ketua Partai saja bisa, apalagi partai," jelas Jajang. 

Namun, dia tetap mengingatkan KPK bersikap profesional dalam menangani kasus kejahatan yang menggerus keuangan negara tersebut. "Sebagai Realisasi, KPK tetap harus mengacu kepada ketentuan dan aturan perundang-undangan," imbuh dia

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga tersangka yakni, Eni Maulani Saragih, pemilik Blackgold Natural Insurance Limited Johanes Budisutrisno Kotcjo, dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus tersebut. 

Dalam perannya, Idrus diduga sebagai pihak yang meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Mantan Sekjen Golkar itu mendapat iming-iming uang USD 1,5 juta oleh Johanes, namun apabila bos Blackgold berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Proyek PLTU Riau-1 sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya akan digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara dan China Huadian Engineering Co.Ltd.(ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #golkar #kpk #kpk-bidik-golkar-dengan-pidana-korporasi 

Berita Terkait

IKLAN