Jumat, 16 November 2018 07:07 WIB
pmk

Headline

Demokrat Jangan Main Dua Kaki

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati menilai, pemberian dispensasi bagi kader Partai Demokrat yang mendukung Jokowi - Ma'ruf Amin merupakan strategi politik dua kaki yang dimainkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Permainan politik dua kaki Partai Demokrat memang ciri khas SBY dalam melakukan manuver-manuver politiknya. Tujuannya, kata Wasisto, untuk meraih kursi kekuasaan.

"Saya pikir, Demokrat sedang memainkan strategi politik dua kaki ya, yang sebenarnya sama tujuannya yakni meraih kursi kekuasaan," kata Wasisto kepada INDOPOS di Jakarta, Minggu (9/9/2018).

Wasisto menuturkan, politik dua kaki ini merupakan strategi Partai Demokrat untuk melihat segala aspek, baik itu elektabilitas dan figur. "Oleh karena itu Demokrat menjadi oppurtunis," cetusnya.

Meski begitu, Partai yang kini berusia 17 tahun itu bisa saja dicap inkonsisten dalam beretika politik. Bahkan yang lebih parah, menurut Wasisto, bangunan koalisi parpol pengusung Prabowo - Sandiaga Uno bisa rusak.

"(Bisa rusak) dalam hal konsolidasi pemenangan. Ini kan sama saja Demokrat bisa jadi duri dalam daging. Misalnya kadernya di daerah justru dukung Jokowi," jelas akademisi ini.

Selain itu, strategi dua kaki yang khas dimainkan SBY dalam rangka mengedepankan sikap pasifis. Wasisto, mendefinisikan pasifis dengan tidak menunjukkan sikap berpolitik secara mencolok baik itu pro atau kontra pemerintah.

"Yang jelas, Demokrat ingin dirangkul dalam kabinet," kata Wasisto.

Terpisah, Direktur Eksekutif Populi Center, Usep Saiful Ahyar menilai, pemberian dispensasi ini sebagai strategi SBY untuk mempertahankan kadernya tidak lari dari Demokrat. Ini sekaligus mengamankan suara partai dalam ajang Pileg 2019. 

Sebab, cottail effect yang diberikan Prabowo Subianto akan lari ke Partai Gerindra semua sebagai partai politik pengusung utama. Sementara Partai Demokrat yang merupakan partai pendukung tak kebagian jatah cottail effect.

"Partai Demokrat lebih membaca cottail efeknya yang tidak ke mereka, maka dalam hal ini menyelamatkan partainya, biar kadernya nggak lari meski di pilpres tidak mengikuti keputusan DPP," urai Usep saat dihubungi INDOPOS di Jakarta, Minggu (9/9).

Ia menjelaskan, bila dilihat dari perjalanan Demokrat mendukung Prabowo, memang seperti setengah hati. Bahkan SBY terkesan membiarkan anak buahnya yang secara jelas balik badan mendukung Jokowi dengan tidak memberi sanksi tegas kepada mereka. 

Beberapa diantaranya antara lain Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, Ketua DPD Ddmokrat Jawa Timur Syaefullah Yusuf, Gubernur Papua Lukas Enembe serta Anggota Dewan Kehormatan DPD Demokrat Jawa Barat Deddy Mizwar.

Usep menuturkan, memang pada dasarnya sebagai partai yang bukan pengusung utama paslon, baik di kubu Jokowi maupun Prabowo, biasanya akan mengalami perpecahan di basis grassroot. Ini lantaran cottail effect lebih banyak ke parpol pengusung utama seperti PDIP di kubu Jokowi dan Gerindra di Kubu Prabowo. 

Lalu dalam konteks Demokrat, Usep semakin yakin berpandangan bahwa kader partai Demokrat di tingkatan bawah tidak solid mendukung Prabowo - Sandi.

"Pemilih Demokrat fifty-fifty (50:50) dalam memilih Jokowi atau Prabowo. Menurut saya tidak akan solid juga memilih Prabowo," cetusnya.

Selanjutnya, bila memang Demokrat bakal memberi dispensasi terhadap kadernya yang mendukung Jokowi, ibarat boomerang ada resiko yang akan dihadapi partai besutan SBY itu.

Kata Usep, bisa jadi para konstituen akan berpikiran Partai Demokrat tidak tegas dan selalu mencari aman.

"Jadi risiko juga memilih ini, Demokrat akan dianggap partai yang tidak tegas, setengah hati, keputusannya selalu mencari aman. Ini akan berpengaruh kepada elektabilitas partai secara keseluruhan," paparnya.

Apalagi bila melihat trek record sepanjang empat tahun ke belakang setelah SBY tak lagi menjadi Presiden, lanjut Usep, Partai Demokrat selalu menyatakan netral baik dalam pengambilan keputusan atau pengambilan sikap politik yang lebih rumit. 

Padahal, kata Useo, menjadi parpol itu harus bersikap dengan tegas, bahwa ada konsekuensi yang harus ditanggung dalam pengambilan sikap. "Ini menjadi salah satu faktor yang membuat elektabilitas Demokrat selalu merosot (sejak 2014) dan ini terbukti," ungkapnya.

Demikian pula terhadap parpol koalisi pendukung Prabowo - Sandi. Menurut Usep, meski tidak akan mengganggu pencalonan namun dari basis konstituen akan tetap ada pengaruhnya.

"Jadi kerugian juga, ini kan ada tenaga yang harusnya solid malah ndak solid, gimana mau memimpin Indonesia, menyolidkan koalisi saja tidak bisa," sindirnya.

Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief membantah partainya bermain dua kaki di ajang Pilpres 2019. Menurutnya, alasan partainya membolehkan para kader mendukung Jokowi - Ma'ruf Amin karena pihaknya juga memikirkan secara matang suara partai di Pileg 2019.

"Kan kita perlunya untuk pileg. Jadi misalnya kan sudah dibicarakan juga dengan Pak Prabowo di beberapa daerah. bukannya main dua kaki tapi memang misalnya kayak di NTT, di Bali, Papua kan memang di sana bukan basis Prabowo," kata Andi di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).

Ia menegaskan, kader Demokrat boleh dikatakan pembangkang apabila tak mendukung Prabowo-Sandiaga  di daerah yang menjadi lumbung suara Prabowo - Sandi. 

Namun apabila kader partai ini mendukung kubu lawan di wilayah yang bukan menjadi lumbung Suara Prabowo - Sandi, Demokrat tak akan ambil pusing.

"Kalau namanya pengkhianatan dari kita adalah kalau di basis Pak Prabowo kita gak dukung dia. Itu baru pengkhianatan. Kita kan ada kebutuhan caleg juga untuk nyaleg jadi fleksibel movement aja gerakan yang fleksibel. Jadi masih bisa dibicarakan," imbuh dia.

Berdasarkan hitungan politik, lanjut Andi, Prabowo-Sandiaga tak akan mendapatkan suara yang signifikan di Papua padaPilpres 2019 mendatang. Karena itu, wajar saja bila pihaknya mengizinkan Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Papua Lukas Enembe juga mendukung Jokowi.

"Untuk sementara saat ini masih Papua ya. Sulut (Sulawesi Utara) kan masih imbang. Masih Papua karena kan kita berkepentingan juga dengan suara di Papua ya kan. Kalau kita paksakan juga pak Prabowo kan gak terlalu besar. Tapi kalau di Jabar (Jawa Barat) kita harus mati-matian," tukasnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat memberikan izin kepada 4 DPD Provinsi untuk mendukung bakal capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin di perhelatan Pilpres 2019 mendatang. Di antaranya adalah Provinsi Papua dan Sulawesi Utara. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga suara partai di Pileg 2019. 

"(Dua provinsi lagi) nanti kami akan sampaikan. Kami pertimbangkan dispensasi khusus mengingat kader-kader kami di sana juga tidak boleh jadi kesulitan mencari pemilih bagi dirinya, caleg-caleg kita." kata Kadiv Advokasi Hukum PD, Ferdinand Hutahaen

Ferdinand menuturkan, rencana dispensasi ini bukan untuk mengamankan kader dan rencana ini hanya khusus di Papua saja. Rencana ini merupakan jalan tengah dari solusi pemilih Papua yang masih menggunakan noken di beberapa daerah. 

"Maka kami harus punya strategi khusus agar pileg kami dapat dan pilpres juga kami bisa menyumbang suara untuk Prabowo. Kami baru pikirkan di Papua daja," pungkasnya. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #partai-demokrat #pilpres-2019 #demokrat-main-aman 

Berita Terkait

IKLAN