Senin, 24 September 2018 10:45 WIB
pmk

Headline

Jokowi Harus Jujur soal Kegagalan Ekonomi

Redaktur:

Presiden Jokowi.

INDOPOS.CO.ID - Pernyataan ekonom Amerika di Universitas Johns Hopkins, Prof Steve Hanke, bahwa Presiden Joko Widodo omong kosong karena menyebut lemahnya nilai mata uang rupiah atas dolar AS karena faktor luar, mendapat dukungan dari sejumlah partai oposisi. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto misalnya. Menurut dia, Presiden Jokowi hanya melempar masalah demi menutup kegagalan atas kinerja pemerintahannya.

"Kalau memang gagal, katakan saja. Toh, rakyat pengen negeri ini baik. Dan saya sepakat dengan Steve Hanke, itu omongan Jokowi dan para menterinya omong kosong,"  kata Yandri kepada INDOPOS di Jakarta, Minggu (9/9/2018).

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh partainya, ucap Yandri, lemahnya rupiah karena faktor aktivitas ekonomi di dalam negeri. "Kalo dari data transaksi berjalan di Indonesia kan memang sangat menyedot kebutuhan dolar. Hal yang paling gampang dilihat adalah maraknya impor pangan yang tidak perlu selama pemerintahan Jokowi. Ada impor beras, jagung, gula, kedelai,  garam dan lainnya. Kan kalau mau impor harus pakai dolar," kata Yandri.

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini pun menerangkan, impor pangan yang dilakukan pemerintahan Jokowi juga telah menyakitkan para petani dalam negeri. "Sudah bukan rahasia umum,  kami di DPR juga sering mendapat masukan dari para petani dan pedagang. Bahwa barang yang diimpor ternyata juga menjadi ironis ketika pasokan di dalam negeri justru sedang surplus atau memasuki tahap panen,"  ujarnya.

Atas dasar itu,  lanjut politisi asal Banten ini,  Jokowi diminta memberikan bukti nyata untuk menurunkan secara signifikan mata uang dolar.  "Hadapi permasalahan ini dengan sistimatis,  terukur dan tunjukkan hasil. Kalau bisanya menyalahkan orang lain. Buat apa ada pemerintah?" tandasnya.

Senada juga diucapkan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.  Kepada INDOPOS,  dirinya juga secara tegas membenarkan pernyataan Steve Hanke.

"Saya melihat apa yang diucapkan oleh Prof Steve meski agak terlalu kasar dengan menyebut omong kosong, tapi itulah fakta yang menurut ku benar terjadi," kata Ferdinand.

Menurut dia, Presiden Jokowi tampak menutupi kegagalannya dengan menyalahkan pihak luar negeri atau pihak lainnya. "Dan itu seperti kebiasaannya yang juga suka menyalahkan masa lalu," cetusnya.

Sama halnya dengan Yandri,  lanjut Ferdinand,  rakyat saat ini membutuhkan perbaikan ekonomi. "Rakyat itu simpel saja. Kepingin semuanya serba murah,  serta mudahnya mendapat penghasilan atau lapangan pekerjaan,"  tambahnya.

Sekretaris bidang Ekuintek DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Handi Risza juga secara tegas menyebutkan,  pelemahan nilai tukar rupiah sudah di ambang batas. Meski saat ini menguat di kisaran Rp 14.800 dari Rp 15.000,  lima hari sebelumnya.

"Lebih dari Rp 14.500 per dolar AS bagi saya itu sudah diambang batas. Butuh gebrakan nyata.  Jangan cuma turun banyak,  eh menguatnya rupiah sedikit-sedikit," tegasnya kepada INDOPOS.

Dirinya menyatakan, kebijakan intervensi Bank Indonesia (BI)  yang menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menguatkan mata uang rupiah itu hanya bersifat jangka pendek. "Ke depan tentu tidak hanya mengandalkan kebijakan BI semata. Mengingat cadangan devisa (cadev) yang terus menurun. Bank Indonesia mencatat, cadev sebesar USD 119,8 miliar pada akhir Juni 2018, turun menjadi USD 118,3 miliar pada Juli 2018. Terjadi penurunan cadev sebesar USD 1,5 miliar dalam satu bulan terakhir. Bahkan penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan penurunan pada akhir  Juni 2018 yang sebesar USD 3,1 miliar dari posisi akhir Mei yang sebesar USD 122,9 miliar," ucapnya.

Dirinya juga menerangkan, sampai saat ini pemerintah belum bisa mengambil manfaat dari pelemahan rupiah, untuk mendorong kinerja ekspor nasional. "Defisit neraca perdagangan masih mengalami defisit. Pada bulan Juli 2018, defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai USD2,03 miliar sehingga secara kumulatif defisit neraca perdagangan sampai Juli 2018 sudah lebih dari USD 3 miliar. Jika tidak ada kebijakan yang diambil Pemerintah, diperkirakan angka ini akan terus bertambah," ungkapnya.

Handi yang juga menjadi dosen ekonomi makro di salah satu universitas swasta menjelaskan, meski nilai ekspor mengalami kenaikan,  namun hal itu masih kalah dengan kebijakan impor.

"Di bulan Agustus saja jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, nilai ekspor Indonesia ini mengalami peningkatan 25,19 persen dari bulan sebelumnya yang terdiri dari kenaikan ekspor nonmigas sebesar 31,18 persen dan penurunan ekspor migas sebesar 15,06 persen. Tetapi di sisi lain, kenaikan nilai impor terus  mengalami peningkatan, bahkan lebih tinggi dari ekspor,"terangnya.

Kata Handi, data pada bulan Juli 2018 menunjukkan impor mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017, nilai impor Indonesia naik 31,56 persen.

Kenaikan nilai impor ini akan terlihat jauh lebih besar lagi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bila dibandingkan dengan Juni, nilai impor Indonesia naik 62,17 persen yang terdiri dari kenaikan impor migas 22 persen dan non migas 71 persen.

Kenaikan impor tersebut tidak hanya disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Tetapi juga akibat volume impor yang juga mengalami kenaikan sangat besar, yaitu sekitar 51 persen dibanding satu bulan sebelumnya. "Artinya permintaan terhadap barang Impor makin tinggi hingga saat ini yang tidak berbanding dengan ekspor," ungkapnya.

Akibat kebijakan impor itu,  maka kata Handi, kondisi neraca perdagangan terus tergerus. Bahkan kondisi ini telah dialami dalam beberapa tahun terakhir, semenjak tidak adanya kebijakan industri yang kuat.

Lalu,  dengan lemahnya kebijakan industri nasional, ujar Handi orientasi kepada ekspor juga menurun.  "Bahkan 16 paket kebijakan yang sudah dikeluarkan Pemerintah kurang efektif untuk mendorong ekspor," ucapnya.

Meski pada saat ini pemerintah mencoba akan memperlakukan pembatasan impor. Namun, tuturnya,  hal itu juga menjadi dilemma, karena pondasi industri dalam negeri belum kuat.

"Jika industrinya kuat, maka kebijakan ini mungkin akan membantu. Tetapi jika tidak didukung oleh industri yang kuat, maka dikhawatirkan justru akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Berbeda dengan China yang memiliki industri yang kuat dan murah sehingga siap menghadapi perang dagang (trade war)," katanya.

Lebih lanjut,  Handi menyarankan agar pemerintah segera  memilih kebijakan yang berorientasi kepada pengembangan ekspor. "Penguatan kebijakan industri, dengan melakukan pembangunan sektor industri dan perdagangan diarahkan pada pengembangan produk yang berorientasi pasar ekspor, sehingga diharapkan akan bisa mengurangi defisit perdagangan. Bahkan juga akan memperkuat fundamental ekonomi nasional di masa yang akan datang. Yakni harga murah,  kesehatan dan pendidikan Kerja nyata dan bukan omong kosong," tutupnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon juga membenarkan  pernyataan yang dilontarkan ekonom Amerika di Universitas Johns Hopkins, Prof Steve Hanke. Dari laman Twitter @fadlizon yang diunggah pada Kamis (6/9/2018),  Fadli menanggapi cuitan Steve Hanke yang mengomentari omongan Presiden Joko Widodo yang menyalahkan faktor eksternal terkait pelemahan rupiah, seperti dibertakan oleh reuters, Rabu (5/9/2018).

Dalam pemberitaan tersebut, Jokowi mengatakan jika hanya ada dua kunci untuk menyelamatkan rupiah. Yakni menggenjot investasi dan meningkatkan ekspor.

"Hanya ada dua kunci, investasi harus terus meningkat dan ekspor juga harus meningkat sehingga (kita) dapat menyelesaikan defisit saat ini," kata Jokowi.

Tak hanya itu, disebutkan pula jika saham Indonesia tenggelam paling dalam hampir dua tahun karena kemerosotan pasar negara berkembang. Jokowi pun menyalahkan faktor eksternal untuk penurunan rupiah ke posisi terendah 20 tahun terakhir.

Diketahui, aset-aset Indonesia tidak laku karena investor keluar dari pasar negara berkembang dengan kerentanan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang meningkat. Hal itu disebabkan mereka khawatir dengan defisit neraca yang berjalan.

Menanggapi hal tersebut, Steve Hanke menyebutkan, Jokowi hanya omong kosong, yang  menyalahkan rentetan faktor eksternal sehingga rupiah terjun bebas. Steve pun mengatakan, jika AS dan IMF tidak berencana untuk menggulingkan Soeharto 20 tahun lalu, maka Indonesia akan memiliki rupiah yang sehat saat ini.

"#Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa faktor eksternal berada di belakang #jatuhnya rupiah ke posisi terendah 20-tahun. Omong kosong apa. Jika AS & IMF tidak berencana untuk menggulingkan Soeharto 20 thn lalu, Indonesia akan memiliki dewan mata uang & rupiah yang sehat," kata Steve.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon mengaku setuju. Fadli Zon pun mengatakan, jika hal ironis terjadi karena Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan IMF dan Bank Dunia Oktober mendatang.

"Setuju. Ironisnya, pemerintah akan menjadi tuan rumah pertemuan IMF / Bank Dunia pada Oktober 2018 nanti akan menghabiskan biaya USD 70 juta," ujar Fadli Zon.

Sebelumnya, Jokowi seperti dikutip dari laman setkab.go.id menyalahkan faktor eksternal atas penurunan rupiah ke posisi terendah dalam 20 tahun terakhir ini. “Ini adalah faktor eksternal yang bertubi-tubi, baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di Amerika, yang berhubungan dengan perang dagang AS-China, maupun yang berkaitan dengan krisis di Turki dan Argentina,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Pelepasan Ekspor Mobil Toyota, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/9) pagi.

Menurut Jokowi, hanya ada dua, di investasi yang harus terus meningkat dan ekspor yang juga harus meningkat sehingga bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan.

Indonesia sendiri memang akan menjadi tuan rumah pertemuan IMF dan World Bank (WB). Pertemuan itu akan digelar di Bali, 12-14 Oktober 2018.

Hal ini dibenarkan Luhur Binsar Panjaitan selaku Ketua Panitia Nasional Annual Meeting International Monetary Fund-World Bank (AM IMF-WB).  Diperkirakan, akan ada 20 ribu orang dari 189 negara anggota yang akan bertandang. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #presiden-jokowi #kegagalan-ekonomi #pelemahan-rupiah #harga-dolar #nilai-tukar-rupiah 

Berita Terkait

Saving Rendah karena Ada Kebocoran

Headline

Saving Rendah karena Ada Kebocoran

Headline

Saving Rendah karena Ada Kebocoran

Headline

IKLAN