Sabtu, 22 September 2018 02:50 WIB
pmk

News in Depth

Beda Tafsir Caleg Eks Koruptor

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Delapan belas bakal calon legislatif bekas koruptor hingga Rabu (5/9) telah diloloskan Bawaslu menjadi calon anggota legislatif. Mereka sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU lantaran berstatus bekas koruptor.

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikukuh tetap meloloskan 18 orang caleg DPRD dan DPD dengan argumen Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan tidak dapat digunakan. Pasalnya, ada norma baru yang ditambahkan berupa bekas koruptor tidak boleh nyaleg. Norma ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 mengenai Pemilu.

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, dalam PKPU 20/2018 pasal 7 mengenai syarat calon, tidak disebutkan ada aturan mengenai bekas koruptor nyaleg. Dalam pasal 4 mengenai pencalonan hanya mengatur soal pakta integritas partai politik yang harus mengajukan calon yang bersih dari korupsi.

Sementara ketika ada bekas koruptor yang nyaleg itu merupakan tanggungjawab parpol, meski pada akhirnya tetap saja terdapat 199 bekas koruptor nyaleg. ”Tidak ada larangan bekas koruptor nyaleg dalam Undang-Undang. Karena keputusan ini berdasarkan atas pertentangan antara PKPU 20/2018 dengan Undang-Undang 7/2017 maka yang diambil seharusnya Undang-Undang. Oleh sebab itu, kami membatalkan SK KPU yang kemudian berisikan muatan itu,” urai Abhan di Kantor Bawaslu Jakarta, Senin (3/9).

Adapun pakta integritas yang ditandatangani ketum dan sekjen parpol, kata Abhan, ketika tidak ditepati maka yang harus dihukum adalah partainya, bukan calonnya. Meski begitu, di PKPU juga tidak diatur ketika parpol tetap mendaftarkan bekas koruptor nyaleg. ”Kalau di PKPU tidak memenuhi pakta integritas gimana?  Itu nggak ada normanya (sanksi),” ungkap Abhan.

Anggota Bawaslu lain, Rahmat Bagja menambahkan bahwa keputusan meloloskan 18 bekas koruptor nyaleg telah berdasarkan hak konstitusionalitas mereka sebagai warga negara yang mempunyai hak dipilih dan memilih sebagaimana pasal 28 j UUD 1945. Bagja telah memprediksi, ketika KPU tetap ngotot memasukkan larangan bekas koruptor nyaleg ke PKPU 20/2018 akan bermasalah. ”Hal ini sempat diprotes juga oleh Kemenkumham kan, anehnya syarat calon anggota berubah menjadi syarat pencalonan. Kalau konsisten dengan itu maka seluruh dapilnya harus hilang juga sesuai dengan syarat pencalonan,” katanya.

Sebenarnya solusi untuk mengatasi beda pandangan ini menurut Bagja dengan menunggu Judicial Review PKPU 20/2018 ke Mahkamah Agung (MA). Beberapa pihak juga telah mengajukan JR dan Bawaslu pun satu pandangan mengenai hal ini, akan tetapi MA tidak bisa langsung memberi putusan. Sebab, Undang-Undang 7/2017 yang dijadikan patokan dalam memutuskan juga tengah di JR Mahkamah Konstitusi (JR). Hasilnya pun belum keluar. ”Dengan kondisi seperti ini, kami tetap memutuskan bekas koruptor memenuhi syarat. Teman-teman calon anggota legislatif ini kan, yang diputuskan oleh Bawaslu perlu kepastian hukum juga. Jadi perlu dilaksanakan putusannya,” bebernya.

Bagja menyarankan, ketika MA memutuskan isi PKPU 20/2018 dinyatakan sesuai dengan Undang-Undang, pihaknya akan mematuhi putusan tersebut dan akan mengoreksi putusan 18 bekas koruptor tersebut. Sebaliknya, ketika MA menyatakan berlawanan, maka KPU harus memasukkan bekas koruptor menjadi caleg.

Sementara itu, Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan menuturkan putusan lembaga yang dipimpin oleh Abhan tersebut akan menjadi bola salju yang memantik para bacaleg napi koruptor yang TMS untuk menggugat ketetapan KPU. ”Ini akan membesar terus dan semacam (Bawaslu) fasilitasi atau memberi jalan kepada mantan napi korupsi lainnya yang sebelumnya berstatus TMS menjadi melakukan gugatan yang sama,” ucapnya.

Dalam menetapkan TMS bacaleg, kata Wahyu, KPU telah berpedoman pada aturan PKPU nomor 26 tahun 2018 dan PKPU nomor 20 tahun 2018 mengenai larangan napi koruptor nyaleg baik DPR disemua tingkat dan DPD RI. KPU telah sesuai dengan pasal 4 PKPU 20/2018 mengenai pencalonan, lalu dituliskan dalam formulir B mengenai syarat pencalonan. ”Nah kalau syaratnya tidak dipenuhi gimana? TMS kan,” tandasnya.

Bila memang dua PKPU itu dinyatakan salah oleh MA, kata Wahyu, pihaknya akan mematuhi putusan tersebut. Namun sekarang ini MA belum memutuskan. Jadi Wahyu pun meminta Bawaslu untuk tidak melebihi kewenangan MA. ”Bawaslu jangan bertindak seperti MA dong, yang berhak membatalkan PKPU, yang berwenang kan hanya MA,” cetus komisioner asal Banjarnegara, Jawa Tengah itu. Ia menegaskan akan menunda putusan gugatan Bawaslu yang meloloskan lima bacaleg tersebut. KPU juga akan berkirim surat untuk mengoreksi putusan lembaga pengawas pemilu itu.

Komisioner KPU lain, Ilham Saputra menambahkan, penundaan rekomendasi Bawaslu dilakukan karena Bawaslu tidak mempertimbangkan PKPU 26/2018 dan 20/2018 dalam meloloskan lima bacaleg tersebut. ”Kalau kami membaca amar putusannya, (Bawaslu) tidak ada pertimbangan di PKPU kami didalam situ. Padahal PKPU kami sudah diundangkan, maka dia berlaku dan harus dijadikan konsideran dalam tiap memutuskan sesuatu,” jelasnya.

Ketua KPU Arief Budiman menyebut jalan keluar dari polemik yang berkembang saat ini terkait PKPU adalah putusan MA. Selama putusan tersebut belum diketok palu, KPU akan tetap mengacu pada PKPU. ”Karena ada beda pendapat, saya pikir untuk persoalan seperti ini jalan keluarnya adalah putusan MA terkait judicial review itu. Saya berharap semua menghormatinya,” ujar Arief.

Menurutnya, apakah nantinya PKPU dinyatakan sesuai dengan UU atau tidak, semua pihak harus menghormatinya. Semua pihak pun harus pula mengimplementasikan putusan tersebut. ”Kalau dinyatakan tidak sesuai, ya KPU akan ikuti apa yang diatur dalam UU. Tapi kalau sesuai UU, maka apa yang dilakukan KPU sekarang itu yang kita ikuti,” jelasnya.

Ia menilai, proses ini sebetulnya tidak mengganggu proses penetapan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019. Itu karena setiap tahapan sudah mengatur aktivitas di masing-masing tahapan, jadi apa pun putusannya dan kapan pun putusan itu dikeluarkan, KPU akan masuk ke tahapan tersebut. ”Kecuali putusan MA itu memerintahkan secara eksplisit KPU harus melakukan apa. Di tahapan apapun, kalau diperintahkan eksplisit maka akan dikerjakan,” kata Arief.

Misalnya, sambung Arief, tahapan pencalonan sudah lewat, tapi KPU diperintahkan memasukkan calon tersebut. Jika demikian, KPU harus membuat tahapannya untuk memasukkan nama mereka. Tapi, kalau tidak ada perintah itu, tahapan yang saat ini tengah berjalan sudah sesuai tahapan yang sudah disusun KPU.

Untuk itu, selama belum ada putusan MA, KPU akan mengacu kepada PKPU. Arief menuturkan, dalam surat KPU yang dikirimkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pihaknya mengatakan kalau ada putusan yang tak sesuai PKPU, maka KPU belum bisa menindaklanjuti putusan itu. ”Kami tidak mengatakan putusan itu kami tolak, tapi tidak sesuai dengan PKPU. Syarat-syarat ketentuan itu tidak sesuai. Kecuali PKPU ini dinyatakan tidak sesuai UU maka kita jalankan putusan MA itu,” ujar Arief. (jaa)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #caleg-eks-koruptor 

Berita Terkait

UU Pemilu sebagai Pemicu

News in Depth

Tripartit Jadi Solusi

News in Depth

IKLAN