Kamis, 15 November 2018 01:36 WIB
pmk

News in Depth

Tripartit Jadi Solusi

Redaktur:

Ilustrasi. Petugas KPU melakukan verifikasi Bakal Calon Caleg Parpol 2018.

INDOPOS.CO.ID - Perseteruan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu)  terkait calon legislatif eks koruptor menjadi perhatian parlemen. Kalangan politisi di Senayan menilai, tripartit antara kedua lembaga itu dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diyakini menjadi solusi.

”KPU,  Bawaslu dan DKPP harus segera cari solusi jangan sampai rakyat terus dibikin bingung atas keberadaan caleg koruptor itu,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera kepada INDOPOS di Gedung DPR RI, Jakarta, belum lama ini.

Namun, politisi PKS ini lebih berpandangan bahwa pendapat KPU sudah benar karena lembaga yang dipimpin oleh Arief Budiman ini punya kewenangan dengan Peraturan KPU nya yang belum dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). ”Dan KPU berpandangan untuk memperbaiki proses pemilu harus mulai dari hulu yaitu kualitas calegnya,” terangnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi II DPR lainnya, Henry Yosodiningrat, mengakui bahwa pemerintah, DPR, partai politik dan pengawas pemilu masih berbeda pendapat dengan KPU terkait PKPU nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan napi koruptor ikut pemilihan legislatif pada Pemilu 2019 mendatang.

Menurutnya, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Pemilu menyatakan seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. ”Yang tidak diperkenankan adalah bandar narkoba dan kejahatan seksual anak,” kata Hendri kepada wartawan.

Selain undang-undang, menurut politikus PDIP ini, penolakan PKPU mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, yang memperbolehkan mantan Napi koruptor boleh maju sebagai Caleg di Pemilu 2019 mendatang. ”Kalau sudah jadi keputusan MK itu bagi kami ya kami ikuti apa yang menjadi keputusan MK. Jadi sudah selesai DPR dan pemerintah,” katanya.

Henry menjelaskan PKPU sebagai perpanjangan dari Undang-Undang Pemilu, sehingga posisinya tidak bisa lebih tinggi dari undang-undang tersebut. ”Dalam rapat konsultasi sudah diputuskan bahwa pemerintah, DPR dan Bawaslu berpendapat, PKPU harus sesuai dengan undang-undang yang ada,” tukasnya.

Atas polemik yang ada, kata Hendri, Komisi II juga telah berkonsultasi dengan pimpinan DPR. ”Komisi II telah menyampaikan hal ini pada pimpinan DPR untuk mengambil langkah-langkah bersama pemerintah menyikapi masalah ini,” tambahnya.

Pendapat berbeda diutarakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan yang tegas meminta Bawaslu tidak tebang pilih terkait bacaleg eks napi kasus korupsi. ”Saya langsung sama Ketua Bawaslu kita tanda tangan pakta integritas bahwa tidak akan mengusung caleg korupsi. Tapi harus berlaku semuanya, jangan ada yang boleh dan tidak,” kata Zulkifli. 

Menurut dia, jika ada perbedaan sikap dalam meloloskan mantan napi korupsi, maka akan memunculkan pertanyaan publik. Publik akan menilai kalau Bawaslu berpihak. ”Kalau ada yang beda-beda tentu publik menjadi bertanya mengapa ini boleh itu tidak boleh, kan aturan sama saja gitu. Aturan berlaku untuk semuanya ya. Kalau nanti beda kan nanti akan ada ketidakpercayaan kepada pubik,” ujarnya.

Meski begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)  ini juga sepakat agar Bawaslu dengan KPU bisa duduk bersama untuk menyelesaikan konflik ini. Dia mengingatkan perlu ada kehati-hatian di tahun politik ini. ”Ini saya kira kritik untuk KPU dan Bawaslu, hati-hati ini tahun politik. Kalau nanti kepercayaan publik berkurang, berbahaya. Bisa tidak legitimate,” tandasnya.  (dil) 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #caleg-eks-koruptor 

Berita Terkait

UU Pemilu sebagai Pemicu

News in Depth

Beda Tafsir Caleg Eks Koruptor

News in Depth

IKLAN