Sabtu, 17 November 2018 03:36 WIB
pmk

Banten Raya

Pemkot Tangerang Segera Copot Lurah Paninggilan

Redaktur:

SHM- Ilustrasi sertifikat hak milik tanah. DOK INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berjanji akan mencopot status pegawai negeri sipil (PNS) Lurah Peninggilan Mas’ud. Alasannya, oknum ini terbukti terlibat dalam kasus pungutan liar (Pungli) pengurusan sertiikat tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Ciledug. Bahkan, sanksi sementara menonjobkan sang lurah ini segera dilaksanakan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Akmad Lutfi mengatakan, sanksi pemberhentian Mas’ud sebagai pegawai negara dapat dilakukan Pemkot Tangerang. Mengingat ulah Lurah Peninggilan ini melakukan pungli pengurusan sertifikat oleh pemerintah pusat telah melanggar regulasi kerja aparatur sipil negara (ASN). Dalam aturan itu terdapat sanksi jika PNS melanggar aturan kerja.

“Ini sanksi yang paling berat yang dapat dikenakan pada Mas’ud. Karena sudah melanggar aturan ASN, apalagi melakukan pungli ke masyarakat tak mampu. Maka masalah ini akan kami selidiki lagi,” katanya kepada wartawan dan INDOPOS, Minggu (9/9).

Tak sampai di sana, lanjut Lutfi, keputusan pemberhentian Lurah Peninggilan itu dapat dilakukan BKPSDM setelah adanya putusan inkrah dari Pengadilan Negeri (PN) Kota Tangerang atas kasus pungli PTSL tersebut. Sebab dalam aturan ASN pemberhentian itu dapat dilakukan jika PNS dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Sehingga Pemkot Tangerang tidak melakukan kesalahan prosedur dalam pemberian sanksi berat pada PNS yang melanggar kedisiplinan kerja.

“Kalau bukan Tipikor mungkin sanksinya berupa penurunan pangkat. Nah kami harus menunggu dulu vonis dari PN agar dapat diberhentikan. Kami harus ikuti prosedur yang ditetapkan,” paparnya.

Untuk sementara, sambung Lutfi, upaya yang dilakukan Pemkot Tangerang memberikan sanksi pada Mas’ud adalah menonaktifkannya sebagai Lurah Peninggilan. Pemberian surat nonjob itu akan dilakukan BKPSDM setelah adanya surat salinan dari Kejari Tangerang terkait penetapannya sebagai tersangka pungli PTSL. Jajarannya juga telah meminta surat tersebut ke korps adhiyaksa Kota Tangerang.

“Kami belum menerima surat salinan resmi karena lagi diproses Kejari. Ini juga atas instruksi Pak Wali Kota. Kalau suratnya turun, langsung di nonjobkan. Tim sudah kami kirim untuk mengurus surat ini,” ungkapnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria,Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng mengaku kecewa adanya perilaku okmum lurah di Kota Tangerang yang melakukan pungli kepada warga penerima program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018.

“Meski kasus tersebut tidak melibatkan staf saya, namun saya sangat kecewa karena nantinya akan berdampak terhadap pencapaian target penyelesaian PTSL di Kota Tangerang,” ujar Tenri Abeng kepada INDOPOS,Minggu (9/9). 

Andi mengaku belum mendapatkan laporan secara rinci terkait kasus pungli PTSL yang menjerat oknum Lurah Paninggilan tersebut. Namun,pihaknya sudah mewanti-wanti dalam setiap sosialiasi kepada panitia di tingkat desa dan kelurahan agar menjalankan program PTSL mengacu kepada SKB tiga menteri.

“Saya belum tahu persis kasusnya seperti apa.Namun demikian, jauh hari sebelum pelaksanaan program PTSL ini, petugas BPN sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan bahwa program PTSL tersebut gratis, terkecuali untuk biaya patok dan meterai dibebankan kepada pemohon yang mengacu kepada SKB tiga Menteri,” ujar Andi.

Sebelumnya, Kejari Kota Tangerang menetapkan status Lurah Peninggilan Mas’ud sebagai tersangka kasus dugaan pungli pelaksanaan PTSL di Kecamatan Ciledug. Penetapan itu dilakukan karena PNS Pemkot Tangerang terbukti memungut iuran kepada masyarakat tak mampu dengan besaran Rp1 juta sampai Rp1,5 juta/orang. Adapun dana yang dipungut Mas’ud  mencapai Rp900 juta. Penyelidikan terhadap kasis pungli terus dilakukan Kejari untuk menangkap sejumlah orang yang terlibat kasus tersebut. Korps Adhiyaksa ini menyatakan akan ada lagi tersangka baru dari kasus tersebut. (cok/yas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pungli #pemkot-tangerang 

Berita Terkait

Buruh Tuntut Kenaikan Upah 25 Persen

Banten Raya

Jam Operasional BRT II Dipangkas

Banten Raya

Pasar Tanah Tinggi Sumber Kemacetan

Banten Raya

Pemkot Tunggu Restu KASN

Banten Raya

IKLAN