Nasional

Menkeu: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bukan Bohong

Redaktur: Redjo Prahananda
Menkeu: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bukan Bohong - Nasional

Menteri Keuangan Sri Mulyani

INDOPOS.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung merespon komentar Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution  menilai rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah,  berada di level 10 persen.

Menurut Sri Mulyani rasio pajak pada 2018, untuk rasio pajak sempit sebesar 10,47 persen. Sedangkan, rasio pajak luas 11,57 persen (termasuk Sumber Daya alam minyak gas dan pertambangan). Pada RAPBN 2019, untuk rasio pajak sempit  11,04 persen dan rasio pajak luas 12,11 persen.

"Kalau masalah rasio pajak dianggap lemah, bukankah justru pemerintah sudah berkali-kali menyatakan sedang melakukan reformasi perpajakan," ujar Sri Mulyani kepada INDOPOS di Jakarta  Senin, (10/9/2018). 

Termasuk kata dia,  melakukan tax amnesti, melakukan kerja sama internasional melalui Automatic Exchange of Information (AEOI ) sampai membuat Perpu. Kerena itu menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut,  pertumbuhan penerimaan pajak kita semakin meningkat.

"Angka terakhir pertumbuhan penerimaan perpajakan kita 16,5 persen (Agustus 2018). Jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, Masa seperti itu dianggap berbohong?,"

Pada diskusi dengan tema “Bisakah Bersatu Menghadapi Krisis Rupiah” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2018).

Mantan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Anwar Nasution menilai fundamental ekonomi Indonesia sangat lemah terhadap gejolak ekonomi luar negeri.

Menurut Anwar, pemerintah tidak serius membangun fundamental ekonomi secara kuat. Bahkan, selalu melontarkan pernyataan bohong bahwa fundamental ekonomi kuat tapi kenyataan lemah.

Buktinya kata dia, rasio penerimaan pajak terhadap PDB masih rendah, berada di level 10 persen. Hal itu jika dibandingkan dengan negara berkembang  berada di angka 20 persen. “Padahal Indonesia sudah 73 tahun merdeka. Ngapain ngutang dan pinjam melulu,". (dai)

Berita Terkait

Internasional / Biaya Pengolah Limbah Nuklir Meroket, Pembayar Pajak Tekor

Ekonomi / Defisit Transaksi Bukan Dosa

Nasional / Dua Tersangka Pajak Dilimpahkan

Ekonomi / Utang Pemerintah Rp 4.418,3 Triliun


Baca Juga !.