Selasa, 20 November 2018 01:05 WIB
pmk

Jakarta Raya

Krisis Obat Ancam Keselamatan Pasien

Redaktur:

Suasana pelayanan warga di Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Foto. ISMAIL POHAN/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Krisis obat yang dialami Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Karena tidak hanya merugikan, namun juga dapat berakibat fatal bagi masyarakat yang tengah menjalani pengobatan di rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah daerah yang ada di ibu kota.

“Tidak seharusnya ada rumah sakit yang mengalami krisis obat, apalagi ini rumah sakit umum daerah. Seluruh rumah sakit harus memiliki persediaan obat yang memadai untuk seluruh pasien,” ujar Direktur Eksekutif Jakarta Publik Service (JPS) M Syaiful Jihad, Selasa (11/9).

Syaiful mendesak persoalan krisis obat ini segera diselesaikan. Karena dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan para pasien. Para pemangku kebijakan tidak bisa berlarut-larut mendiamkan krisis obat di RSUD. “Ini urusanya dengan nyawa manusia. Jika pasien terlambat diberi obat nyawanya bisa melayang. Kami minta jangan main-main dengan masalah ini, harus segera dicarikan solusinya,” tegas Syaiful.

Anggota DPRD DKI Jakarta Santoso, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mempertimbangkan lagi soal dana talangan untuk BPJS Kesehatan. Penggunaan anggaran milik pemerintah harus diatur sesuai fungsinya. Jangan sampai penggunaannya nanti menjadi temuan BPK.

“ Setiap yang dikeluarkan ada aturannya, ada itemnya. Tidak seenaknya sendiri. Karena diskresi dilakukan karena ada payung hukumnya,” ujar Santoso.

Apabila bantuan talangan tersebut diberikan, BPJS Kesehatan juga harus tepat waktu. Sehingga, ke depan pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan tidak menjadi piutang. “ Niat baik Pemprov DKI jangan sampai malah nanti disalahkan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, tunggakan yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah salah. Apalagi, untuk percepatan layanan kesehatan di rumah sakit sudah dijadikan BLUD. Agar perputaran uang tidak terpengaruh oleh APBD Perubahan.

“ BPJS Kesehatan yang salah. Kan kita sudah bayar kewajiban,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, RSUD di Jakarta mengalami krisis obat karena BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan warga ke pihak rumah sakit.

"Rumah sakit ini sudah tidak bisa beli obat, terus orang datang ke rumah sakit bagaimana, enggak ada obat? Dokternya juga lebih cenderung kepengin jadi dokter puskesmas karena jelas ada TKD (tunjangan kerja daerah)," ujar Saefullah, pada wartawan. Persoalan ini dibahas dalam rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018.

Saefullah mengatakan, setiap bulan Pemprov DKI selalu tepat waktu membayar setoran ke BPJS Kesehatan. Namun, BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan yang diajukan pihak rumah sakit.

Padahal setiap bulan rumah sakit banyak melayani pasien BPJS.

Seharusnya, lanjut dia, BPJS Kesehatan membayar tunggakan tepat waktu. Situasi ini membuat keuangan rumah sakit terganggu dan dokter-dokter juga telat dibayar.

Atas kondisi itu, anggota banggar DPRD DKI Jakarta bertanya apakah APBD bisa digunakan untuk menalangi tagihan BPJS Kesehatan.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi menyarankan tiap RSUD mengusulkan anggaran untuk menalangi itu pada pembahasan anggaran perubahan 2018.

"Kalau sudah seperti ini menurut saya ada baiknya kita lakukan penganggaran subsidi di rumah sakit melalui belanjanya," ujar Michael.

Subsidi yang dimaksud adalah subsidi bunga. Michael mengatakan, pihak RSUD sebenarnya bisa meminjam dana ke Bank DKI untuk menalangi tagihan yang belum dibayar BPJS Kesehatan.

Namun, selama ini RSUD keberatan membayar bunga pinjaman. Oleh karena itu, dana APBD-P bisa digunakan untuk membayar bunganya.

Namun, Saefullah mengingatkan bahwa ini sebenarnya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan karena telat membayar tagihan.

Dia akan menyurati BPJS Kesehatan agar tidak telat membayar tagihan. Saefullah mengatakan tidak mungkin Pemprov DKI menganggarkan subsidi bunga terus menerus tiap tahun.

"BPJS pusat harus kami surati, ini bagaimana kondisinya seperti ini, harus berapa lama? Jaminannya seperti apa? Toh DKI selama ini bayar kewajibannya sangat lancar setoran ke BPJS. Giliaran rumah sakit narik ke BPJS itu malah ada masalah," kata Saefullah.

Saat ini, anggaran untuk subsidi bunga belum diketuk dalam rapat banggar. Dinas Kesehatan diminta menentukan besar anggaran yang akan diminta untuk subsidi.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf, pada wartawan mengakui adanya keterlambatan pembayaran tagihan biaya kesehatan di sejumlah RSUD di Jakarta.

"Ya kami mengakui kalau memang ada keterlambatan pembayaran tagihan. Kan pembayaran berdasarkan jatuh tempo ya. Kami membayar yang temponya yang jatuh dulu urutannya," ujar Iqbal.

Tak hanya itu, menurut dia, keterlambatan juga terjadi karena proses pembayaran tagihan biaya kesehatan tersebut dilakukan secara terpusat.

"Jadi dropping (pembayaran tagihan) dari pusat karena kami memang supaya sistemnya lebih efisien. Karena sistemnya satu pintu itu kan teman-teman dropping-nya tergantung pada kantor pusat," kata dia.

Iqbal mengatakan, pihaknya telah berupaya agar pembayaran tagihan itu tak mengalami keterlambatan.

Sebab, keterlambatan pembayaran tagihan juga dapat membuat BPJS harus membayar biaya denda.

"Kami keterlambatan itu ada risikonya. Artinya risiko ganti rugi 1 persen dari setiap keterlambatan, per klaim," ucap Iqbal.

Keterlambatan pembayaran tagihan ini disebut sebagai penyebab krisis obat di sejumlah RSUD di Jakarta. (nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kesehatan 

Berita Terkait

Bayi Prematur Juga Bisa Tumbuh Optimal

Internasional

Jangan Biarkan Kanker Meredupkan Mimpi

Jakarta Raya

Hampir Capai Seratus Persen

Jakarta Raya

Anak Sering Mual dan Muntah, Waspadai Ginjal

Jakarta Raya

Radang Sebabkan Gigi Cepat Ompong

Jakarta Raya

Kuncinya, Gizi Seimbang Ditambah Susu

Jakarta Raya

IKLAN