Selasa, 25 September 2018 10:23 WIB
pmk

News in Depth

B20, Dorong Industri Sawit

Redaktur:

BBM CAMPURAN- Implementasi B20 sudah 95 persen penerapannya di seluruh SPBU. Toni suhartono/dok/indopos

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah melakukan perluasan mandatori biodiesel B20 pada 1 September 2018. Maka penggunaan bahan bakar dengan campuran 80 persen solar dengan 20 persen biodiesel berbahan dasar sawit wajib digunakan untuk sektor bersubsidi (Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO.

KEBIJAKAN perluasan penerapan B20 menyasar semua pengguna solar. Dengan demikian, bahan bakar solar tanpa campuran (B0) yang sebelumnya dipasarkan di berbagai SPBU praktis digantikan B20. Bahkan kebijakan ini diklaim mampu menghemat devisa sebesar USD 2 miliar hingga USD 2,3 miliar hingga akhir tahun.

”Melalui optimalisasi dan perluasan pemanfaatan B20 ini, diperkirakan akan terdapat penghematan sekitar USD 2 miliar pada sisa empat bulan terakhir tahun 2018,” ujar Menteri Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, belum lama ini.

Adapun per tahunnya, menurut dia, kebijakan memperluas B20 akan dapat menghemat devisa lebih dari USD 6 miliar. Untuk diketahui, salah satu penyebab besarnya defisit neraca perdagangan karena tingginya impor migas yang mencapai lebih dari USD 5 miliar. Defisit itu berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah. Karena itu perluasan B20 diharapkan   memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Darmin menjelaskan, mekanisme pencampuran B20 akan melibatkan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang menyediakan solar, dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang memasok FAME (Fatty Acid Methyl Esters) yang bersumber dari CPO (Crude Palm Oil). ”Mulai  1 September 2018, tidak akan ada lagi produk B0 di pasaran, dan keseluruhannya berganti dengan B20,” tukas Darmin. 

Apabila Badan Usaha BBM tidak melakukan pencampuran, dan Badan Usaha BBN tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda Rp 6.000 per liter. Produk B0 nantinya hanya untuk Pertadex atau Diesel Premium.

Beberapa pengecualian dapat diberlakukan terutama terhadap Pembangkit Listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. Terhadap pengecualian tersebut digunakan B0 setara Pertadex.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)  Dono Boestami mengatakan pihaknya  mendukung program perluasan segmen Mandatori Biodiesel B20 yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong penggunaan energi terbarukan. Sekaligus menghemat cadangan devisa negara. Dukungan BPDPKS tersebut antara lain dilakukan dengan menyiapkan dana insentif yang diperlukan untuk memproduksi biodiesel. ”Kami telah menyiapkan dana untuk perluasan segmen mandatori biodiesel B-20 yang diharapkan mampu menyerap kelebihan suplai produk sawit di pasaran,” ujar Dono Boestami, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, dalam rangka pemanfaatan biodiesel, selama tahun 2017 BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 2,3 juta kilo liter biodiesel. Sementara itu, sampai dengan semester I/2018, BPDPKS telah memberikan insentif atas penyaluran 1,1 juta kilo liter biodiesel. 

Menurutnya, setidaknya terdapat dua manfaat yang bisa diperoleh dari program mandatori biodiesel. Pertama, mendukung kebijakan energi baru dan terbarukan, melalui bauran energi Indonesia yang akan mendorong terciptanya ketahanan energi nasional. Kedua, mendukung terciptanya stabilisasi harga crude palm oil (CPO), melalui pengaruh pengendalian permintaan dan penawaran sawit dan produk turunannya.

Program Mandatori Biodiesel diharapkan juga menjadi solusi untuk mengatasi kelebihan pasokan sawit akibat menurunnya ekspor CPO karena tensi pasar global yang sedang tinggi. Pada Mei 2018 produksi CPO tercatat 4,24 juta ton atau naik 14 persen dibandingkan April yang hanya 3,72 juta ton. ”Kelebihan pasokan dimungkinkan untuk diserap melalui program Biodiesel karena saat ini utilisasi produksinya baru mencapai 30 persen  atau setara 3,5 juta kilo liter per tahun dari total kapasitas terpasang. Ini menunjukkan serapan produksi biodiesel domestik sangat mungkin untuk ditingkatkan,” ujarnya. 

Ia menambahkan, selama 2017, BPDPKS berhasil menghimpun dana sebesar Rp 14,2 triliun. Sementara, hingga semester I/2018, dana yang dihimpun tercatat mencapai Rp 6,4 triliun. Dari sisi pengembangan dana, pada 2017 BPDPKS membukukan pendapatan dari penempatan dana sebesar Rp 505 miliar, sementara sampai dengan semester I/2018 mencapai Rp 380 miliar. ”Dari jumlah tersebut, BPDPKS telah melaksanakan penyaluran dana sebesar Rp 10,6 triliun di tahun 2017 dan sebesar Rp 4,4 triliun pada semester I/2018,” pungkasnya.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Ignasius Jonan, mengalokasikan volume BBN jenis biodiesel untuk pencampuran BBM Non Public Service Obligation) sebesar 940.470 kilo liter (KL) periode September hingga Desember 2018. 
Sedangkan alokasi volume B20 untuk BBM Public Service Obligation (PSO) sebanyak 1,95 juta KL dengan periode yang sama

Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan program pencampuran Biodiesel 20 persen pada Bahan Bakar Minyak (BBM) atau dikenal sebagai Program B20 bukanlah hal yang baru. Sejak 1 Januari 2016 bahan bakar solar subsidi  yang ada di masyarakat sudah menggunakan campuran B20. ”Sebelumnya sudah dilakukan ujicoba yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, pengusaha dan asosiasi terkait,” pungkasnya.  (dai) 


TOPIK BERITA TERKAIT: #news-in-depth 

Berita Terkait

IKLAN