Senin, 24 September 2018 11:18 WIB
pmk

News in Depth

Hemat Devisa Perlu Penjelasan

Redaktur:

Grafis GIMBAL/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Pengamat ekonomi dari Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan berdasarkan data BPS, impor migas sampai semester I 2018 mencapai USD 14 miliar. Angka ini jauh melebihi impor migas di periode yang sama 2017 yakni USD 11,6 miliar.

Jadi selisihnya lebar sekali USD 2,4 miliar atau setara Rp 34,5 triliun atau diakumulasi per tahunnya Rp 69 triliun. Jika dirinci ketergantungan impor solarnya 3,5 juta liter tahun ini. Artinya jika kebijakan B20 berjalan efektif proyeksi penghematan impornya diperkirakan setara Rp 14,8 triliun per tahun. ”Memang ada kebijakan B20 sendirian tidak mampu membuat defisit perdagangan langsung berubah jadi surplus. Tapi setidaknya B20 punya manfaat yang besar untuk tekan defisit sekaligus menguatkan kurs rupiah,” ujar Bhima kepada INDOPOS melalui pesan singkatnya, Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, kebijakan harus diapresiasi. Bahkan dibanding kebijakan DMO batubara, multiplier effect B20 lebih luas dirasakan petani, pengusaha sawit hingga industri pengolahan. ”Saya kira implementasinya butuh waktu, tidak akan instan. Berapa banyak SPBU yang jual B20. Kemudian penyesuaian mesin kendaraan dan pabrik, karena sawit di suhu dingin membeku. Artinya ada cost tambahan dari sisi pengguna,” jelas Bhima.

Sementara, Pengamat ekonomi Indef lainnya, Abra Talattov menuturkan, kebijakan B20 yang diberlakukan pemerintah pada dasarnya merupakan upaya menyelamatkan industri kelapa sawit nasional. Namun, untuk menguatkan rupiah dampaknya belum bisa dirasakan. ”Pastinya mendorong industri kelapa sawit domestik. Dampaknya terhadap rupiah tidak bisa jangka pendek, karena Pertamina sudah punya kontrak impor minyak dalam periode tertentu,” ungkap Abra Talattov.

Abra mengatakan, ekspor CPO Indonesia sedang terpukul, turun 6 persen pada semester I-2018. Karena melemahnya permintaan global dan juga tren penurunan harga CPO hingga 7 persen sepanjang semester I-2018. Faktor lain kinerja ekspor CPO juga anjlok akibat kenaikan tarif impor CPO di India dari 15 persen menjadi 44 persen. Berdasarkan data GAPKI, penurunan impor India mencapai 31 persen. Tekanan terhadap ekspor CPO tersebut akhirnya menyebabkan stok minyak sawit di Indonesia tinggi. ”Di tengah persoalan tersebut, pemerintah melakukan langkah penyelamatan Industri kelapa sawit dengan mewajibkan pencampuran solar dengan minyak kelapa sawit 20 persen (B20). Kebijakan B20 ini memang secara tidak langsung akan membantu memperkecil defisit perdagangan, terutama defisit minyak USD 4,4 miliar per triwulan II-2018,” tutur Abra Talattov.

Tentu penerapan ini diharapkan impor minyak bisa berkurang secara gradual. Sehingga pada gilirannya menghemat cadangan devisa. Namun, kebijakan B20 saja sangat tidak cukup, pemerintah juga harus mendorong peningkatan produksi (lifting) migas domestik, disertai upaya mengurangi konsumsi BBM di masyarakat.

Mengenai harga B20 untuk PSO dan non-PSO ini akan tetap sama. Namun, menurut Abra hal ini justru mengakibatkan subsidi bisa tidak tepat sasaran. ”Jika harga jual B20 PSO dan non-PSO ditetapkan sama, akan berpotensi terjadinya kebocoran subsidi, apalagi dalam RAPBN 2019 subsidi solar naik signifikan menjadi Rp 2.000 per liter,” jelas Abra.

Abra menyayangkan kebijakan ini tidak ada sosialisasi. ”Kurang sosialisasi, baik ke industri dan masyarakat yang akan menggunakan B20,” sesal Abra. Bahkan anggapan penerapan B20 yang bisa menghemat devisa, menurutnya hanya klaim dari pemerintah. ”Klaim pemerintah terhadap potensi penghematan devisa dari program B2 perlu dijelaskan secara lebih detail lagi, yang jelas dampaknya tidak bsa dirasakan dalam jangka pendek,” pungkasnya. (cr-2)


TOPIK BERITA TERKAIT: #news-in-depth 

Berita Terkait

IKLAN