Senin, 10 Desember 2018 06:12 WIB

Hukum

KPK Apresiasi SE Mendagri soal Pemberhentian ASN yang Korupsi

Redaktur: Ali Rahman

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan surat edaran terbaru yang menegaskan pemberhentian tidak hormat bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti korupsi dan putusan hukumnya telah inkrah. KPK pun meminta para kepala daerah segera menindaklanjuti surat edaran itu.

"Kami apresiasi penerbitan SE (surat edaran) Mendagri tersebut yang secara paralel seharusnya dipatuhi oleh para kepala daerah selaku PPK (pejabat pembina kepegawaian), termasuk penegasan dicabutnya surat Mendagri sebelumnya tertanggal 29 Oktober 2012 yang kami pandang masih memberikan ruang agar ASN yang terbukti melakukan korupsi tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, di kantornya, Kamis (13/9/2018).

Terdapat tiga poin dalam Surat Edaran Mendagri tersebut. Pertama, bahwa tindak pidana korupsi merupakan "extra ordinary crime" dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya khususnya dalam hal ini Aparatus Sipil Negara, untuk memberikan efek jera.

Kedua, memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pecat-asn-nakal #febri-diansyah #kpk-ri 

Berita Terkait

IKLAN