Selasa, 18 September 2018 08:50 WIB
pmk

Politik

Bawaslu: Kami Tidak Pro-Koruptor

Redaktur: Ali Rahman

Foto: Ilustrasi Gedung Bawaslu.

INDOPOS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan ketegasannya sebagai lembaga yang tidak memihak koruptor. Usai meloloskan mantan terpidana kasus korupsi menjadi bakal calon legislatif, lembaga pengawas itu banyak dituding pro penjahat kelas kakap.

Menurut Ketua Bawaslu, Abhan, pihaknya meloloskan mantan koruptor semata-mata untuk menegakkan konstitusi dan Undang-Undang.

"Bawaslu bukan pro koruptor. Bukan kemudian seakan kita membela mereka (koruptor). Kita menegakkan konstitusi," tegas Abhan saat ditemui wartawan di ruangannya, Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Bawaslu juga mempunyai semangat untuk memberantas dan mencegah terjadinya korupsi khususnya dalam proses pilkada dan pemilu. Dengan kewenangan yang ada, pencegahan dan penindakan, kata Abhan, Bawaslu ingin proses pemilu berlangsung berintegritas dan berkualitas.

"Saya kira semua semangatnya penegakan antikorupsi. Kita sama-sama ingin Indonesia bebas korupsi," tandasnya.

Menurut Abhan putusan dari sejumlah Bawaslu daerah yang meloloskan mantan koruptor semata-samata untuk menegakan konstitusi dan menempatkan norma-norma pada tempatnya. Dia menilai Peraturan KPU melarang mantan koruptor bertentangan dengan UUD 1945, sejumlah UU seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016.

"Intinya kan sudah tahu. PKPUnya langgar UU di atasnya, langgar UUD 1945 dan langgar putusan MK," pungkas dia.

Sebelumnya, KPU menyatakan tidak memenuhi syarat bagi bacaleg yang merupakan eks koruptor, mantan pelaku kejahatan seksual dan bandara narkoba. Mereka dinilai melanggar norma Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR dan DPRD. Kemudian para bacaleg ini mengajukan sengketa ke Bawaslu di daerahnya masing-masing.

Bawaslu pun mengabulkan gugatan para mantan bacaleg eks koruptor dengan alasan PKPU bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang dan Putusan MK.

Sampai saat ini, berdasarkan rekapitulasi Bawaslu, terdapat 41 permohonan sengketa dari Mantan koruptor dan satu dari mantan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dari 41 gugatan mantan koruptor, 36 putusan dikabulkan, 1 putusan ditolak, 1 putusan yang tidak diregister, 2 putusan gugur dan satu perkara yang diselesaikan dengan mediasi. Sementara gugatan dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditolak Bawaslu. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bawaslu-ri #abhan #mantan-napi-korupsi-nyaleg 

Berita Terkait

IKLAN