Kamis, 15 November 2018 10:06 WIB
pmk

Nasional

SKB Pemecatan PNS Korup Diteken

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Tiga lembaga negara menandatangi surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus koruptor. Mereka yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Menurut Mendagri, Tjahjo Kumolo, SKB atau surat keputusan bersama tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi. ”Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018,” ucapnya di Hotel Grand Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Penandatanganan SKB itu, sambung Tjahjo, merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan antara Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN di Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) pada Selasa (4/9) lalu.

Saat itu, kata Tjohjo, disebutkan ada 2.357 PNS koruptor yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetapi masih aktif dan menerima gaji.  Aktifnya para PNS itu merugikan negara yang masih harus mencairkan gaji. Oleh sebab itu, pemerintah mencari cara agar para PNS itu bisa diberhentikan secepatnya.

Selain itu, lanjutnya, Kemendagri juga menindaklanjuti pertemuan di KPK dengan menerbitkan surat edaran Nomor 180/6867/SJ tentang pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Surat edaran tersebut menggantikan surat edaran lama Kemendagri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012.

Diterbitkannya surat edaran baru lantaran yang lama, seperti dikatakan Tjahjo, seolah membolehkan para PNS yang terlibat korupsi tetap menduduki jabatan struktural.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyebut, ribuan PNS terlibat korupsi dan kasusnya sudah dijatuhkan vonis oleh hakim, masih berstatus pegawai. ”Dengan rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sejumlah 317 PNS dan yang masih aktif sejumlah 2.357 PNS. Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan,” kata Bima, kemarin.

Menurut Bima, merujuk Pasal 49 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pihaknya bakal melakukan pemblokiran terhadap data PNS yang terbukti korupsi itu, namun masih belum dipecat. ”Untuk meminimalisasi potensi kerugian keuangan negara maka dilakukan pemblokiran data PNS pada data kepegawaian nasional,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo mendukung langkah agar PNS yang terbukti korupsi dan berkekuatan hukum tetap agar dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat. Menurut Agus, pejabat pembina kepegawaian harus menindaklanjuti setiap putusan pengadilan yang telah inkracht itu.

Agus menyebut dasar hukum agar pejabat pembina kepegawaian langsung memecat PNS yang terbukti korupsi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. ”Jadi kepada pejabat itu (yang terbukti korupsi) bisa dikenakan sanksi yang sama, yang dikenakan kepada pejabat yang mestinya diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Agus. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pecat-asn-nakal #pns-korupsi #mendagri-tjahjo-kumolo #menteri-panrb-syafruddin 

Berita Terkait

IKLAN