Selasa, 13 November 2018 01:25 WIB
pmk

Nasional

Putusan MA Rugikan Pengemudi Taksi Online dan Konsumen

Redaktur: Ali Rahman

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, menilai putusan MA No. 15 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang mencabut sejumlah poin dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum memberatkan, merugikan driver dan konsumen.

"Putusan tersebut, driver taksi online dan konsumen dirugikan. Lebih baik konsumen menggunakan taksi reguler. Jangan melirik murahnya, tapi jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan minim sekali," ujar Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Meski selama ini, menurutnya  masyarakat cenderung memilih tranpostasi online karena alasan tarif yang terjangkau. Tapi, keselamatan juga perlu diperhatikan. "Masyarakat juga harus diedukasi. Jangan hanya lihat murahnya, tapi abai dengan keselamatan," terangnya.

Sebab itu, setiap penyelenggaraan atau aktivitas transportasi yang melibatkan publik perlu diatur. Karena aturan transportasi publik pemerintah memiliki kerangka aturannya sendiri. "Setiap penyelenggaraan aktivitas transportasi yang melibatkan publik harus diatur. Di negara manapun ada aturannya tentang transportasi online," jelasnya.

Menurutnya, transportasi online harus mengikuti aturan maka sisi keamanan dan kenyamanan taksi online dapat terjamin. Sehingga pemerintah tak menindak tegas para operator online tersebut. "Kecuali aplikator taksi online bisa juga menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen," ungkapnya.

"Jika tidak mau diatur, sebaiknya ditutup saja dan pemerintah dapat membuat aplikasi yang diberikan pada semua usaha taksi reguler yang berizin," tambahnya.

Terdapat 10 pasal yang dicabut dalam aturan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, yakni argometer, stiker, dokumen perjalanan yang sah, persyaratan teknis perizinan.

STNK atas nama badan hukum, badan hukum koperasi tempat menyimpan kendaraan, SRUT dan Buku Uji Kendaraan, larangan perusahaan aplikasi dan sanksi tanda khusus.

Sementara ada empat pasal yang tidak dicabut oleh MA, yakni kode khusus TNKB, tarif batas atas dan batas bawah, aplikasi menetapkan tarif dan promosi dan pengenaan sanksi. (cr-2)


TOPIK BERITA TERKAIT: #transportasi-online #djoko-setijowarno 

Berita Terkait

IKLAN