Nasional

KPK Beri Hukuman Tambahan Koruptor dengan Pencabutan Hak Politik

Redaktur:
KPK Beri Hukuman Tambahan Koruptor dengan Pencabutan Hak Politik - Nasional

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Foto: Akbar Budi Prasetia/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Salah satu upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan efek jera bagi para koruptor adalah dengan memberinya hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, hukuman tersebut tidak dilakukan KPK untuk menyikapi putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan eks koruptor mencalonkan sebagai anggota legislatif.

"Jaksa penuntut dan hakim dalam putusannya memiliki otoritas dalam memberikan harapan publik itu (pencabutan hak politik). Tentu yang utama dalam menghukum itu bukan atas dasar dendam," ujarnya Saut dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Seperti yang diketahui, baru-baru ini Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

MA menyatakan bahwa peraturan pelarangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Di mana di dalam UU tersebut dikatakan bahwa para eks koruptor boleh mencalonkan diri sebagai anggita DPR dan DPRD jika secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

MA sudah menerima 13 pengajuan uji materil PKPU 20 Tahun 2018. Gugatan diajukan para mantan koruptor yang ingin menjadi wakil rakyat.

Di antaranya, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati. (cr-1)

 

Berita Terkait

Hukum / Menag Lukman Kembali Diperiksa KPK

Hukum / Diperiksa KPK, Menag: Mohon Maaf Saya Puasa

Hukum / KPK Periksa Menag Lukman 

Nasional / KPK Bahas Penyempurnaan UU Parpol ke Kemendagri-Kemenkeu

Nasional / Agus Rahardjo Putuskan Tak Calonkan Diri Kembali


Baca Juga !.