Headline

Kemendagri Merasa Jadi Korban KPU

Redaktur:
Kemendagri Merasa Jadi Korban KPU - Headline

Ilustrasi. Foto: DOK INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merasa disalahkan atas munculnya data pemilih ganda di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Padahal, Kemendagri sudah memberikan data kepada KPU RI untuk menyusun DPT.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan pihaknya sudah memberikan Daftar Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU RI.

Namun, kata dia, KPU RI hanya mengambil data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilih Pemula dari Kemendagri sebesar 5.035.887 jiwa, yang tercatat akan berusia 17 tahun mulai dari 1 Januari 2018-17 April 2019.

KPU RI memuat mengenai Penyandingan Data Pemilih di Pasal 7 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

"Pasal 7 PKPU 11, KPU mengambil DP4 Daftar Pemilih Pemula. Hanya diambil data pemilih pemula 5.035.887. Ini yang dijadikan KPU bahan menyusun DPT. DP4 Kemendagri sesuai PKPU hanya diambil data pemilih pemula," kata Zudan, dalam jumpa pers di kantor Kemendagri, Senin (17/9/2018).

Ia menjelaskan, mandat yang diterima Dukcapil Kemendagri di Pileg-Pilpres, untuk menyiapkan DAK2 sebagai upaya menyusun daerah pemilihan (dapil). Data ini sudah diserahkan kepada KPU RI pada 27 November 2017.

Selain DAK2, kata dia, pada 15 Desember 2017, Kemendagri juga sudah menyerahkan DP4 kepada KPU RI yang mencakup 196.545.636 jiwa.

Ia menjelaskan, data dipilih menjadi dua. Pertama, Data Wajib KTP-el sampai dengan 31 Desember 2017 sejumlah 191.509.749 dan pemilih pemula dari 1 Januari 2018-17 April 2019 sejumlah 5.035.887 jiwa.

"DP4 ini diukur sampai 17 April 2019. 196 juta diukur sampai 17 April tahun depan. Pemilih pemula berjumlah 5.035.887, ini akan kami sikapi," kata dia.

Ia menambahkan, secara lengkap pihaknya sudah menyampaikan data untuk ditindaklanjuti KPU RI. Dia meminta supaya hasil analisa menjadi alat untuk merapihkan DPT.

"Kami berharap DPT dimutakhirkan dengan berbasis data kependudukan. Kami memberikan sesuai amanat undang-undang pemilu. Setiap enam bulan data kependudukan bersih," tambahnya. (jaa)

Berita Terkait


Baca Juga !.