Indobisnis

Pemerintah Berharap Divestasi Freeport Rampung Bulan Ini

Redaktur:
Pemerintah Berharap Divestasi Freeport Rampung Bulan Ini - Indobisnis

Ilustrasi. Foto: Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah berharap proses divestasi saham PT Freeport Indonesia, rampung pada bulan September 2018. Perusahaan tambang raksasa itu juga diharapkan menyepakati amandemen perpanjangan, membangun smelter, pemenuhan keuangan dan juga disvestasi.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (minerba), Kementerian Energi dan sumber daya mineral, Bambang Susigit mengatakan, PT Freeport Indonesia itu sekarang statusnya adalah Ijin usaha pertambangan khusus, yang sudah diperpanjang karena belum selesainya divestasi.

"Kami dari pemerintah mohon dukungan untuk bulan ini bisa terealisir divestasi," ujar Bambang, saat diskusi "Skenario Bisnis Pasca Akuisisi Freeport" di Jakarta Senin (17/9/2019).

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu telah dilakukan penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) antara Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dengan Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto. Untuk memuluskan divestasi itu, perusahaan Holiding Tambang BUMN tersebut harus mengeluarkan dana sekitar USD 3,85 miliar.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, untuk mencapai hal tersebut Freeport memenuhi empat syarat. Yakni pertama administratif agar pemerintah kami mengevaluasinya. Yang kedua syarat finansial agar nanti bisa melanjutkan usahanya. Yang ketiga syarat teknis dan ke empat syarat Lingkungan.

"Secara administratif, tidak ada yang berubah luasnya lebih kurang 10 ribu Ha, tetapi membutuhkan luas wilayah wilayah penunjang hanmpir 120 ribu Ini dibutuhkan supaya freeport bisa berjalan, sesuai dengan rencana," jelas Bambang.

Ia menambahkan, pada 2019 fokus akan ke tambang dalam atau bawah tanah. Tidak lagi ke tambang terbuka, yang saat ini mencapai 60 persen. "Ada lima lokasi tambang dalam, sumber daya dan cadangannya banyak," jelas Bambang.

Menurutnya, secara perijinan produksi PT Freeport Indonesia, perhari sekitar 300 ribu ton bijih perhari. Namun data pemerintah, selama satu tahun ini Freeport hanya mencapai lebih kurang 240 ribu produksi. "160 ribu dari tambang terbuka dan sekitar 76 ribu dari tambang dalam. Artinya kedepan yang tadi produksi tambang terbuka, ke tambang dalam dengan potensi cadangan sangat besar," jelasnya.

Bambang menambahkan, skenario investasi PT Freeport, sebagai gambaran ia mendapat data dari perencanaan Freeport yang disampaikan ke pemerintah 2014-2021 membutuhkan sekitar USD 7 miliar investasi. Terutama untuk pengembangan tambang dalam. "Setelah 2021 itu masih membutuhkan USD 10 miliar dollar. Hampir 150 triliun. Ini kedepan strategi bisnis makin kompleks, dana juga makin besar," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Indonesia Mining Institute, Irwandy Arif pihaknya berharap disvestasi bisa terealisasi. "Kami berharap pada bulan September bisa disetujui oleh Freeport," ujarnya.

Menurutnya, tambang dalam atau penambangan bawah tanah membutuhkan teknologi canggih dan SDM yang mumpuni. "Yang sekarang mengganggu, getaran-getaran sesmik. Merusak penyangga. Bisa-bisa runtuh. Ini sudah terasa di dua tambang. Kenapa teksnis begini, sebab ini akan sangat mempengaruhi (perencanaan biaya dan sebagainya, secara keseluruhan)," pungkasnya. (dai)

Berita Terkait

Daerah / Korban PHK Freeport Tuntut Kejelasan Nasib

Nasional / Obama dan Trump Tak Pernah Singgung Freeport

Nusantara / Polisi Investigasi Kecelakaan Tambang Bawah Tanah PT Freeport

Ekonomi / Tahun Ini Freeport Hentikan Pertambangan Terbuka

Nasional / Sudirman Said Ungkap Pertemuan Rahasia Jokowi dengan Bos Freeport

Nasional / Divestasi Freeport Bakal ke KPK


Baca Juga !.