Jumat, 19 Oktober 2018 03:37 WIB
pmk

Headline

Stop Impor Beras

Redaktur:

AMAN- Sejumlah petani memanen padi, beberapa waktu lalu. Bulan ini Bulog akan menyerap gabah petani ratusan ribu ton. (ANGGI PRADITHA/KALTIM POST/jpg)

INDOPOS.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta impor beras dihentikan. Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) menyampaikan bahwa stok beras surplus. “Terus terang, mengacu yang namanya impor, saya sudah tidak setuju. DPR tidak setuju. Terlebih sekarang sudah surplus. Harus dihentikan," kata Ketua Komisi IV DPR RI  Edhy Prabowo,  kepada INDOPOS di Jakarta,  Selasa (18/9).

Dia menjelaskan,  selama ini program anggaran peningkatan produksi pangan untuk sektor pertanian juga selalu disetujui. "Tidak pernah kita kurangi,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Edhy, DPR akan segera melakukan penyelidikan izin impor beras. DPR menemukan indikasi penyimpangan dalam impor itu. Beberapa izin bermasalah dan ini cukup fatal.

Dia mempertanyakan dasar Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan lagi rekomendasi importasi beras. Padahal, impor beras di awal 2018 sebanyak 1 juta ton tidak terpakai. Jika ini direalisasikan, maka total impor beras tahun ini sudah mencapai 2 juta ton, dan berpotensi tidak terpakai juga.

“Makanya, saya belum bisa memahami dasar impor beras lagi ini apa? Karena program yang kita berikan untuk sektor pertanian, khusus di Komisi IV, itu sudah memenuhi unsur pemenuhan beras untuk 1 tahun. Ditambah sekarang ini sudah memasuki masa panen. Impor ini bukan hal yang haram kalau ketersediaan dalam negeri tidak mencukupi,” kata politisi Gerindra ini.

Bahkan,  lanjutnya,  Komisi IV DPR dalam sejumlah rapat kerja bersama dengan Kementan dan Bulog secara tegas menolak impor beras. "Sikap penolakan tersebut merupakan sikap resmi DPR. Sayangnya, penolakan tersebut hanya dianggap angin lalu oleh Kemendag. Buktinya, Kemendag kembali mengeluarkan izin impor beras yang jumlahnya sangat besar, 1 juta ton," kesalnya.

Apakah ada permainan?  "Ya itu yang harus dijelaskan oleh Mendag kenapa dia terkesan ngotot impor,  sedangkan kementerian lainnya menyatakan tak perlu. Ada apa?  Ini yang perlu mendapat penjelasan. Karena selama ini penjelasan Mendag tak masuk akal dengan hanya mengatakan bahwa stok di pasaran kurang. Padahal kementerian terkait bilangnya penuh," jelasnya.

Lebih lanjut dirinya juga menagih janji Presiden Joko Widodo yang tak akan impor beras.  "Kalau saya ditanya apakah Presiden harus turun tangan atau tidak?  Maka seharusnya Presiden Jokowi tanpa disuruh sudah harus turun tangan menyelesaikan konflik di internal kementerian.  Inikan menunjukkan pengelolaan  manajemen Kabinet Jokowi gak becus. Apalagi Jokowi juga pernah berjanji tak akan impor beras. Jadi jangan janji kosong aja," tegasnya.

 Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, Teguh Juwarno, juga menyesali adanya perbedaan data di internal kabinet di bawah kordinasi Kemenko Perekonomian. "Saya mempersoalkan bagaimana hasil rakor perekonomian?  Bukankah rekomendasi ada atau tidaknya impor  dari rakor tersebut  melibatkan kementerian terkait, ada Kementan, ada Kemenperin, dan Kemendag.  Seharusnya pemerintah satu bahasa antarkementrian, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masayarakat," ucapnya kepada INDOPOS.

 Dirinya mengimbau kepada Kementerian Perdagangan,  selaku mitra kerja dari komisinya agar memperhatikan aspek kepentingan nasional dalam pengambilan keputusan impor pangan. "Intinya dalam mengimpor pangan harus memperhatikan aspek kepentingan nasional. Yakni aspek dari nasib petani dan aspek konsumen," ucap Teguh.

Untuk impor beras misalnya,  politisi PAN ini menekankan agar tidak mengimpor saat  sedang masa panen. "Kasarnya Kemendag tidak boleh dipermainkan oleh spekulan atas kelangkaan beras di pasaran. Karena dalam kebijakan impor beras juga harus dilihat dari keberadaan barang dari hulunya. Sehingga tidak mematikan harga petani," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena juga kaget mendengar kabar Kemendag kembali mengeluarkan izin impor beras yang totalnya telah mencapai 2 juta ton. Terlebih, kata dia, Kepala Bulog Budi Waseso telah memastikan bahwa gudang Bulog penuh. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga di beberapa kesempatan menyatakan stok beras masih cukup alias aman.“Sebelum reses kemarin juga kita lihat gudang-gudang Bulog semuanya penuh. Begitu juga waktu saya kunjungan kerja ke Makassar baru-baru ini, gudangnya juga penuh,” kata politisi Demokrat ini.

Kapasitas gudang Bulog sendiri mencapai sekitar 2,6 juta ton. Sementara, stok Bulog per 10 Agustus 2018 sebesar 2,1 juta ton beras. Kemudian, hingga September 2018 Bulog akan serap gabah beras petani sebesar 500 ribu ton beras. Atas dasar itu, Politisi Partai Demokrat ini menilai kebijakan impor beras ini sangat tidak masuk akal. “Jadi, tidak ada alasan buat impor beras. Orang gudang Bulog-nya penuh, terus mau taruh di mana,” tandasnya. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #impor-beras 

Berita Terkait

Impor Beras Menjadi Blunder

Nasional

Mentan Bilang Surplus, Mendag kok Tetap Impor

Headline

Bulog Tolak Impor, Stok Cukup Hingga Juni 2019

Headline

IKLAN