Selasa, 16 Oktober 2018 04:44 WIB
pmk

Nasional

Penyaluran KUR Capai 73 Persen, Pemerintah Diminta Fokus ke Rakyat Kecil

Redaktur: Ali Rahman

Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, M Hasyim dalam acara diskusi yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

INDOPOS.CO.ID - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 31 Agustus 2018 mencapai angka Rp 87,5 Trilliun atau 73 persen dari target pemerintah senilai Rp 120 Trilliun untuk tahun 2018. Angka Rp 87,5 Trilliun ini telah disalurkan kepada sekitar 3,3 juta debitur melalui 41 bank, lembaga keuangan non-bank maupun koperasi.

Hal itu disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, M Hasyim dalam acara diskusi yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Menurutnya dari tahun ke tahun, pemerintah terus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil dengan berbagai kebijakan yang mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan dukungan dana.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Keredit Usaha Rakyat.

"Kalau dulu bunganya 9 persen sekarang jadi 7 persen. Kalau dulu minimal usaha berjalan 6 bulan baru bisa mengajukan KUR, sekarang yang baru buka usaha pun bisa asalkan dengan syarat berkelompok. Suami istri dengan usaha berbeda bisa dapat KUR, sepanjang usahanya tidak sama. Dulu hanya bisa sekali, sekarang bisa berkali-kali," ujar M Hasyim.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa untuk bidang usaha perdagangan plafon KUR dibatasi secara akumulasi dengan nilai Rp 100 juta. Akan tetapi khusus usaha bidang produksi tidak ada batasan atau plafon, sepanjang membutuhkan biaya untuk pengembangan usaha maka bisa mengajukan KUR.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun menuturkan kemudahan akses itu merupakan angin segar bagi pedagang kaki lima yang memang membutuhkan sokongan dana untuk mengembangkan usahanya.

Namun agar penyaluran KUR tepat sasaran, Ali Mahsun meminta pemerintah untuk mempertegas dan memperjelas payung hukum tentang KUR.

"Saya minta pemerintah fokus memberikan perhatian kepada pelaku ekonomi rakyat kecil mikro. Saya merekomendasikan agar Kredit Usaha Rakyat maksimal Rp 10 juta per debitur. Kita bisa bayangkan kalau Rp 120 Trilliun semua tersalurkan secara efektif dan dapat dinikmati rakyat berarti 2018 ada 12 juta rakyat kita yang menerima KUR tanpa agunan." tutur Ali.

Apresiasi kebijakan KUR terbaru oleh pemerintah juga dilayangkan oleh Pengamat Ekonomi, Taufiqurrokhman. Kebijakan KUR pemerintah menurutnya telah menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Meski begitu, ia sebut masih ada permasalahan dalam pelaksanaannya. Taufiqurrohman menyarankan agar Kemenkop menekankan pelatihan wirausaha pada masyarakat. Lalu format pembayaran bisa menjadi harian, sehingga tukang jualan kecil di pasar tradisional bisa mengakses KUR.

"Selain itu, yang kita butuhkan pinjamannya kecil tapi penerimanya banyak merata serta skema KUR ke depan yang saya inginkan harus ada pembenahan pengambilan keputusan di badan anggaran," tuntasnya. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kemenkop-dan-ukm #asdep-bidang-pembiayaan #m-hasyim #kredit-usaha-rakyat #penyaluran-kur 

Berita Terkait

IKLAN