Nasional

Gerindra Pertanyakan Kelanjutan Bantuan Gempa Lombok

Redaktur:
Gerindra Pertanyakan Kelanjutan Bantuan Gempa Lombok - Nasional

Anggota DPR RI Rahayu Saraswati Anggota DPR RI Rahayu Saraswati (tengah). Foto: Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Anggota DPR RI Rahayu Saraswati menampung berbagai keluhan dan harapan saat mengunjungi korban gempa di Lombok Utara dan Lombok Timur hingga mempertanyakan kelanjutan dari saluran bantuan kepada korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Keluhan korban rata-rata sama yaitu ketersediaan air bersih, MCK, jumlah bantuan bahan pokok seperti beras yang tidak mencukupi di beberapa titik karena dipukul rata per dusun terlepas dari jumlah penduduk, serta kepastian kapan pembangunan rumah yang rusak," ujar Rahayu melalui keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2018).

Rahayu juga sempat menanyakan kebenaran tentang 400 ahli bangunan yang dikirim kementerian PUPR untuk mengevaluasi bangunan yang roboh.

Kepala Dusun Karang Bedil, Cipto, (40) didampingi sejumlah warga, mengadukan sejumlah hal kepada politisi Gerindra tersebut. "Bantuan yang kami terima minim. Paling tandon dan tenda BNPB, itu pun hanya satu (tenda) dan sudah rubuh total karena angin puting beliung," ujar Cipto.

Warga juga mengeluhkan langkanya air bersih dilokasi mereka. Awalnya, pemerintah rutin mengirimkan air bersih setiap hari yang ditempatkan di tempat penampungan air (tandon) pemberian Kementerian PUPR. Namun kedatangan bantuan air bersih itu beberapa hari terakhir tidak konsisten.

"Seminggu awal rutin, belakangan, satu hari datang satu hari tidak. Tandonnya juga tidak ada penutupnya, jadi ngga ada yang berani buat minum," ujar Cipto.

Cipto berharap pemerintah mengirim teknisi pipa air untuk segera memperbaiki pipa yang rusak. Lokasi Dusun Bedil dikeliling sawah dan sungai kecil. Namun sungai tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena menjadi tempat MCK. (aen)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Wajah Baru Wakil Bogor di Senayan

Politik / Sama-sama Klaim Kuasai Parlemen

Politik / Pembentukan Pansus Terlalu Prematur

Politik / Semua Sepakat Revisi UU Pemilu

Headline / KPK Bakal Umumkan

Nasional / Lewat Daring, Kampanyekan Kebebasan Beragama


Baca Juga !.