Sabtu, 15 Desember 2018 12:21 WIB

Headline

Pemerintah Siapkan P3K Gaji Setara UMR

Redaktur: eko satiya hushada

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah menyiapkan skema untuk mengatasi desakan kepastian status tenaga honorer tenaga pengajar dan kesehatan. Kementerian PAN dan RB, BKN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakat mengusulkan skema Pejabat Pemerintah dengan Kontrak Kerja (P3K) bagi honorer yang karena usia tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Sementara, mereka yang tidak lolos seleksi P3K maka ada skema pendekatan dengan kesejahteraan. Dengan pembayaran melalui daerah dari dana alokasi umum (DAU).

“Kami (Kementerian PAN dan RB, BKN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lembaga lainnya sudah mengusulkan skema kepada pemerintah (Presiden),” ujar Kepala KSP Moledoko dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (21/9).

Konsep skema ini sendiri, menurut Moledoko tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. “ Seleksi P3K tetap selektif dan tidak toleransi. Ini untuk menjaga kualitas SDM ASN kita,” terangnya.

Hal yang sama diungkapkan Menteri PAN dan RB Syafruddin. Ia menyatakan, konsep P3K  dan pendekatan kesejahteraan bentuk apresiasi pemerintah terhadap jasa pengabdian tenaga honorer yang sudah puluhan tahun. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menurutnya kualitas ASN tetap harus dipertahankan.

“ Dari proses seleksi CPNS 2018 sebanyak 238 ribu, 112 ribunya untuk kuota guru. Ini perhatian kami terhadap guru disusul kemudian tenaga kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, skema P3K untuk tenaga honorer akan dilakukan pemerintah usai seleksi CPNS 2018. Tentu saja, untuk menjadi P3K tenaga honorer wajib mengikuti seleksi. Yang berhak mengikuti seleksi P3K adalah mereka yang tidak lolos seleksi CPNS dan memiliki berkas yang tidak bisa diajukan dalam proses seleksi CPNS 2018.

“ Pengabdian mereka ada yang mungkin sudah 10, 15 atau lebih. P3K bisa diikuti oleh mereka yang berusia 35 ke atas, bahkan yang 2 tahun menjelang pensiun pun bisa. PP P3K ini sudah tinggal disahkan oleh presiden,” katanya.

Tenaga honorer ini, menurut Syafrudin tidak hanya guru. Tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka dari bidang profesional  dan para diaspora yang bekerja di luar negeri. Masa jabatan untuk diaspora tergantung dari kebutuhan kementerian maupun lembaga yang merekrut.    

Lebih jauh Syafruddin menjelaskan, sistem pengajian untuk tenaga P3K dan PNS tidak jauh berbeda. Hanya saja, P3K tidak memiliki pensiun. Namun, untuk sama seperti PNS tenaga P3K menerima pensiun, maka tenaga P3K harus ada potongan premi setiap bulan.

“ Ini bisa diajukan, tapi harus ada potongan premi. Kan PNS dapat pensiun karena tiap bulan mereka ada potongan premi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, rancangan PP P3K menetapkan persyaratan yang menjadi bekal pemerintah untuk menjamin kualitas  pendidikan dan standar pelayanan yang lebih baik. Dalam rancangan juga menyebutkan, guru honorer yang masih berkesempatan mengikuti seleksi CPNS, maka dihimbau mengikuti proses tersebut.

“Kontrak P3K bisa dilakukan setiap 1 tahun, untuk evaluasi. Dan kontrak sampai diperpanjang hingga batas 1 tahun usai jabatan yang dipekerjakan. Jadi masa kerja P3K paling cepat 1 tahun. Untuk waktu atau masa kerja P3K sama dengan PNS,” bebernya.

Untuk pendekatan dengan kesejahteraan kepada tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi P3K, menurut Bima maka setiap pemerintah daerah wajib memberikan kesejahteraan yang memadai. Karena, untuk pekerja industri saja sudah menerapkan batas gaji minimum daerah.

“Guru honorer yang tidak lolos seleksi P3K harus bergaji setara UMR di daerah masing-masing, tidak boleh kurang,” ungkapnya.

Bima menyebutkan, jumlah tenaga P3K dalam kementerian/lembaga tergantung kebutuhan. Dengan pertimbangan satu jabatan bisa diisi PNS yang berfungsi untuk kebijakan publik dan P3K mengisi fungsi pelayanan publik. Idealnya, menurutnya jumlah PNS jauh lebih sedikit dari jumlah P3K.

“Ini sudah diterapkan di negara-negara lain. Di Indonesia masih banyak PNS-nya,” ucapnya.

Ia menyebutkan, besaran DAU daerah lebih dari 50 persen. Sementara belanja pegawai dari APBD juga di atas 50 persen. Secara estimasi, dua persen populasi PNS di daerah menikmati APBD sebesar 50 persen. ”Ini tidak adil. Untuk itu, belanja pegawai harus di bawah 50 persen,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, solusi untuk mengatasi guru honorer K3 adalah solusi terbaik. Ia meminta para guru honorer K3 untuk kembali ke sekolah masing-masing. Untuk mengantarkan anak didik dengan proses pembelajaran yang baik.

“Kami minta para guru honorer tidak menyampaikan aspirasinya dengan melakukan demo, karena kita sudah apresiasi keinginan mereka,” ujarnya.

Muhadjir menegaskan, telah bersurat ke daerah untuk tidak melakukan perekrutan guru honorer lagi. Apalagi, di tengah masalah guru honorer K2 yang belum diselesaikan oleh pemerintah. “ Kami minta pemda dan kepala sekolah tidak merekrut guru honorer, ini bisa kami pantau melalui data pokok pendidikan (Dapodik). Kami bisa tahu dari penyerapan BOS, kan mereka digaji dari BOS,” katanya.

Langkah yang diambil pemerintah ini, menindaklanjuti ancaman tenaga guru honorer yang akan melakukan aksi demo serentak. Guru honorer K2 ini menuntut pencabutan PP Nomor 48/ 2005, tentang larangan pemerintah daerah bisa mengangkat guru honorer. Selain itu, mereka juga minta pemerintah merevisi UU ASN yang mengatur batasan usia mengikuti seleksi CPNS.

Guru yang mengantongi SK pengangkatan sebelum tahun 2005 tersebut sudah mengabdikan dirinya lebih dari 10 tahun. Tentu usia mereka kini rata-rata di atas 35 tahun. Data dari BKN total jumlah honorer K2 sebanyak 438.590 orang. Terdiri dari guru honorer 157.210 orang, dosen 86 orang, tenaga kesehatan 6.091 orang, penyuluh 5.803 orang dan administrasi 269.400 orang. Dari jumlah tersebut yang memenuhi syarat mengikuti tes CPNS sebanyak 13.347 orang yang terdiri dari 12.883 guru dan 464 tenaga kesehatan. (nas)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #atasi-gaduh-tenaga-honorer-k2-pejabat-pemerintah-dengan-kontrak-kerja #honorer-k2 #kemenpan-rb 

Berita Terkait

Gerakan Honorer K2 Ganti Presiden Menguat

Nusantara

Pemerintah Klaim Selalu Peduli Nasib Honorer

Nasional

Bakal Ada Mal Pelayanan Publik di IPS

Nasional

Bentuk Pansus, Dewan Minta Honorer K2 Diangkat CPNS

Nasional

Ribuan Pegawai Honorer Tuntut Keadilan

Jakarta Raya

IKLAN