Jumat, 19 Oktober 2018 03:38 WIB
pmk

Headline

Terlalu Istimewa Presiden Jokowi Mediasi Buwas-Enggar

Redaktur:

CHARLIE LOPULUA/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Perseteruan antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita bukanlah persoalan utama dari kisruh soal impor beras. Persoalan utamanya adalah menyetop impor itu sendiri. Sehingga, upaya Presiden Joko Widodo mendamaikan Buwas dengan Enggar, bukanlah hal prioritas saat ini.

"Ini kan sebetulnya bukan perseteruan Buwas dengan Mendag Enggartiasto. Tetapi masalah rakyat yang disuarakan Rizal Ramli, soal impor pangan itu. Mediasi yang dilakukan Jokowi untuk mendamaikan anak buahnya, bukan solusi untuk rakyat," tegas direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, kepada INDOPOS di Jakarta,  Minggu (23/9/2018)

Dia menyatakan,  seharusnya Jokowi menunjukkan ketegasan dan wewenangnya untuk mengambil tindakan, agar permasalahan impor pangan itu tidak terus menimbulkan kegaduhan.

"Jangan lupa,  Jokowi pernah menyatakan tak suka impor. Artinya, antara Buwas dengan Enggar tak perlu mediasi. tapi harusnya pecat saja itu menteri perdagangan, Enggar," tegas Uchok.

Jika tidak segera dipecat,  dirinya menduga yang nanti akan tersingkir adalah Buwas. "Kalau menteri perdangangan tak dipecat, lama-lama yang dipecat adalah orang yang baik di dalam lingkaran Jokowi sendiri yaitu, Buwas seperti halnya Rizal Ramli. Ini justru kerugian buat Jokowi," ujar Uchok.

Pendapat lain disampaikan peneliti Indonesia Public Institute (IPI) Jerry Massie. Ia minta Presiden Jokowi segera mencopot Enggar karena terbukti menimbulkan kegaduhan dengan melakukan impor pangan di tengah-tengah masa panen dan penuhnya stok di dalam negeri,  sebagaimana yang diutarakan oleh Mentan Amran dan Dirut Bulog Buwas.

"Ada apa dengan Mendag yang sangat ngotot  impor beras? Jokowi jangan kalah dengan satu orang (Mendag). Tapi malah mengabaikan Mentan dan Dirut Bulog," ujarnya kepada INDOPOS.

Dia menjelaskan, sebetulnya Buwas berbicara realita, dimana dia membantu petani yang sejauh ini menilai kebijakan impor beras pemerintah tidak tepat. "Bulog dan Mentan saya kira sudah benar. Karena melihat kebutuhan impor pangan tak dibutuhkan. Jadi presiden juga tidak perlu membenarkan apa yang diinginkan oleh Mendag,  khususnya terkait impor 2 juta ton beras," tegasnya.

Jerry menjelaskan, terkait surat yang dikeluarkan oleh Perum Bulog per tanggal 9 Agustus 2018 dengan nomor B-1034/11/DO303/08/2018 lalu diketahui, hingga Juli 2018, stok beras Bulog masih berada di angka 1,86 juta ton.

"Stok beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) per akhir bulan Juli 2018 adalah sebesar 1.861.404 ton. Ini terdiri dari pengadaan dalam negeri sebanyak 1.331.881 ton dan eks impor 529.523 ton. Dengan stok yang dikuasai tersebut, Perum Bulog siap untuk melaksanakan penugasan yang diamanahkan pemerintah. Jadi sebetulnya aman stok beras kita," terang Jerry.

Menurut dia, jika Presiden Jokowi tidak tegas dalam soal impor ini, ia khawatir, akan muncul tudingan bahwa Jokowi punya kepentingan dalam urusan impor ini. “Jadi saya kira kalau Presiden Jokowi tidak mau dianggap ikut bermain di Impor pangan ini,  maka impor ini harus dihentikan. Atau ganti saja itu Mendagnya dengan menteri dari kalangan profesional. Agar impor tak dijadikan ATM untuk kebutuhan di tahun politik oleh kalangan tertentu," tandasnya.

Pendapat lainnya juga diutarakan oleh Koordinator Gerakkan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi.  Dia berpendapat, Istana dan DPR wajib kompak untuk tumpas mafia impor pangan yang bebas dari berbagai macam kepentingan.

"Istana dan DPR harus muncul sebagai representasi negara untuk bela bangsa dan kepentingan rakyat. Bukan sebaliknya," ucapnya kepada INDOPOS.

Senada dengan pengamat lainnya,  Muslim juga mengimbau agar Presiden Jokowi mencopot Mendag Enggar dan DPR segera bentuk Pansus Pangan menelusuri permainan mafia impor pangan ini.

"Karena kata Bang Rizal Ramli, ada dana triliunan yang diraup dari praktik-praktik illegal yang rugikan negara dan kaum tani Indonesia," ujarnya.

Jika Istana dan DPR tidak mampu lakukan tumpas mafia impor pangan ini, kata Muslim, akan memberi legitimasi kuat bahwa kedua lembaga tinggi negara ini memang telah tunduk dan bertekuk lutut di bawah kekuatan Mafia.

"Saya khawatir nantinya rakyat memberi jawaban dengan cara nya sendiri. Yang justru tidak diduga oleh penguasa negeri ini,"  tegasnya.

Polemik impor beras ini semakin memanas, setelah Buwas menolak menerima beras impor disimpan di gudangnya. Menurut mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu, gudang Bulog sudah penuh, sehingga tak bisa lagi menampung beras impor yang didatangkan Mendag Enggartiasto Lukita.

“Bulog saja sekarang harus menyewa gudang-gudang milik TNI-Polri di daerah-daerah,” kata Buwas beberapa waktu lalu.

Buwas menjelaskan, pihaknya harus menyewa gudang Rp 45 miliar demi menampung beras, termasuk menampung gelontoran beras impor. Bila ada lagi beras impor yang datang, entah harus ditaruh di mana lagi. "Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat. Jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, matamu! Itu kita kan sama-sama negara," papar dia di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9).

Presiden Jokowi pun kemudian minta agar dilakukan mediasi terhadap keduanya. Ternyata pertemuan itu langsung digelar sehari setelah instruksi Presiden untuk dilakukan mediasi. Bahkan persoalan ini terbilang istimewa, karena ternyata mediasi itu langsung dilakukan Presiden Jokowi di Istana Presiden, Jumat (21/8/2018).

Soal pertemuan itu dibenarkan juru bicara istana, Dr Ali Mochtar Ngabalin, yang ditemui INDOPOS di kantor KSP, Binagraha, Jumat (21/8/2018) sore. “Ya benar, tadi dilakukan pertemuan itu. Presiden langsung yang memimpin pertemuan,” kata Ngabalin.

Dikatakan, Pesiden minta keduanya untuk saling mengerti, membuka komunikasi sehingga tidak saling serang. “Ini kan program sudah lama disepakati antara Mentan sebagai pihak yang memproduksi, Mendag sebagai penyedia dan Bulog. Kebijakan yang diambil sebelum Pak Buwas menjadi Dirut Bulog. Sekarang ini realisasi atas kebijakan lama itu. Jadi, Pesiden minta agar keduanya mencari titik temu, membuka komunikasi yang intensif, terbuka, saling mendukung,” jelas Ngabalin. (dil) 


TOPIK BERITA TERKAIT: #pilpres-2019 #pemilu-2019 

Berita Terkait

IKLAN