Headline

Sofyan Basir: Ketemu Eni Hanya Bicara Suku Bunga

Redaktur: eko satiya hushada
Sofyan Basir: Ketemu Eni Hanya Bicara Suku Bunga - Headline

DIPERIKSA LAGI – Direktur Utama PT PLN tersenyum usai diperiksa KPK. ISMAIL POHAN/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengakui pernah bertemu dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR (nonaktif) Eni Maulani Saragih. Namun ia membantah pertemuan itu sebagai upaya lobi-lobi Eni terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

’’Itu hanya pembicaraan teknis, nggak ada yang serius,” ujar Sofyan.

Sofyan juga membantah adanya lobi-lobi dari para tersangka. Menurutnya itu hanya membicarakan tingkat suku bunga saat itu. “Nggak ada. Membicarakan tingkat suku bunga, yang lain sudah disampaikan ke KPK,” ucapnya.

Dia juga mempertegas bahwa soal penunjukan langsung bukanlah dari pihak PLN langsung. Namun dari pihak anak perusahaan PLN. “Penunjukan langsung itu anak perusahaan,” ujar Sofyan.

Sofyan Basyir kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/9/2018). Ini merupakan kali ketiga bos PLN itu diperiksa sebagai saksi. Kali ini untuk tersangka mantan Mensos Idrus Marham terkait kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Sebelumnya, Sofyan pernah diperiksa pada 20 Juli dan 7 Agustus lalu. Masing-masing untuk tersangka bos Apac Group Johannes B. Kotjo dan Wakil Ketua Komisi VII DPR (nonaktif) Eni Maulani Saragih.

Setelah sekitar lima jam diperiksa oleh penyidik KPK, dengan raut wajah tersenyum, Sofyan memberikan keterangan kepada wartawan yang sudah menunggunya sejak pagi. “Hari ini (kemarin, Red) diperiksa untuk Pak Idrus. Terus sudah beberapa pertanyaan awal dan sebagainya sudah dijawab dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan baik,” kata Sofyan.

Sedangkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa saksi Sofyan Basir diperiksa mengenai proses pembahasan dan pengambilan keputusan pada proyek PLTU Riau-1.

“Saksi Sofyan Basir pada pokoknya diperiksa tentang tiga hal. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan proyek PLTU Riau-1, pertemuan-pertemuan yang diketahui ataupun dihadiri oleh saksi dengan pihak lain dan tersangka, serta pengetahuan saksi tentang informasi aliran dana terkait proyek PLTU Riau-1,” papar Febri.

Sekadar diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga tersangka. Idrus Marham dan mantan Eni Maulani Saragih. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari pengusaha swasta Johannes Kotjo, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Lalu sejauh mana peluang Sofyan Basir masuk dalam pusaran dugaan korupsi kelas kakap ini? Sumber internal KPK kepada media ini mengatakan, Sofyan memang memiliki peran signifikan dalam mengegolkan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1. Namun, sumber itu tidak mau mengatakan apakah Sofyan bakal menjadi tersangka berikutnya dalam kasus itu.

”Tunggu sampai dakwaan,” ujar sumber tersebut.

Dakwaan yang dimaksud merujuk pada perkara Johannes B. Kotjo yang kini sudah teregister di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sesuai jadwal yang telah di-publish di situs resmi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kotjo bakal menjalani sidang perdana pada Kamis (4/10/2018) pekan depan.

Di penyidikan, Kotjo telah menyampaikan keterangan seputar pihak-pihak yang diduga menikmati aliran suap proyek PLTU Riau 1. Terutama aliran ke sejumlah pejabat negara dan politisi. Kotjo pun telah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC) ke pimpinan KPK. Artinya, dia harus blak-blakan agar JC-nya dikabulkan.

Terpisah, juru Bicara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Rizal Calvary menambahkan, buruknya regulasi di sektor ketenagalistrikan, merupakan pemicu utama adanya aksi suap. “Regulasi – regulasi kita ini terlalu banyak ruang tercipta untuk lobi-lobi,” ungkapnya, Jumat (28/9/2018).

Beberapa peraturan pemerintah dinilai tidak mendukung investasi sektor ketenagalistrikan seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017, yang mengatur tarif listrik EBT (Energi Baru Terbarukan) sebesar 85 persen dari BPP (Biaya Pokok Produksi).

Sejak awal APLSI sudah memberikan masukan dan kritikan akan berbagai regulasi yang berpotensi memberi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menjalankan praktik tidak terpuji. Namun, belum dilakukan perbaikan oleh regulator, sehingga penindakan KPK ini diharapkan menjadi momentum perbaikan regulasi diketenagalistrikan saat ini.

“Saya kira pemerintah mulai mendengarkan masukan-masukan kami, supaya sistem investasi kelistrikan di Indonesia ini kondusif,” imbuhnya. Sebab, pembangunan program 35 ribu MW membutuhkan dana tidak sedikit yakni mencapai USD 72,942 miliar atau Rp 1,079 triliun. Sehingga, diperlukan peran swasta guna menyelesaikan proyek tersebut.

“Filosofinya supaya PLN dan pemerintah libatkan swasta. Peran swasta ini kan diberikan sesuatu yang menarik, sederhana saja kalau tidak menarik ya tidak masuk, harus longterm, sustain untuk investasi,” urainya.

Meski proyek jumbo listrik tersebut tengah tersangkut kasus korupsi, pihaknya berharap pembangunan mega proyek 35 ribu MW harus terus dilanjutkan.

“Proyek ini kebutuhan, program jangka panjang. Nah, kita itu kan bisa tumbuh (ekonomi) sekitar 7 persen tiap tahun itu membutuhkan 5 ribu sampai 6 ribu MW tambahan pasokan listrik baru setiap tahun,” terang Rizal. Menurutnya, tambahan pasokan listrik di Indonesia mutlak diperlukan guna menarik investor berminat masuk ke Indonesia.(cr-1/tyo/vir)

Berita Terkait

Headline / Gubernur Aceh Divonis 7 Tahun

Hukum / Rommy Curhat soal Fasilitas Rutan hingga Buku Yoga

Hukum / Ketua KPK Punya Harapan di Bulan Suci Ramadan

Hukum / KPK Perpanjang Penahanan Bowo Sidik Pangarso

Hukum / KPK dan Kemenkumham Bahas Penyempurnaan UU Parpol

Nasional / KPK Panggil Sofyan Basir sebagai Tersangka


Baca Juga !.