Nyaleg DPD Hak Warga Negara, KPU Tidak Berhak Melarang

INDOPOS.CO.ID– Polemik panas seputar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)  melarang pengurus parpol mendaftar bacaleg DPD/ senator.

KPU kemudian menindaklanjuti dengan mencoret beberapa nama daftar caleg DPD termasuk mencoret nama Oesman Sapta sehingga menimbulkan pro kontra tajam.

Baca Juga :

Tiga Pimpinan KPU RI Positif COVID-19

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan) mengungkapkan keprihatinan atas situasi tersebut.  Zulhasan tegas mengatakan, KPU jangan lantas main coret seperti itu.

“Agar menjadi anggota DPD itu adalah hak setiap warga negara.  Kami minta KPU jangan sembarangan mencoret,” kata Zulhas .

Baca Juga :

Dia menyampaikan pandangan itu setelah mengikuti prosesi penerimaan obor Asian Para Games 2018 bersama Ketua DPR san Ketua DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/10/2018).

Senada dengan Zulhasan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan,  menjadi anggota DPD adalah hak warga negara dan KPU tidak memiliki kewenangan untuk melarang.

Baca Juga :

Ketat, KPU Izinkan Sejumlah Aktivitas Kampanye

“Soal DPD saya senada dengan Ketua MPR, (menjadi anggota DPD) hak warga negara merupakan hak tertinggi tercantum dalam UUD,” ujar Bamsoet. (aen)

Komentar telah ditutup.