Sistem Penanganan Bencana Harus Dipatuhi

INDOPOS.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan sejumlah instruksi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam operasi penanganan bencana gempa bumi disertai tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, Menko Polhukam melaksanakan rapat koordinasi untuk menyatukan langkah agar semua kegiatan dapat dilakukan secara harmonis dan sinkron.

”Rapat di hari ini (kemarin, Red) kita sudah mengatur sistem yang harus kemudian dipatuhi oleh segenap pelaku di lapangan,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/10).

Pertama soal yang meninggal dunia. Menko Polhukam mengatakan bahwa sudah ada sekitar  1.400 an korban meninggal. Namun menurutnya, yang terpenting adalah jangan sampai mayat itu ditahan dan membusuk tanpa ada penanganan. ”Maka saya sudah instruksikan di sini, hari ini tidak boleh lagi ada mayat yang masih menggeletak di luar, setelah diidentifikasi harus segera ditanam karena kita sudah hari keenam. Identifikasi, foto, tanam, supaya tidak menimbulkan penyakit. Ini segera sudah dilaksanakan karena tempat penguburan massal sudah kita siapkan, yang diambil keluarga silakan,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Kemudian mengenai rumah sakit. Menko Polhukam meminta agar rumah sakit menjadi prioritas utama untuk mendapatakan pasokan listrik. Jika obat-obatan kurang maka segera minta ke pusat. ”Menkes tadi mengatakan obat-obatan ada tapi belum diangkut, saya katakan angkut sekarang,kita punya alat angkut sekarang yang cukup berlebih. Artinya yang luka berat, luka ringan, luka sedang sudah dapat tertangani dengan baik di rumah sakit-rumah sakit yang ada,” kata Wiranto.

Dikatakan bahwa rumah sakit lapangan juga harus digelar di daerah-daerah terpencil. Misalnya di 4 kecamatan di Sigi yang hanya dapat dijangkau helikopter. ”Kirim rumah sakit lapangan ke tempat-tempat terpencil itu. Dengan helikopter? Iya, helikopter berangkat ke sana untuk mengatasi mereka itu. Hari ini segera dimulai, termasuk bagaimana kita mengirimkan tenaga medis yang langsung bisa bekerja di sana,” beber Menko Polhukam.

Kemudian masalah bahan bakar minyak yang masih menjadi keluhan. Dalam rapat tersebut, Menko Polhukam mempertanyakan mengenai perolehan BBM yang masih antri.  Dilaporkan bahwa karena pasokannya terbatas. ”Karena SPBU nya terbatas. Di kota Palu ada 17 SPBU yang beroperasi sekarang baru 10 dan itupun masih manual. Saya katakan 17 buka, sekarang pemilik SPBU kita kumpulkan untuk membuka SPBU itu,” teranganya.

Kemudian mengenai masalah operator yang kurang karena pada mengungsi. Menko Polhukam menginstruksikan agar memberdayakan polisi dan TNI untuk menjadi operator dalam melayani masyarakat. ”Sekarang didatangkan 100 operator bahan bakar yang didatangkan dari Jakarta dan dari daerah lain, hari ini sedang datang untuk menggantikan operator yang tidak ada tadi,” jelasnya.

Menko Polhukam juga mengatakan bahwa ternyata kapal tangker sudah bisa bersandar di Donggala. Dijelaskan, sebelumnya dermaganya di Donggala rusak karena terkena tsunami. Ia memerintahkan agar segera dibangun dermaga baru, jetty sementara untuk bisa kapal tangker bersandar supaya bisa mompa ke depo pertamina di Donggal, sehingga pasokan bahan bakar tidak habis. (ydh)

Komentar telah ditutup.