Nasional

TNI Dilarang Terjun Politik Praktis

Redaktur: Jakfar Shodik
TNI Dilarang Terjun Politik Praktis - Nasional

ULANG TAHUN TNI - Presiden RI Joko Widodo (dua kiri) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Thajanto (kiri) saat menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-73 TNI di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (5/10). HUT TNI mengambil tema Profesionalisme TNI Untuk Rakyat. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

INDOPOS.CO.ID – Presiden Joko Widodo turut hadir dalam upacara peringatan HUT TNI ke-73 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur kemarin (5/10). Dalam kesempatan itu, presiden menitipkan sejumlah pesan. Termasuk di antaranya netralitas TNI. Dia meminta TNI tidak melakukan politik praktis. Sesuai ajaran Jenderal Soedirman, lanjutnya, politik TNI adalah politik negara. Dan loyalitas tentara hanyalah loyalitas bagi kepentingan bangsa dan negara.

Pesan itu disampaikan Jokowi dihadapan ribuan prajurit TNI pada upacara tersebut. ”TNI milik nasional di atas semua golongan, tidak terkotak-kotak kepentingan politik sempit,” ujarnya.

Pesan itu sengaja dia sampaikan lantaran agenda politik besar tengah berlangsung. Di mana, TNI dituntut bersikap netral sebagaimana ketentuan UU. Di tengah tantangan zaman semakin kompleks, TNI bilang Jokowi lebih baik fokus membangun profesionalisme prajurit. Salah satunya, aktif mewaspadai segala gangguan yang hendak merongrong Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai panglima tertinggi atas tiga matra TNI, presiden menegaskan, sudah menjadi tugas dirinya bersama TNI melawan tantangan itu. ”Bersama-sama Saudara melawan ideologi lain selain Pancasila, memberantas komunisme dan warisan PKI agar lenyap dari negeri Indonesia selamanya,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah akan memastikan TNI semakin profesional. Selain itu, diharapkan juga menjadi angkatan bersenjata modern yang memainkan peranan sentral dan disegani kawasan-kawasan lain. Pada kesempatan itu, Jokowi juga memuji TNI yang turut aktif memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Khususnya dalam penanganan bencana di beberapa tempat di Indonesia beberapa waktu belakangan. Maka itu, atas nama rakyat Indonesia, dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI. ”Darmabakti saudara sungguh membanggakan rakyat, membanggakan kita semua,” imbuhnya.

Sesuai rencana, peringatan HUT TNI ke-73 dilaksanakan sederhana. Bersama Jokowi, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Sfat Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, serta Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Tatang Sulaiman hadir dalam upacara di Mabes TNI.

Sementara itu, KSAD Jenderal TNI Mulyono memimpin upacara di Merauke, Papua. Dalam kesempatan tersebut, Mulyono turut membacakan amanat dari Hadi. Di antaranya ajakan untuk mendokan juga membantu korban bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Sesuai pesan Presiden Jokowi, Hadi juga meminta seluruh jajarannya menjaga netralitas mereka dalam pelaksanaan pemilu tahun depan.

Amanat Hadi turut dibacakan dalam setiap upacara peringatan HUT TNI ke-73 yang dilaksanakan kemarin. Di lain pihak Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menegaskan komitmennya untuk mendukung terlaksananya profesionalisme TNI. Melalui momen HUT, Komisi I siap memberikan dukungan peningkatan anggaran pertahanan TNI setiap tahunnya. ”Peningkatan anggaran ini penting agar TNI dapat meningkatkan kapabilitas dan kemampuannya sehingga tercapai postur kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces),” jelas Anggota DPR asal Fraksi PKS itu.

Sebagai mitra TNI, Komisi I DPR RI terus mendorong agar tercapai anggaran pertahanan 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, Komisi I mendukung program Modernisasi Alutsista TNI. ”Modernisasi Alutsista TNI merupakan sebuah kebutuhan mendesak untuk dipenuhi, khususnya apabila dihadapkan dengan kompleksitas bentuk ancaman, model peperangan, serta dinamika perkembangan lingkungan strategis” jelas Kharis.

Kharis menambahkan, aspek kesejahteraan juga menjadi bagian yang penting dan harus terus ditingkatkan. Profesionalisme dan kesejahteraan seperti dua sisi dari mata uang. Sulit mencapai TNI yang profesional apabila aspek kesejahteran bagi Prajurit TNI diabaikan. Selain tunjangan kinerja (remunerasi) juga ULP (uang lauk pauk) pun turut berpengaruh. ”Kami terus berupa agar jaminan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI dan anggota keluarganya juga diperhatikan melalui sistem pelayanan yang khusus melalui program BPJS Kesehatan,” ujarnya. (ydh/bay/far/syn/jpg)

Berita Terkait


Baca Juga !.