Senin, 10 Desember 2018 11:28 WIB

Jakarta Raya

Masih Diperlukan Sebagian Warga Jakarta, Izin Becak Masih Tunggu Revisi Perda

Redaktur: Purwoko

MERAKYAT - Angkutan becak beroperasi di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. ISMAIL POHAN/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tetap mengakomodasi operasional becak di ibu kota. Salah satunya dengan merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdes Arouffy menyatakan, pengoperasian becak di DKI menunggu perda mengakomodasi operasional becak di Jakarta. Namun, ia belum bisa memastikan isi revisi Perda Ketertiban Umum itu nantinya.

“Kalau becak kan kita sudah sepakat nunggu perda. Kan revisi perda lagi dikeluarin oleh Biro Hukum sama Satpol PP,” ujar Masdes, Senin (8/10).

Dia menyebut, leading sector dalam revisi perda itu adalah Satpol PP DKI Jakarta. “Ada wacana untuk mengakomodasi operasional becak, tapi kalau belum ditetapkan kan saya enggak bisa pastikan,” katanya.

Di tempat terpisah, Koordinator Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Rasdullah menginginkan legalitas operasional becak di Jakarta tidak bergantung pada izin gubernur. Dia khawatir kebijakan operasional becak berubah jika gubernur berganti.

Menurut Rasdullah, dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, operasional becak di Jakarta diperbolehkan seizin gubernur.

“Bunyinya itu becak boleh beroperasi di Jakarta atas izin gubernur. Kami mau “atas izin gubernur” dihilangkan. Lah, kalau gubernur masih Anies, kalau gubernurnya ganti bagaimana?” katanya.

Sebaja khawatir becak tidak boleh lagi beroperasi jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lagi menjabat. Para penarik becak juga ingin becak terus beroperasi di jalan-jalan kampung di Jakarta, siapa pun gubernurnya.

“Jadi, becak sebagai angkutan tetap lingkungan di DKI Jakarta, bukan atas izin gubernur,” katanya.

Rasdullah menyampaikan, revisi Perda Ketertiban Umum sangat diperlukan sebagai payung hukum operasional becak di jalan-jalan kampung di Jakarta.

Pangkalan atau halte becak yang difasilitasi dengan memasang plang misalnya, belum bisa diterapkan di 16 pangkalan becak karena terkendala Perda Ketertiban Umum. Perda yang masih berlaku itu melarang becak beroperasi di Jakarta.

"Kami ingin halte dibangun semuanya, tapi masalahnya perdanya belum berubah, Perda Nomor 8 Tahun 2007 itu kan bunyinya dilarang merancang dan mengoperasikan becak. Kami minta itu direvisi,” katanya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar tidak melanjutkan program operasional becak di wilayah Jakarta. Karena, masyarakat DKI sebagian besar menolak untuk mengembalikan becak beroperasi di Jakarta.

“Kita sudah reses 2 kali, dan semua masyarakat yang kita temui menyatakan menolak adanya becak di jalan Jakarta. Semua penolakan tertulis ini akan kita sampaikan,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu.

Yani menegaskan, pada pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di program legislasi daerah (prolegda) 2019 dewan sepakat menolak kebijakan becak beroperasi di jalan  Jakarta.

“ Siapa yang bisa mengawasi mereka, memastikan mereka tidak kemana-mana. Becak tidak bisa dibiarkan, pasti mereka akan mangkal dimana-mana. Jadi kami sepakat menolak kebijakan becak,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, becak dapat dijadikan alat transportasi lingkungan. Anies menegaskan bahwa pencabutan larangan terhadap becak bukan berarti melegalkan becak untuk berkendara di mana saja, melainkan mengatur becak yang memang masih ada.

"Ya, jadi, pertama ini bukan kebijakan mendatangkan becak. Ini adalah kebijkakan untuk mengatur becak yang senyatanya ada di Jakarta," kata Anies.

Apabila dilihat dari yang tercatat di Serikat Becak Jakarta, ada sekitar 1000 becak yang masih ada di Jakarta. Becak-becak tersebut masih ditemui di antaranya di Tanah Pasir, Pejagalan, Muara Baru, Semper, Kali Baru, dan Tanjung Priuk.

Anies Baswedan juga menyatakan bahwa becak tidak mungkin terus beroperasi jika tidak ada masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga keberadaan becak ialah tuntutan yang lahir dari masyarakat.

"Kasihan, mereka kejer-kejeran. Kita adil. Di tempat yang warganya merasa membutuhkan sebagai angkutan lingkungan, di situ kemudian digunakan," kata Anies Baswedan. "Kita akan atur supaya mereka punya kejelasan dan Jakarta terasa sebagai tempat untuk semua," tambahnya.

Becak dilarang beroperasi di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Tapi becak tetap beroperasi secara sembunyi-sembunyi di beberapa wilayah perumahan terutama yang tak terjangkau angkutan kota. (nas/ibl)


TOPIK BERITA TERKAIT: #wacana-becak-ibu-kota #pemprov-dki 

Berita Terkait

Terbitkan KLJ, KJP Plus, dan KP

Jakarta Raya

Jakarta Siap Menjadi Pusat Kebudayaan Asia

Jakarta Raya

Rumah Aman Tangani Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Jakarta Raya

PWI dan Pemrov DKI Apresiasi Karya Jurnalistik

Jakarta Raya

Pemprov Diminta Perbaiki Layanan Kesehatan

Jakarta Raya

Belasan Reklame Liar Diturunkan Sukarela

Jakarta Raya

IKLAN