Fokus

KPK Tebang Pilih

Redaktur: eko satiya hushada
KPK Tebang Pilih - Fokus

Fahri Hamzah Foto: CHARLIE-DOK/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Terungkapnya kembali kasus lama yang pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinilai Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebagai bukti bahwa KPK tebang pilih. KPK tidak berani mengarah kepada kekuasaan, terlebih ketika kasus tersebut terkait lembaga penegak hukum.

"KPK terlihat pasrah dalam temuan Indonesialeaks itu. Kalau yang beresiko (terhadap KPK) dibiarkan. Kalau yang terkena penegak hukum, kenapa tidak berani? Padahal dia (KPK) dikasih ‘bazoka’. Sedangkan (penegak hukum) lain cuma pistol. Tapi malah narik diri," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta (9/10/2018).

Menurut Fahri, KPK terlihat gencar menangkapi sejumlah kepala daerah, baik yang sudah menjabat maupun yang akan berlaga kembali di Pilkada. Namun ketika sebuah kasus, sebagaimana yang diungkap Indonesialeaks diduga melibatkan pejabat kepolisian, dalam hal ini Tito Karnavian, KPK langsung melempem. "Jadi ini kan seperti tebang pilih kasus," tegasnya.

Selain kasus uji materi UU terkait impor sapi ini, lemahnya pengawasan di internal KPK, menurut Fahri, juga terlihat dari bocornya dokumen penyelidikan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang beberapa waktu lalu.

"Belum lagi ada kasus gugatan ke PTUN oleh Serikat Pekerja KPK, yang menandakan bahwa ada konflik di dalamnya. Justu sebenarnya ini masalah yang harus diselesaikan," ujarnya.

Untuk itu, Fahri kembali menyuarakan agar Presiden Jokowi segera mengambil alih kepemimpinan KPK. Sebab kalau tidak segera diambil alih, lembaga antirasuah itu bisa semakin liar.

"Jadi, kepemimpinan di KPK itu sudah harus diambilalih oleh presiden, supaya dibikin tenang sampai selesai pilpres," tandas Fahri.

Pernyataan ini dilontarkan Fahri, menyusul adanya rilis hasil investigasi sejumlah media nasional yang menamakan diri sebagai Indonesialeaks, mengenai kasus korupsi yang diduga melibatkan para petinggi penegak hukum di negeri ini. Mereka juga mencium adanya indikasi kongkalikong untuk menutupi rekam jejak kasus tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah disebutnya nama Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dimana dalam suatu dokumen menyebut bahwa yang bersangkutan tercatat paling banyak mendapat duit dari pengusaha Basuki Hariman, langsung maupun melalui orang lain baik ketika menjabat sebagai kapolda Metro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016 sebelum duduk sebagai Kapolri.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto turut meminta KPK dapat mengusut temuan Indonesialeaks bahwa ada dugaan penghilangan barang bukti yang diduga melibatkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"KPK harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu meskipun harus berhadapan dengan institusi Polri beserta petingginya," kata Adri dalam keterangannya yang diterima INDOPOS di Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Ia menjelaskan, berdasarkan temuan Indonesialeaks, tidak seharusnya KPK hanya memulangkan dua penyidik KPK yang tertangkap kamera CCTV, melakukan penyobekan dan menghapus beberapa nama terduga penerima aliran uang dengan Tipe-X. Juga merobek beberapa lembar buku bank bersampul merah dalam kasus korupsi yang menjerat CV Lauts Perkasa, Basuki Hariman dan anak buahnya Ng Fenny.

"Sebagaimana temuan dari Indonesialeaks, kami menyayangkan dipulangkannya dua penyidik KPK ke institusi Polri,  yaitu Kombes Ronald Roland dan Komisaris Harun tanpa ada proses hukum. Karena mereka sangat kuat diduga menghilangkan barang bukti," ucapnya.

Atas dasar itu, lanjut Ardi, pihaknya meminta KPK harus berani menegakkan hukum korupsi dan jangan takut berhadapan dengan petinggi Polri.

"Terlebih lagi, para petinggi Polri pun mengakui terkait adanya kasus tersebut, dan menjadi berita pada tahun 2017. Transaksi dugaan korupsi yang dilakukan oleh Tito Karnavian terjadi sejak Tito masih duduk sebagai Kepala Polda Metro Jaya pada priode 2015-2016, dan terjadi lebih dari sekali yang setiap transaksi tersebut sebesar Satu Miliar," tutup Ardi.

Pendapat lainnya juga diutarakan oleh Presidium Pergerakan Persatuan Andrianto. Menurutnya, temuan Indoensialeaks patut ditelusuri oleh KPK.

"Saya rasa ini persoalan serius. Sebagai mantan pimpinan KPK tentu mas Bambang Wijayanto tidak asal berbicara tanpa fakta," ujarnya kepada INDOPOS.

Dikatakan, penegakan hukum tidak boleh berat sebelah, meski pelakunya adalah kepolisian."Bagaimana pun institusi penegak hukum itu mesti clear. Harus bersih. Karena gimana mau nyapu kalo sapunya kotor, " imbuhnya.

Sebelumnya, mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto menantang pimpinan KPK untuk memeriksa Kapolri Jendral Pol Tito Karnivian terkait dugaan menerima aliran dana dari pengusaha Basuki Hariman.

“Kini, Pimpinan KPK tengah ‘diuji’ dan publik diseantero Republik sedang mengamati, apakah masih punya sedikit nyali untuk membongkar kasus ini hingga tuntas. Setidaknya memanggil dan memeriksa Tito Karnavian yang kala itu menjabat berbagai jabatan penting di Republik ini,” kata Bambang lewat keterangan tertulis pada Senin (8/10/2018) malam.

Tantangan ini diberikan Bambang menyusul laporan hasil investigasi sejumlah media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks yang mengungkap terjadinya pengrusakan dan penghilangan barang bukti berupa catatan keuangan salah satu tersangka suap uji materi daging impor, Basuki Hariman, yang dilakukan dua orang mantan penyidik KPK, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Roland Ronaldy dan Komisaris Harun.

Di bagian yang rusak dan hilang tersebut, menurut laporan IndonesiaLeaks, nama Tito Karnivian yang saat itu menjabat Kapolda Metro Jaya disebut-sebut menerima aliran dana dari Basuki.

Menurut Bambang pemeriksaan itu harus dilakukan KPK untuk mendapatkan konfirmasi sesuai klaim yang pernah disampaikan Muhammad Iqbal yang saat itu menjabat Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, yang membantah aliran dana kepada Tito dengan menyatakan ‘catatan dalam buku merah itu belum tentu benar’.

Sementara itu, Kapolri Tito Karnavian terpantau menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/10/2018). Sekitar pukul 11.00 WIB, dia terlihat masuk ke gedung istana menggunakan mobil Buggy bersama dua orang yang mendampinginya.

Saat Tito masuk, Presiden baru saja menuntaskan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia Wan Azizah Wan Ismail yang digelar pukul 10.00 WIB. Sayangnya, Tito meninggalkan Istana tanpa terlihat pantauan media.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo mengaku, tidak tahu terkait kedatangan orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu ke Istana. Saat ditanya apakah terkait dengan namanya yang disebut-sebut dalam kasus impor daging sapi, mantan Juru Bicara KPK itu kembali menolak berkomentar. “Aku ga ngerti,” tuturnya. (dil)

 

TAGS

Berita Terkait


Baca Juga !.