Ekonomi

Kelaikan Kontainer Fokus Pada Aspek Keselamatan, Bukan Komersil

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Kelaikan Kontainer Fokus Pada Aspek Keselamatan, Bukan Komersil - Ekonomi

LAYAK- Presiden RI Joko Widodo melepas ekspor Indonesia dengan kapal kontainer besar di Pelabuhan Tanjung Priok . FOTO: Kantor Staf Presiden

INDOPOS.CO.ID - Indonesia Maritime Logisttic and Transportation Watch (IMLOW) meminta Kementerian Perhubungan  fokus pada penindakan dengan mendahulukan aspek keselamatan. Hal itu terkait kegiatan inspeksi kelaikan peti kemas sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No PM53/2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi.

Sekjen IMLOW, Achmad Ridwan Tento mengatakan untuk mendukung aspek keselamatan tersebut diperlukan tindakan atau sanksi yang tegas sebagaimana telah diamanatkan lewat UU No:17/2008 tentang Pelayaran.

"Yang jadi pertanyaan sekarang, siapkah PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub untuk penegakkan hukum dengan diberlakukannya PM 53/2018 itu," ujarnya di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Ridwan menambahkan, sesuai UU 17/2018 tentang pelayaran terdapat sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggar kelaikan kontainer domestik maupun internasional yang beredar di Indonesia. "Tapi kok kini kita malahan lebih berkutat pada urusan biaya penanganan kelaikan dan verifikasi kontainer itu," jelas Ridwan.

Namun menurutnya, kenapa tidak pada penindakannya seperti apa.  Jangan dikotomi mana yang lebih dahulu apakah kontainer domestik atau internasional.  "Amanat UU Pelayaran itukan untuk semua kontainer," tegas Ridwan.

Lebih lanjut ia mengatakan akibat lebih fokus pada urusan biaya kelaikan kontainer, kini banyak pihak yang meencurigai bahwa kehadiran PM 53/2018 sebagai 'titipan' komersil. Dan juga diduga menjaga kepentingan bisnis kelompok tertentu. Di sisi lain menurutnya pada pasal 282 UU No 17 /2008 tentang Pelayaran disebutkan memberikan prioritas penyidikannya kepada kepolisian.

"Ini yang tidak terpikirkan sebelumnya , karena lebih dominan unsur komersilnya makanya lupa akan amanat UU tentang sanksi pidananya. Jangan seperti Roro penumpang, Indonesia dinilai paling tidak aman menurut IMO (international maritime organization)," jelas Ridwan.

IMLOW kata dia, menyoroti kenapa yang mau didahulukan pemeriksaan kontainer internasional (ekspor impor).  Padahal dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi.

"Semua sama di depan hukum, baik kontainer internasional dan domestik harus mulai diperiksa pada saat PM 53/2018 diberlakukan pada awal 2019 yaitu enam bulan sejak beleid itu diterbitkan pada Juni 2018," bebernya. Lebih lanjut Ridwan mengatakan prihatinan setelah adanya temuan kondisi kontainer domestik milik salah satu pelayaran nasional yang justru dimodifikasi untuk mengangkut muatan dengan ukuran lebih seperti pipa.

"Kami prihatin adanya praktik modifikasi kontainer domestik oleh pelayaran nasional, meskipun dalam PM 53/2018 terdapat pasal (31) yang mengatur tentang modifikasi kontainer,"kata Ridwan. Padahal kelaikan kontainer sesuai dengan aturan Internasional tentang Convention for Save Containers (CSC) 1972  tetap standar peti kemas adalah standar the International Organization for Standardization (ISO).

“Jangan sampai pasal 31 di beleid tersebut dipakai sebagai pembenaran dari peti kemas yang dimodifikasi dari tadinya berukuran 20 feet menjadi 21 feet,” ujarnya. Dia menambahkan, IMLOW menerima informasi adanya praktik modifikasi kontainer-kontainer domestik tersebut yang digunakan untuk pengangkutan pipa.

"Panjang pipa itu kan enam meter sementara panjang kontainer ukuran 20 feet itu hanya 5,9 meter. Kami temukan ada yang dimodifikasi ditambahin panjang kontainerya sekitar 30 cm.Praktik ini yang kami pertanyakan dari standar kelaikan dan keselamatannya. Kalau dibiarkan nanti jadi pertanyaan di dunia internasional,”  pungkasnya. (dai)

Berita Terkait

Nasional / Menhub Surati Gubernur Soal Nataru

Nasional / Aturan Baru Angkutan Umum Belum Diumumkan

Indobisnis / IMLOW Desak Pemerintah Tertibkan Kontainer Bobrok


Baca Juga !.